Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan 683 dari 794 base transceiver station (BTS) atau 86,02 persen yang terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi. Sementara itu, 111 BTS atau 13,98 persen lainnya masih dalam proses pemulihan. https://news.okezone.com/read/2026/08/17/337/3236730/86-persen-bts-terdampak-gempa-di-ntt-sudah-pulihidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/17/337/3236730/86-persen-bts-terdampak-gempa-di-ntt-sudah-pulihhttps://news.okezone.com/read/2026/08/17/337/3236730/86-persen-bts-terdampak-gempa-di-ntt-sudah-pulihSenin 17 Agustus 2026 20:01 WIBYuwantoro WinduajieGempa NTT (Foto: Dok BNPB)https://img.okezone.com/content/2026/08/17/337/3236730/gempa-PXB0_large.jpgJAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan 683 dari 794 base transceiver station (BTS) atau 86,02 persen yang terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi. Sementara itu, 111 BTS atau 13,98 persen lainnya masih dalam proses pemulihan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemulihan jaringan terus dilakukan bersama penyelenggara telekomunikasi sejak terjadinya bencana tersebut. “Sejak terjadinya gempa, Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi terus mengawal pemulihan jaringan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, dari 794 site/BTS yang terdampak, sebanyak 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi,” ujar Meutya, Senin (17/8/2026). Berdasarkan pemantauan Komdigi, terdapat 794 site/BTS yang terdampak gempa di 11 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tiga kabupaten telah pulih sepenuhnya, yakni Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara. Adapun delapan kabupaten yang masih dalam proses pemulihan meliputi Manggarai Timur dengan 32 BTS tersisa dan tingkat pemulihan 57,33 persen, Manggarai sebanyak 27 BTS (82,35 persen), Nagekeo 19 BTS (76,25 persen), Ende 11 BTS (89,52 persen), Ngada 10 BTS (87,18 persen), Sikka 7 BTS (94,07 persen), Manggarai Barat 4 BTS (96,36 persen), serta Flores Timur 1 BTS (97,56 persen). Meutya menegaskan, akan terus mengawal proses pemulihan hingga seluruh layanan telekomunikasi di wilayah terdampak kembali normal. “Pemulihan ini terus kami kawal sampai seluruh layanan di wilayah terdampak dapat kembali normal. Kami juga memastikan upaya pemulihan dilakukan secepat mungkin, terutama di wilayah yang masih mengalami gangguan,” lanjutnya. Menurut hasil identifikasi industri telekomunikasi, gangguan yang terjadi didominasi masalah pasokan listrik pada 701 BTS. Selain itu, terdapat 93 BTS yang mengalami gangguan pada jaringan transmisi. “Pemulihan dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi, baik untuk gangguan pasokan daya maupun jaringan transmisi. Kami terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait agar site yang masih terdampak dapat segera kembali beroperasi,” terang Meutya. Komdigi melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) terus memantau perkembangan kondisi jaringan dan berkoordinasi dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR), pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara telekomunikasi di wilayah terdampak. Pemantauan difokuskan pada percepatan pemulihan 111 BTS yang masih mengalami gangguan, terutama di wilayah dengan jumlah BTS terdampak yang masih tinggi. “Kehadiran jaringan komunikasi di tengah bencana bukan sekadar soal konektivitas. Layanan komunikasi dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat terhubung, memperoleh informasi, mengakses layanan darurat, dan mendukung koordinasi bantuan. Karena itu, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dari upaya penanganan dan pemulihan pascabencana,” papar Meutya. Meutya juga menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi yang melanda NTT. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Nagekeo tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 135 orang luka-luka, dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Selain itu, banyak rumah warga dan fasilitas publik mengalami kerusakan. “Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di tengah situasi seperti ini, kami menyadari bahwa layanan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan keluarga, serta mendukung koordinasi penanganan bencana,” kata Meutya. Menkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, pemerintah daerah, serta instansi terkait penanganan bencana.   JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan 683 dari 794 base transceiver station (BTS) atau 86,02 persen yang terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi. Sementara itu, 111 BTS atau 13,98 persen lainnya masih dalam proses pemulihan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemulihan jaringan terus dilakukan bersama penyelenggara telekomunikasi sejak terjadinya bencana tersebut. “Sejak terjadinya gempa, Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi terus mengawal pemulihan jaringan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, dari 794 site/BTS yang terdampak, sebanyak 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi,” ujar Meutya, Senin (17/8/2026). Berdasarkan pemantauan Komdigi, terdapat 794 site/BTS yang terdampak gempa di 11 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tiga kabupaten telah pulih sepenuhnya, yakni Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara. Adapun delapan kabupaten yang masih dalam proses pemulihan meliputi Manggarai Timur dengan 32 BTS tersisa dan tingkat pemulihan 57,33 persen, Manggarai sebanyak 27 BTS (82,35 persen), Nagekeo 19 BTS (76,25 persen), Ende 11 BTS (89,52 persen), Ngada 10 BTS (87,18 persen), Sikka 7 BTS (94,07 persen), Manggarai Barat 4 BTS (96,36 persen), serta Flores Timur 1 BTS (97,56 persen). Meutya menegaskan, akan terus mengawal proses pemulihan hingga seluruh layanan telekomunikasi di wilayah terdampak kembali normal. “Pemulihan ini terus kami kawal sampai seluruh layanan di wilayah terdampak dapat kembali normal. Kami juga memastikan upaya pemulihan dilakukan secepat mungkin, terutama di wilayah yang masih mengalami gangguan,” lanjutnya. Menurut hasil identifikasi industri telekomunikasi, gangguan yang terjadi didominasi masalah pasokan listrik pada 701 BTS. Selain itu, terdapat 93 BTS yang mengalami gangguan pada jaringan transmisi. “Pemulihan dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi, baik untuk gangguan pasokan daya maupun jaringan transmisi. Kami terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait agar site yang masih terdampak dapat segera kembali beroperasi,” terang Meutya. Komdigi melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) terus memantau perkembangan kondisi jaringan dan berkoordinasi dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR), pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara telekomunikasi di wilayah terdampak. Pemantauan difokuskan pada percepatan pemulihan 111 BTS yang masih mengalami gangguan, terutama di wilayah dengan jumlah BTS terdampak yang masih tinggi. “Kehadiran jaringan komunikasi di tengah bencana bukan sekadar soal konektivitas. Layanan komunikasi dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat terhubung, memperoleh informasi, mengakses layanan darurat, dan mendukung koordinasi bantuan. Karena itu, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dari upaya penanganan dan pemulihan pascabencana,” papar Meutya. Meutya juga menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi yang melanda NTT. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Nagekeo tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 135 orang luka-luka, dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Selain itu, banyak rumah warga dan fasilitas publik mengalami kerusakan. “Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di tengah situasi seperti ini, kami menyadari bahwa layanan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan keluarga, serta mendukung koordinasi penanganan bencana,” kata Meutya. Menkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, pemerintah daerah, serta instansi terkait penanganan bencana.