Tito menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI. https://news.okezone.com/read/2026/09/16/337/3242510/mendagri-tito-ajak-10-negara-perkuat-perbatasan-bentuk-tim-khusus-persoalan-pulau-sebatikidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/16/337/3242510/mendagri-tito-ajak-10-negara-perkuat-perbatasan-bentuk-tim-khusus-persoalan-pulau-sebatikhttps://news.okezone.com/read/2026/09/16/337/3242510/mendagri-tito-ajak-10-negara-perkuat-perbatasan-bentuk-tim-khusus-persoalan-pulau-sebatikRabu 16 September 2026 22:00 WIBFahmi Firdaus Mendagri Tito Ajak 10 Negara Perkuat Perbatasanhttps://img.okezone.com/content/2026/09/16/337/3242510/pemerintah-rZxC_large.jpgJAKARTA – Pemerintah memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan menggelar pertemuan “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”. Pertemuan itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Diketahui, Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri. Tito menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan. “Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Selain itu, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa. Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan. ‘’BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Langkah itu menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya soal garis di peta, tetapi juga tata kelola kawasan dan kehidupan masyarakat,’’pungkasnya. Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur. Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN. Tito menegaskan, fokus BNPP RI tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara.   Orientasi itu menempatkan perbatasan sebagai bagian penting pembangunan nasional. “Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito. Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga. Tujuannya agar aktivitas ekonomi yang tumbuh memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Ia juga menyoroti hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara. Kondisi itu membentuk pola perlintasan, baik untuk perdagangan maupun kunjungan keluarga. Mantan Kapolri ini mencontohkan pengalaman di Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Sebaliknya, beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. “Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” pungkasnya. JAKARTA – Pemerintah memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan menggelar pertemuan “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”. Pertemuan itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Diketahui, Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri. Tito menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan. “Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Selain itu, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa. Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan. ‘’BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Langkah itu menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya soal garis di peta, tetapi juga tata kelola kawasan dan kehidupan masyarakat,’’pungkasnya. Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur. Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN. Tito menegaskan, fokus BNPP RI tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara.   Orientasi itu menempatkan perbatasan sebagai bagian penting pembangunan nasional. “Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito. Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga. Tujuannya agar aktivitas ekonomi yang tumbuh memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Ia juga menyoroti hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara. Kondisi itu membentuk pola perlintasan, baik untuk perdagangan maupun kunjungan keluarga. Mantan Kapolri ini mencontohkan pengalaman di Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Sebaliknya, beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. “Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” pungkasnya.