Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan setelah gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Kabupaten Manggarai Timur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hanya menyalurkan dukungan untuk warga terdampak, tetapi juga mengajak pemerintah daerah lain turut membantu proses penanganan bencana. https://news.okezone.com/read/2026/08/31/337/3239357/pascagempa-ntt-pemerintah-perkuat-sinergitas-daerah-percepat-pemulihanidhttps://news.okezone.com/read/2026/08/31/337/3239357/pascagempa-ntt-pemerintah-perkuat-sinergitas-daerah-percepat-pemulihanhttps://news.okezone.com/read/2026/08/31/337/3239357/pascagempa-ntt-pemerintah-perkuat-sinergitas-daerah-percepat-pemulihanSenin 31 Agustus 2026 22:38 WIBArief Setyadi Gempa NTT (Foto: Dok BNPB)https://img.okezone.com/content/2026/08/31/337/3239357/gempa-rYms_large.jpgJAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan setelah gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Kabupaten Manggarai Timur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hanya menyalurkan dukungan untuk warga terdampak, tetapi juga mengajak pemerintah daerah lain turut membantu proses penanganan bencana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mendatangi langsung kawasan yang terdampak gempa. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi warga sekaligus memastikan kebutuhan penanganan di lapangan. Tito juga menyambangi sejumlah titik terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai langkah penanganan hingga pemulihan. Sejumlah bantuan disalurkan Kemendagri kepada masyarakat di Manggarai Timur. Dukungan tersebut meliputi tali asih untuk ahli waris korban meninggal dunia, dua unit genset, 10 velbed, serta bantuan bagi dua desa yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendukung aktivitas posko penanganan bencana. Di sisi lain, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan pendataan warga serta kerusakan yang ditimbulkan gempa. Ketersediaan data yang tepat menjadi penting untuk memetakan kebutuhan bantuan dan menentukan langkah rehabilitasi maupun rekonstruksi berikutnya. Tito menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus saling mendukung karena penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. “Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” ujar Tito, dikutip Senin (31/8/2026).  Dukungan terhadap penanganan gempa juga datang dari sejumlah pemerintah daerah di luar NTT. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur, dan Bali turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Keterlibatan daerah lain tersebut menjadi bentuk kolaborasi untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah bencana. Tak hanya bantuan berupa kebutuhan fisik, pemerintah juga memperhatikan persoalan administrasi kependudukan warga terdampak. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengerahkan tim ke sejumlah kabupaten terdampak untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari tahapan penanganan gempa, mulai dari pemenuhan kebutuhan mendesak, dukungan terhadap posko, pengumpulan data dampak bencana, hingga membantu pemulihan administrasi masyarakat. Kemendagri terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses penanganan berlangsung efektif dan dapat menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, dukungan lintas sektor penting di tengah situasi bencana. Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan seluruh kapasitas pemerintahan. Solidaritas antar pemerintah menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan berarti bekerja sendiri-sendiri, tetapi tetap berada dalam tanggung jawab bersama sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. “Praktik collaborative governance sangat penting dalam penanganan krisis," katanya.  Langkah pemerintah melalui Kemendagri dalam mendorong dukungan lintas sektor mesti dibarengi dengan kecepatan koordinasi karena bagian penting dari kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, ia mengingatkan jangan sampai lambannya respons birokrasi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak bencana. “Solidaritas antar-pemda adalah bentuk nyata gotong royong dalam tata kelola pemerintahan. Dalam bencana, batas administratif tidak boleh menjadi batas solidaritas dan pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.  Untuk itu, TNI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah perlu bersinergi agar pelayanan publik dapat bergerak cepat. JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan setelah gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Kabupaten Manggarai Timur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hanya menyalurkan dukungan untuk warga terdampak, tetapi juga mengajak pemerintah daerah lain turut membantu proses penanganan bencana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mendatangi langsung kawasan yang terdampak gempa. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi warga sekaligus memastikan kebutuhan penanganan di lapangan. Tito juga menyambangi sejumlah titik terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai langkah penanganan hingga pemulihan. Sejumlah bantuan disalurkan Kemendagri kepada masyarakat di Manggarai Timur. Dukungan tersebut meliputi tali asih untuk ahli waris korban meninggal dunia, dua unit genset, 10 velbed, serta bantuan bagi dua desa yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendukung aktivitas posko penanganan bencana. Di sisi lain, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan pendataan warga serta kerusakan yang ditimbulkan gempa. Ketersediaan data yang tepat menjadi penting untuk memetakan kebutuhan bantuan dan menentukan langkah rehabilitasi maupun rekonstruksi berikutnya. Tito menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus saling mendukung karena penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. “Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” ujar Tito, dikutip Senin (31/8/2026).  Dukungan terhadap penanganan gempa juga datang dari sejumlah pemerintah daerah di luar NTT. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur, dan Bali turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Keterlibatan daerah lain tersebut menjadi bentuk kolaborasi untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah bencana. Tak hanya bantuan berupa kebutuhan fisik, pemerintah juga memperhatikan persoalan administrasi kependudukan warga terdampak. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengerahkan tim ke sejumlah kabupaten terdampak untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari tahapan penanganan gempa, mulai dari pemenuhan kebutuhan mendesak, dukungan terhadap posko, pengumpulan data dampak bencana, hingga membantu pemulihan administrasi masyarakat. Kemendagri terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses penanganan berlangsung efektif dan dapat menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, dukungan lintas sektor penting di tengah situasi bencana. Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan seluruh kapasitas pemerintahan. Solidaritas antar pemerintah menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan berarti bekerja sendiri-sendiri, tetapi tetap berada dalam tanggung jawab bersama sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. “Praktik collaborative governance sangat penting dalam penanganan krisis," katanya.  Langkah pemerintah melalui Kemendagri dalam mendorong dukungan lintas sektor mesti dibarengi dengan kecepatan koordinasi karena bagian penting dari kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, ia mengingatkan jangan sampai lambannya respons birokrasi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak bencana. “Solidaritas antar-pemda adalah bentuk nyata gotong royong dalam tata kelola pemerintahan. Dalam bencana, batas administratif tidak boleh menjadi batas solidaritas dan pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.  Untuk itu, TNI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah perlu bersinergi agar pelayanan publik dapat bergerak cepat.