China memasuki wilayah TIbet pada 1950 dan menjanjikan otonomi khusus serta menghormati tradisi wilayah tersebut. https://news.okezone.com/read/2026/09/19/18/3242951/keponakan-dalai-lama-soroti-kehidupan-tibet-di-bawah-67-tahun-kekuasaan-chinaidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/19/18/3242951/keponakan-dalai-lama-soroti-kehidupan-tibet-di-bawah-67-tahun-kekuasaan-chinahttps://news.okezone.com/read/2026/09/19/18/3242951/keponakan-dalai-lama-soroti-kehidupan-tibet-di-bawah-67-tahun-kekuasaan-chinaSabtu 19 September 2026 07:01 WIBRahman AsmardikaIlustrasi. (Foto: Unsplash)https://img.okezone.com/content/2026/09/18/18/3242951/ilustrasi-awE6_large.jpgJAKARTA - Masyarakat Tibet menjalani kehidupan sehari-hari di tanah mereka di bawah kekuasaan Partai Komunis China (PKC) sejak 67 tahun lalu. Aktivitas masyarakat berjalan dari hari ke hari, dan semua tampak tenang di permukaan. Khedroob Thondup, keponakan dari Dalai Lama ke-14, menegaskan bahwa pengalaman hidup masyarakat Tibet di bawah kendali Beijing adalah bentuk pemaksaan, bukan persetujuan. “Pendudukan militer dan pengawasan ketat selama hampir tujuh dekade terbukti gagal meraih legitimasi di mata rakyat Tibet,” tegasnya, dalam keterangan di laman The Tibet Express, Sabtu (19/9/2026). Menurut Thondup, janji-janji otonomi yang ditawarkan pemerintah pusat di masa lalu tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Tibet. Dinamika Sejarah dan Perjanjian 1951 Thondup menjelaskan bahwa akar dinamika hubungan ini bermula saat PKC memasuki wilayah Tibet pada tahun 1950 dengan mengusung narasi pembebasan. Melalui Perjanjian 17 Poin pada tahun 1951, pemerintah pusat berjanji menjamin otonomi khusus serta menghormati tradisi dan institusi keagamaan setempat. Namun, ia menilai komitmen tersebut bergeser dalam perjalanannya, menjadi lebih represif. Peristiwa pengetatan pengawasan biara hingga Pemberontakan 1959 yang berujung pada pengasingan Dalai Lama ke India dinilai menjadi titik balik berkurangnya rasa percaya masyarakat lokal. Kebijakan integrasi nasional dan kolektivisasi yang muncul setelahnya makin memperkuat keyakinan warga Tibet bahwa komitmen China tidak dapat dipegang. Sorotan Kebijakan dan Pengawasan Dalam pandangannya, Thondup menyebutkan bahwa tata kelola di Tibet saat ini mencakup tiga ranah utama: Negara Pengawas (Surveillance State): Kamera pemantau, pos pemeriksaan militer, dan pengawasan digital memperketat ruang gerak warga. Asimilasi Budaya: Bahasa Tibet kian disingkirkan dari ranah publik. Anak-anak Tibet diwajibkan mengikuti sekolah berasrama dengan pengantar bahasa Mandarin, yang berdampak pada pengikisan tradisi lokal. Kontrol Keagamaan: Biara-biara kerap digerebek, para biksu ditahan, dan kepemilikan foto Dalai Lama dilarang keras. “Langkah-langkah represif tersebut tidak membangun rasa integrasi nasional, melainkan memperdalam jurang pemisah antara masyarakat Tibet dan pemerintah pusat,” ungkap Thondup.   Pandangan Terhadap Referendum dan Pengaruh Budaya Thondup berpendapat bahwa apabila masyarakat Tibet diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara bebas melalui sebuah referendum, opsi untuk memisahkan diri cenderung menjadi pilihan yang akan diambil. Pilihan tersebut dinilainya sebagai respons atas pengalaman historis dan kebijakan yang dirasakan masyarakat lintas generasi. "Pemisahan diri tidak akan menjadi sebuah pilihan radikal yang didasari ideologi semata, melainkan respons alami terhadap pengkhianatan dan penindasan yang dialami lintas generasi," tegas Thondup. Meski berada di bawah kendali ketat, perlawanan rakyat Tibet tetap hidup melalui tindakan-tindakan sunyi, seperti menjaga tradisi keagamaan secara tersembunyi, merawat bahasa ibu, serta advokasi aktif dari komunitas diaspora di tingkat internasional. Ia menyimpulkan bahwa rekam jejak hubungan selama 67 tahun ini menjadi tantangan besar dalam membangun pola hidup bersama (koeksistensi), sehingga wacana menentukan nasib sendiri tetap menjadi aspirasi yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Tibet. “Rekam jejak 67 tahun kekuasaan PKC telah menutup rapat pintu koeksistensi, meninggalkan kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan logis bagi masa depan Tibet,” pungkas Thondup. JAKARTA - Masyarakat Tibet menjalani kehidupan sehari-hari di tanah mereka di bawah kekuasaan Partai Komunis China (PKC) sejak 67 tahun lalu. Aktivitas masyarakat berjalan dari hari ke hari, dan semua tampak tenang di permukaan. Khedroob Thondup, keponakan dari Dalai Lama ke-14, menegaskan bahwa pengalaman hidup masyarakat Tibet di bawah kendali Beijing adalah bentuk pemaksaan, bukan persetujuan. “Pendudukan militer dan pengawasan ketat selama hampir tujuh dekade terbukti gagal meraih legitimasi di mata rakyat Tibet,” tegasnya, dalam keterangan di laman The Tibet Express, Sabtu (19/9/2026). Menurut Thondup, janji-janji otonomi yang ditawarkan pemerintah pusat di masa lalu tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Tibet. Dinamika Sejarah dan Perjanjian 1951 Thondup menjelaskan bahwa akar dinamika hubungan ini bermula saat PKC memasuki wilayah Tibet pada tahun 1950 dengan mengusung narasi pembebasan. Melalui Perjanjian 17 Poin pada tahun 1951, pemerintah pusat berjanji menjamin otonomi khusus serta menghormati tradisi dan institusi keagamaan setempat. Namun, ia menilai komitmen tersebut bergeser dalam perjalanannya, menjadi lebih represif. Peristiwa pengetatan pengawasan biara hingga Pemberontakan 1959 yang berujung pada pengasingan Dalai Lama ke India dinilai menjadi titik balik berkurangnya rasa percaya masyarakat lokal. Kebijakan integrasi nasional dan kolektivisasi yang muncul setelahnya makin memperkuat keyakinan warga Tibet bahwa komitmen China tidak dapat dipegang. Sorotan Kebijakan dan Pengawasan Dalam pandangannya, Thondup menyebutkan bahwa tata kelola di Tibet saat ini mencakup tiga ranah utama: Negara Pengawas (Surveillance State): Kamera pemantau, pos pemeriksaan militer, dan pengawasan digital memperketat ruang gerak warga. Asimilasi Budaya: Bahasa Tibet kian disingkirkan dari ranah publik. Anak-anak Tibet diwajibkan mengikuti sekolah berasrama dengan pengantar bahasa Mandarin, yang berdampak pada pengikisan tradisi lokal. Kontrol Keagamaan: Biara-biara kerap digerebek, para biksu ditahan, dan kepemilikan foto Dalai Lama dilarang keras. “Langkah-langkah represif tersebut tidak membangun rasa integrasi nasional, melainkan memperdalam jurang pemisah antara masyarakat Tibet dan pemerintah pusat,” ungkap Thondup.   Pandangan Terhadap Referendum dan Pengaruh Budaya Thondup berpendapat bahwa apabila masyarakat Tibet diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara bebas melalui sebuah referendum, opsi untuk memisahkan diri cenderung menjadi pilihan yang akan diambil. Pilihan tersebut dinilainya sebagai respons atas pengalaman historis dan kebijakan yang dirasakan masyarakat lintas generasi. "Pemisahan diri tidak akan menjadi sebuah pilihan radikal yang didasari ideologi semata, melainkan respons alami terhadap pengkhianatan dan penindasan yang dialami lintas generasi," tegas Thondup. Meski berada di bawah kendali ketat, perlawanan rakyat Tibet tetap hidup melalui tindakan-tindakan sunyi, seperti menjaga tradisi keagamaan secara tersembunyi, merawat bahasa ibu, serta advokasi aktif dari komunitas diaspora di tingkat internasional. Ia menyimpulkan bahwa rekam jejak hubungan selama 67 tahun ini menjadi tantangan besar dalam membangun pola hidup bersama (koeksistensi), sehingga wacana menentukan nasib sendiri tetap menjadi aspirasi yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Tibet. “Rekam jejak 67 tahun kekuasaan PKC telah menutup rapat pintu koeksistensi, meninggalkan kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan logis bagi masa depan Tibet,” pungkas Thondup.