Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Elias Cima, meminta pemerintah melakukan pendataan secara cermat dan transparan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores beberapa waktu lalu. https://news.okezone.com/read/2026/08/27/340/3238474/legislator-perindo-elias-cima-dorong-pendataan-akurat-rumah-terdampak-gempa-di-nagekeo-nttidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/27/340/3238474/legislator-perindo-elias-cima-dorong-pendataan-akurat-rumah-terdampak-gempa-di-nagekeo-ntthttps://news.okezone.com/read/2026/08/27/340/3238474/legislator-perindo-elias-cima-dorong-pendataan-akurat-rumah-terdampak-gempa-di-nagekeo-nttKamis 27 Agustus 2026 09:46 WIBTim OkezoneLegislator Perindo Elias Cima dorong pendataan akurat rumah terdampak gempa di Nagekeo, NTT (Foto; Ist/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/27/340/3238474/perindo-Ewk1_large.jpgNAGEKEO — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Elias Cima, meminta pemerintah melakukan pendataan secara cermat dan transparan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores beberapa waktu lalu. Pendataan harus benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan, baik untuk kategori kerusakan berat, sedang, maupun ringan, mengingat dampak gempa di Nagekeo tidak hanya merusak hunian, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Di sejumlah wilayah terdampak, kerusakan rumah turut berdampak pada terganggunya usaha kecil berbasis rumah tangga, seperti kios, warung, hingga produksi rumahan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Kondisi ini, menurut Elias, membuat akurasi data menjadi krusial agar bantuan dapat tepat sasaran dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. “Pendataan tidak boleh sekadar mengambil foto rumah lalu memasukkan data ke dalam aplikasi. Petugas harus memastikan dokumentasi dan deskripsi kerusakan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Elias, Rabu (26/8/2026). Menurut dia, pendekatan yang hanya berfokus pada pengambilan gambar berpotensi memengaruhi akurasi indikator kerusakan. Hal tersebut dapat berdampak langsung pada penetapan kategori kerusakan dan besaran bantuan yang diterima masyarakat. Elias mengaku menemukan sejumlah ketidaksesuaian saat mendampingi petugas survei di lapangan. Dia menyebut, terdapat rumah yang secara fisik mengalami kerusakan berat, namun dalam sistem justru tercatat sebagai rusak sedang atau ringan. “Saya melihat langsung ada rumah yang kondisinya rusak berat, tetapi dalam sistem masuk kategori sedang atau ringan. Ini tentu berpengaruh terhadap bantuan yang diterima warga,” katanya. Dia menilai ketepatan klasifikasi menjadi hal krusial dalam penanganan pascabencana. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk tim survei dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif. “Pemerintah harus memastikan klasifikasi benar-benar berdasarkan kondisi lapangan. Kehadiran aplikasi seharusnya membantu menjawab persoalan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujar Elias. Selain akurasi data, Elias juga menekankan pentingnya transparansi hasil survei kepada masyarakat. Dia meminta agar hasil pendataan disampaikan langsung kepada pemilik rumah, termasuk penjelasan terkait kategori kerusakan yang ditetapkan. “Tim survei perlu mempresentasikan hasilnya kepada pemilik rumah. Dengan begitu, masyarakat memahami kondisi yang dicatat dan tidak terjadi kesalahpahaman saat bantuan disalurkan,” ucapnya. Lebih lanjut, Elias berharap Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga dapat memaparkan hasil pendataan secara kelembagaan kepada DPRD. Hal ini dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan seiring dengan upaya menghidupkan kembali roda ekonomi warga. Sebagai kader Partai Perindo yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Elias menilai bantuan pascabencana tidak hanya berhenti pada rehabilitasi fisik, tetapi juga perlu diarahkan untuk memulihkan produktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang terdampak. “Kami di DPRD perlu mengetahui hasil survei secara menyeluruh, sehingga bisa ikut mengawal dan memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Elias menegaskan, pendataan harus menjadi dasar objektif dalam penanganan pascabencana. Ketepatan data dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak atas penanganan dan bantuan yang semestinya diterima. NAGEKEO — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Elias Cima, meminta pemerintah melakukan pendataan secara cermat dan transparan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores beberapa waktu lalu. Pendataan harus benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan, baik untuk kategori kerusakan berat, sedang, maupun ringan, mengingat dampak gempa di Nagekeo tidak hanya merusak hunian, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Di sejumlah wilayah terdampak, kerusakan rumah turut berdampak pada terganggunya usaha kecil berbasis rumah tangga, seperti kios, warung, hingga produksi rumahan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Kondisi ini, menurut Elias, membuat akurasi data menjadi krusial agar bantuan dapat tepat sasaran dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. “Pendataan tidak boleh sekadar mengambil foto rumah lalu memasukkan data ke dalam aplikasi. Petugas harus memastikan dokumentasi dan deskripsi kerusakan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Elias, Rabu (26/8/2026). Menurut dia, pendekatan yang hanya berfokus pada pengambilan gambar berpotensi memengaruhi akurasi indikator kerusakan. Hal tersebut dapat berdampak langsung pada penetapan kategori kerusakan dan besaran bantuan yang diterima masyarakat. Elias mengaku menemukan sejumlah ketidaksesuaian saat mendampingi petugas survei di lapangan. Dia menyebut, terdapat rumah yang secara fisik mengalami kerusakan berat, namun dalam sistem justru tercatat sebagai rusak sedang atau ringan. “Saya melihat langsung ada rumah yang kondisinya rusak berat, tetapi dalam sistem masuk kategori sedang atau ringan. Ini tentu berpengaruh terhadap bantuan yang diterima warga,” katanya. Dia menilai ketepatan klasifikasi menjadi hal krusial dalam penanganan pascabencana. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk tim survei dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif. “Pemerintah harus memastikan klasifikasi benar-benar berdasarkan kondisi lapangan. Kehadiran aplikasi seharusnya membantu menjawab persoalan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujar Elias. Selain akurasi data, Elias juga menekankan pentingnya transparansi hasil survei kepada masyarakat. Dia meminta agar hasil pendataan disampaikan langsung kepada pemilik rumah, termasuk penjelasan terkait kategori kerusakan yang ditetapkan. “Tim survei perlu mempresentasikan hasilnya kepada pemilik rumah. Dengan begitu, masyarakat memahami kondisi yang dicatat dan tidak terjadi kesalahpahaman saat bantuan disalurkan,” ucapnya. Lebih lanjut, Elias berharap Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga dapat memaparkan hasil pendataan secara kelembagaan kepada DPRD. Hal ini dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan seiring dengan upaya menghidupkan kembali roda ekonomi warga. Sebagai kader Partai Perindo yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Elias menilai bantuan pascabencana tidak hanya berhenti pada rehabilitasi fisik, tetapi juga perlu diarahkan untuk memulihkan produktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang terdampak. “Kami di DPRD perlu mengetahui hasil survei secara menyeluruh, sehingga bisa ikut mengawal dan memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Elias menegaskan, pendataan harus menjadi dasar objektif dalam penanganan pascabencana. Ketepatan data dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak atas penanganan dan bantuan yang semestinya diterima.