Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais 'Aam PBNU. https://news.okezone.com/read/2026/08/29/337/3238996/muktamar-ke-35-nu-tetapkan-sistem-ahwa-untuk-tentukan-rais-039-aamidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/29/337/3238996/muktamar-ke-35-nu-tetapkan-sistem-ahwa-untuk-tentukan-rais-039-aamhttps://news.okezone.com/read/2026/08/29/337/3238996/muktamar-ke-35-nu-tetapkan-sistem-ahwa-untuk-tentukan-rais-039-aamSabtu 29 Agustus 2026 18:55 WIBAchmad Al FiqriWakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/08/29/337/3238996/kh_asrorun-JU7l_large.jpg JAKARTA - Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais 'Aam PBNU. Keputusan tersebut diambil secara mufakat tanpa melalui proses pemungutan suara (voting) dalam sidang yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026). Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan penetapan sistem AHWA berjalan lancar dan menjadi salah satu jalan keluar terbaik dalam menentukan arah kepemimpinan tertinggi NU. “Tinggal proses tabulasi dan nanti menjalankan tugas," ujar Ni’am usai memimpin sidang. Ketua MUI Bidang Fatwa ini menuturkan, kesepakatan yang dicapai secara aklamasi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan di tubuh organisasi. Penggunaan musyawarah mufakat melalui AHWA dinilai mampu menjaga ketenangan serta keharmonisan di antara para muktamirin. Selain menetapkan mekanisme AHWA, forum sidang Komisi Organisasi juga menghasilkan kesepakatan penting terkait etika politik dan larangan rangkap jabatan publik bagi jajaran pimpinan PBNU.   Ni’am menyatakan musyawarah Komisi Organisasi berhasil melahirkan jalan keluar yang bijak terkait isu sensitif larangan rangkap jabatan politik bagi pengurus PBNU. Ni’am mengungkapkan, tim materi awal menyiapkan Opsi A (mempertahankan aturan lama) dan Opsi B (menghilangkan kata menteri dari daftar larangan untuk Ketua Umum). Namun, dinamika persidangan justru melahirkan jalan ketiga sebagai solusi tengah yang diterima seluruh peserta dengan penuh kegembiraan. "Hasil yang disepakati adalah khusus untuk mandataris muktamar, dalam hal ini Rais 'Aam dan Ketua Umum, tidak boleh rangkap jabatan politik," kata Ni’am. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat, ini mengungkapkan bahwa rangkap jabatan yang dilarang di lingkup eksekutif yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Sementara dalam ruang lingkup legislatif, ungkapnya, pimpinan serta anggota DPR, DPD, dan DPRD juga dilarang merangkap jabatan. Kemudian dalam struktur partai, tidak boleh menjadi pimpinan dan pengurus partai politik. Ni’am menjelaskan bahwa pembatasan ketat yang hanya menyasar Rais 'Aam dan Ketua Umum memiliki basis logika organisasi yang kuat. Sebagai simbol tertinggi kepemimpinan NU, kedua posisi tersebut mengemban amanah politik tingkat tinggi untuk kebangsaan dan umat (siyasatul 'ulya).   JAKARTA - Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais 'Aam PBNU. Keputusan tersebut diambil secara mufakat tanpa melalui proses pemungutan suara (voting) dalam sidang yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026). Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan penetapan sistem AHWA berjalan lancar dan menjadi salah satu jalan keluar terbaik dalam menentukan arah kepemimpinan tertinggi NU. “Tinggal proses tabulasi dan nanti menjalankan tugas," ujar Ni’am usai memimpin sidang. Ketua MUI Bidang Fatwa ini menuturkan, kesepakatan yang dicapai secara aklamasi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan di tubuh organisasi. Penggunaan musyawarah mufakat melalui AHWA dinilai mampu menjaga ketenangan serta keharmonisan di antara para muktamirin. Selain menetapkan mekanisme AHWA, forum sidang Komisi Organisasi juga menghasilkan kesepakatan penting terkait etika politik dan larangan rangkap jabatan publik bagi jajaran pimpinan PBNU.   Ni’am menyatakan musyawarah Komisi Organisasi berhasil melahirkan jalan keluar yang bijak terkait isu sensitif larangan rangkap jabatan politik bagi pengurus PBNU. Ni’am mengungkapkan, tim materi awal menyiapkan Opsi A (mempertahankan aturan lama) dan Opsi B (menghilangkan kata menteri dari daftar larangan untuk Ketua Umum). Namun, dinamika persidangan justru melahirkan jalan ketiga sebagai solusi tengah yang diterima seluruh peserta dengan penuh kegembiraan. "Hasil yang disepakati adalah khusus untuk mandataris muktamar, dalam hal ini Rais 'Aam dan Ketua Umum, tidak boleh rangkap jabatan politik," kata Ni’am. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat, ini mengungkapkan bahwa rangkap jabatan yang dilarang di lingkup eksekutif yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Sementara dalam ruang lingkup legislatif, ungkapnya, pimpinan serta anggota DPR, DPD, dan DPRD juga dilarang merangkap jabatan. Kemudian dalam struktur partai, tidak boleh menjadi pimpinan dan pengurus partai politik. Ni’am menjelaskan bahwa pembatasan ketat yang hanya menyasar Rais 'Aam dan Ketua Umum memiliki basis logika organisasi yang kuat. Sebagai simbol tertinggi kepemimpinan NU, kedua posisi tersebut mengemban amanah politik tingkat tinggi untuk kebangsaan dan umat (siyasatul 'ulya).