Sidang dakwaan baru Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ditunda menjadi Kamis 13 Agustus 2026 pekan depan. https://news.okezone.com/read/2026/08/06/337/3234460/sidang-dakwaan-baru-dokter-tifa-di-pn-jaktim-batal-digelar-hari-iniidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/06/337/3234460/sidang-dakwaan-baru-dokter-tifa-di-pn-jaktim-batal-digelar-hari-inihttps://news.okezone.com/read/2026/08/06/337/3234460/sidang-dakwaan-baru-dokter-tifa-di-pn-jaktim-batal-digelar-hari-iniKamis 06 Agustus 2026 10:10 WIBRiyan Rizki RoshaliTerdakwa dokter Tifa (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/06/337/3234460/terdakwa_dokter_tifa-x8tK_large.jpg  JAKARTA - Sidang dakwaan baru Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ditunda menjadi Kamis 13 Agustus 2026 pekan depan. Sidang tersebut sedianya digelar oleh PN Jaktim pada Kamis (6/8/2026) hari ini. Namun, sidang ditunda lantaran hakim berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan kedinasan. "Sidang Dokter Tifa yang terjadwal tanggal 6 Agustus 2026, ditunda ke tanggal 13 Agustus 2026, karena Hakim Ketua Majelis berhalangan, mengikuti ujian kedinasan," kata Juru Bicara PN Jaktim, Immanuel kepada wartawan, Kamis (6/8/2026). Di sisi lain, Dokter Tifa juga mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.   Merespons hal itu, Immanuel belum bisa mengonfirmasi apakah penundaan sidang Tifa itu juga berkaitan permohonan praperadilan tersebut. "Soal penundaan karena praperadilan, belum ada konfirmasi dari majelis hakim,” tutupnya. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam perkara ijazah presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (23/7/2026). Keputusan itu membuat sidang ijazah Jokowi tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," ungkap Hakim Ketua Majelis Christina Endarwati dalam ruang sidang. Dengan keputusan ini, majelis hakim menyatakan berkas perkara dokter Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ucapnya.   JAKARTA - Sidang dakwaan baru Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ditunda menjadi Kamis 13 Agustus 2026 pekan depan. Sidang tersebut sedianya digelar oleh PN Jaktim pada Kamis (6/8/2026) hari ini. Namun, sidang ditunda lantaran hakim berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan kedinasan. "Sidang Dokter Tifa yang terjadwal tanggal 6 Agustus 2026, ditunda ke tanggal 13 Agustus 2026, karena Hakim Ketua Majelis berhalangan, mengikuti ujian kedinasan," kata Juru Bicara PN Jaktim, Immanuel kepada wartawan, Kamis (6/8/2026). Di sisi lain, Dokter Tifa juga mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.   Merespons hal itu, Immanuel belum bisa mengonfirmasi apakah penundaan sidang Tifa itu juga berkaitan permohonan praperadilan tersebut. "Soal penundaan karena praperadilan, belum ada konfirmasi dari majelis hakim,” tutupnya. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam perkara ijazah presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (23/7/2026). Keputusan itu membuat sidang ijazah Jokowi tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," ungkap Hakim Ketua Majelis Christina Endarwati dalam ruang sidang. Dengan keputusan ini, majelis hakim menyatakan berkas perkara dokter Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ucapnya.