Perang AS di Iran telah berlangsung selama enam bulan. https://news.okezone.com/read/2026/09/01/18/3239289/komandan-militer-as-beri-peringatan-serius-sebut-situasi-perang-iran-tak-bisa-dipertahankanidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/01/18/3239289/komandan-militer-as-beri-peringatan-serius-sebut-situasi-perang-iran-tak-bisa-dipertahankanhttps://news.okezone.com/read/2026/09/01/18/3239289/komandan-militer-as-beri-peringatan-serius-sebut-situasi-perang-iran-tak-bisa-dipertahankanSelasa 01 September 2026 00:05 WIBRahman AsmardikaMenteri Pertahanan AS Pete Hegseth. https://img.okezone.com/content/2026/08/31/18/3239289/menteri_pertahanan_as_pete_hegseth-QBsX_large.jpgJAKARTA - Para komandan senior militer Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahwa perang yang berkepanjangan melawan Iran adalah situasi yang "tidak dapat dipertahankan" dan mengancam kemampuan negara untuk merespons krisis global serta mempertahankan wilayah dalam negeri. Peringatan tersebut tercantum dalam edisi 14 Agustus Secretary of Defense Orders Book (Buku Perintah Menteri Pertahanan), sebuah dokumen internal rahasia yang digunakan untuk mengarahkan pergerakan militer, demikian dilaporkan The Washington Post. Sumber yang mengetahui penilaian tersebut mengatakan bahwa edisi terbaru itu mengharuskan personel tertentu yang saat ini berada di Timur Tengah untuk tetap berada di sana hingga bulan September, sementara unit-unit lain diperintahkan untuk melanjutkan penugasan mereka hingga tahun 2027. Para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bersama dengan para komandan bintang empat yang bertanggung jawab atas operasi di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, menilai perang yang telah berlangsung selama enam bulan itu sebagai situasi yang "terlalu berat dan terlalu lama". Para pemimpin Komando Eropa AS (US European Command), Komando Indo-Pasifik AS (US Indo-Pacific Command), dan Komando Selatan AS (US Southern Command), serta laksamana tertinggi Angkatan Laut, secara resmi menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap perintah perpanjangan penugasan pasukan mereka di Timur Tengah. Meskipun langkah tersebut menandakan adanya ketidaksepakatan resmi terhadap arahan Menteri Pertahanan, para komandan menegaskan bahwa mereka akan tetap melaksanakan misi tersebut, demikian dilansir TRT. Laporan itu menyebutkan bahwa pengalihan penugasan kapal dan pesawat pengintai ke Komando Pusat AS (US Central Command)—yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah—telah mengurangi kapasitas militer untuk pelatihan dan pertahanan dalam negeri.   Angkatan Laut dilaporkan telah mengerahkan sumber dayanya secara maksimal demi memenuhi kebutuhan masa perang, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa kurangnya pemeliharaan kapal dapat menyebabkan kekurangan armada jika konflik lain pecah. Meskipun pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara secara resmi menyetujui perpanjangan masa penugasan tersebut, mereka memperingatkan bahwa keputusan itu membawa "risiko signifikan". Saat ini, lebih dari 50.000 personel militer AS ditempatkan di wilayah tersebut. Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menolak membahas rincian perintah penugasan ataupun perbedaan pendapat internal secara spesifik. Ia menyatakan bahwa keputusan mengenai alokasi pasukan didasarkan pada "prioritas strategis yang ditetapkan oleh presiden serta saran dari Ketua Kepala Staf Gabungan dan para Komandan Komando Tempur". Belum ada kejelasan mengenai kapan unit-unit yang telah dikerahkan secara intensif tersebut akan diizinkan kembali ke wilayah operasi asal mereka. JAKARTA - Para komandan senior militer Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahwa perang yang berkepanjangan melawan Iran adalah situasi yang "tidak dapat dipertahankan" dan mengancam kemampuan negara untuk merespons krisis global serta mempertahankan wilayah dalam negeri. Peringatan tersebut tercantum dalam edisi 14 Agustus Secretary of Defense Orders Book (Buku Perintah Menteri Pertahanan), sebuah dokumen internal rahasia yang digunakan untuk mengarahkan pergerakan militer, demikian dilaporkan The Washington Post. Sumber yang mengetahui penilaian tersebut mengatakan bahwa edisi terbaru itu mengharuskan personel tertentu yang saat ini berada di Timur Tengah untuk tetap berada di sana hingga bulan September, sementara unit-unit lain diperintahkan untuk melanjutkan penugasan mereka hingga tahun 2027. Para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bersama dengan para komandan bintang empat yang bertanggung jawab atas operasi di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, menilai perang yang telah berlangsung selama enam bulan itu sebagai situasi yang "terlalu berat dan terlalu lama". Para pemimpin Komando Eropa AS (US European Command), Komando Indo-Pasifik AS (US Indo-Pacific Command), dan Komando Selatan AS (US Southern Command), serta laksamana tertinggi Angkatan Laut, secara resmi menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap perintah perpanjangan penugasan pasukan mereka di Timur Tengah. Meskipun langkah tersebut menandakan adanya ketidaksepakatan resmi terhadap arahan Menteri Pertahanan, para komandan menegaskan bahwa mereka akan tetap melaksanakan misi tersebut, demikian dilansir TRT. Laporan itu menyebutkan bahwa pengalihan penugasan kapal dan pesawat pengintai ke Komando Pusat AS (US Central Command)—yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah—telah mengurangi kapasitas militer untuk pelatihan dan pertahanan dalam negeri.   Angkatan Laut dilaporkan telah mengerahkan sumber dayanya secara maksimal demi memenuhi kebutuhan masa perang, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa kurangnya pemeliharaan kapal dapat menyebabkan kekurangan armada jika konflik lain pecah. Meskipun pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara secara resmi menyetujui perpanjangan masa penugasan tersebut, mereka memperingatkan bahwa keputusan itu membawa "risiko signifikan". Saat ini, lebih dari 50.000 personel militer AS ditempatkan di wilayah tersebut. Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menolak membahas rincian perintah penugasan ataupun perbedaan pendapat internal secara spesifik. Ia menyatakan bahwa keputusan mengenai alokasi pasukan didasarkan pada "prioritas strategis yang ditetapkan oleh presiden serta saran dari Ketua Kepala Staf Gabungan dan para Komandan Komando Tempur". Belum ada kejelasan mengenai kapan unit-unit yang telah dikerahkan secara intensif tersebut akan diizinkan kembali ke wilayah operasi asal mereka.