RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya. https://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239599/rdp-dengan-komisi-vi-dpr-bp-batam-minta-apbn-diprioritaskan-ke-daerah-terdampak-bencanaidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239599/rdp-dengan-komisi-vi-dpr-bp-batam-minta-apbn-diprioritaskan-ke-daerah-terdampak-bencanahttps://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239599/rdp-dengan-komisi-vi-dpr-bp-batam-minta-apbn-diprioritaskan-ke-daerah-terdampak-bencanaRabu 02 September 2026 00:30 WIBFahmi Firdaus Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)https://img.okezone.com/content/2026/09/02/337/3239599/viral-QU2Z_large.jpgJAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).  Dalam RPD tersebut, Batam memilih untuk tidak bergantung dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya. “Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan,’’ ujar Wali Kota Batam Amsakar Amsakar. ‘’Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,”lanjutnya. Wakil Wali Kota Batam, Claudia Chandra menambahkan, kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara. “Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain,” kata Li Claudia . Saat ini kata dia, Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan dan menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya. “Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana” ujar Li Claudia Chandra. Dia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. “Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.   Menurutnya, kemandirian pembiayaan pembangunan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Namun, Batam ingin menunjukkan bahwa dukungan tersebut dapat diarahkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan, bukan semata-mata tambahan anggaran. “Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya. Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan. “Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. JAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).  Dalam RPD tersebut, Batam memilih untuk tidak bergantung dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya. “Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan,’’ ujar Wali Kota Batam Amsakar Amsakar. ‘’Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,”lanjutnya. Wakil Wali Kota Batam, Claudia Chandra menambahkan, kemandirian Batam bukan hanya berarti mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, Batam ingin berdiri dengan kaki sendiri dan tidak menambah beban fiskal negara. “Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain,” kata Li Claudia . Saat ini kata dia, Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan dan menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya. “Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana” ujar Li Claudia Chandra. Dia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. “Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.   Menurutnya, kemandirian pembiayaan pembangunan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Namun, Batam ingin menunjukkan bahwa dukungan tersebut dapat diarahkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan, bukan semata-mata tambahan anggaran. “Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya. Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta percepatan pembangunan. “Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.