Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dampak sebaran abu vulkanik yang terdeteksi di Ibu Kota mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). https://news.okezone.com/read/2026/09/07/337/3240714/dampak-abu-vulkanik-membaik-pramono-sebut-asn-jakarta-ngantor-seperti-biasaidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/07/337/3240714/dampak-abu-vulkanik-membaik-pramono-sebut-asn-jakarta-ngantor-seperti-biasahttps://news.okezone.com/read/2026/09/07/337/3240714/dampak-abu-vulkanik-membaik-pramono-sebut-asn-jakarta-ngantor-seperti-biasaSenin 07 September 2026 20:45 WIBDanandaya Arya putraGubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone) https://img.okezone.com/content/2026/09/07/337/3240714/pramono-WHMq_large.jpgJAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dampak sebaran abu vulkanik yang terdeteksi di Ibu Kota mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemprov DKI Jakarta hanya mengimbau para ASN untuk menggunakan masker sebagai upaya perlindungan diri dari paparan abu vulkanik. "Karena kondisinya sudah membaik, jadi besok ASN, hari ini kan sebenarnya juga diatur untuk masuk seperti biasa, hanya kami meminta untuk memakai masker. Jadi dengan demikian untuk ASN tidak ada rencana baru untuk besok," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026). Diketahui, sebaran abu vulkanik di Jakarta merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu ini dirasakan warga Jakarta pada Minggu 6 September. Dari hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk seluruh satuan pendidikan di Ibu Kota mulai Senin 7 September. Kini, kebijakan PJJ diperpanjang sehari hingga besok. "Kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ ini sampai dengan besok. Sehingga dengan demikian PJJ di Jakarta sampai dengan besok," kata Pramono. Ia menambahkan, keputusan PJJ itu akan ditindaklanjuti melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebab, kebijakan perpanjangan dan berakhirnya PJJ tidak cukup hanya sekadar pernyataan. "Nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti itu karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE (Surat Edaran) Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatur hal tersebut," tuturnya. JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dampak sebaran abu vulkanik yang terdeteksi di Ibu Kota mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemprov DKI Jakarta hanya mengimbau para ASN untuk menggunakan masker sebagai upaya perlindungan diri dari paparan abu vulkanik. "Karena kondisinya sudah membaik, jadi besok ASN, hari ini kan sebenarnya juga diatur untuk masuk seperti biasa, hanya kami meminta untuk memakai masker. Jadi dengan demikian untuk ASN tidak ada rencana baru untuk besok," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026). Diketahui, sebaran abu vulkanik di Jakarta merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu ini dirasakan warga Jakarta pada Minggu 6 September. Dari hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk seluruh satuan pendidikan di Ibu Kota mulai Senin 7 September. Kini, kebijakan PJJ diperpanjang sehari hingga besok. "Kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ ini sampai dengan besok. Sehingga dengan demikian PJJ di Jakarta sampai dengan besok," kata Pramono. Ia menambahkan, keputusan PJJ itu akan ditindaklanjuti melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebab, kebijakan perpanjangan dan berakhirnya PJJ tidak cukup hanya sekadar pernyataan. "Nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti itu karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE (Surat Edaran) Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatur hal tersebut," tuturnya.