Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan. https://news.okezone.com/read/2026/09/21/337/3243425/indonesia-dan-papua-nugini-sepakat-perkuat-dan-bangun-kawasan-perbatasanidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/21/337/3243425/indonesia-dan-papua-nugini-sepakat-perkuat-dan-bangun-kawasan-perbatasanhttps://news.okezone.com/read/2026/09/21/337/3243425/indonesia-dan-papua-nugini-sepakat-perkuat-dan-bangun-kawasan-perbatasanSenin 21 September 2026 23:42 WIBFahmi Firdaus RI dan Papua Nugini Sepakat Perkuat dan Bangun Perbatasan https://img.okezone.com/content/2026/09/21/337/3243425/pemerintah-AiSY_large.jpgJAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini mendorong penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan administrasi. Namun juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Tito Karnavian menegaskan, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. “Mandat lain dari lembaga kami adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia,’’ujar Tito dikutip, Senin (21/9/2026). ‘’Kami ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Tidak hanya untuk kegiatan lintas batas, tetapi seluruh kawasan PLBN juga harus dikembangkan. Presiden menyampaikan kepada saya bahwa PLBN harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” lanjutnya. Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan. “Karena itu, di setiap PLBN terdapat apa yang kami sebut sebagai zona inti. Zona inti digunakan untuk kegiatan administrasi dan lintas batas. Kemudian terdapat zona pendukung yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pasar dan kegiatan lainnya,” katanya.   Dalam konteks perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Tito menyebut saat ini Indonesia telah memiliki tiga PLBN, yakni Skouw, Sota, dan Yetetkun. Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan infrastruktur perbatasan agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat semakin terfasilitasi. Menurutnya, pengembangan perbatasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, termasuk kegiatan perdagangan, sosial, budaya, dan hubungan antarmasyarakat di kedua negara. “Pemerintah tentu harus melayani masyarakat tersebut. Meskipun kami bertugas menjaga wilayah negara, kami juga harus melayani masyarakat agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan memperoleh manfaat bersama, baik melalui perdagangan, kegiatan budaya, maupun pariwisata,” tutup Tito. Sementara itu, Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Simon Namis menyampaikan, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan erat yang dipersatukan oleh geografi, sejarah, serta kehidupan masyarakat di kedua negara. Dia menyoroti inisiatif konektivitas Butmabin–Yetetkun yang dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Bagi Papua Nugini, inisiatif tersebut bukan sekadar membangun pintu lintas batas baru. Namun juga peluang strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat di wilayah terpencil. “Kami juga menyambut baik rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin, karena kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya. JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini mendorong penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan administrasi. Namun juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Tito Karnavian menegaskan, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. “Mandat lain dari lembaga kami adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia,’’ujar Tito dikutip, Senin (21/9/2026). ‘’Kami ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Tidak hanya untuk kegiatan lintas batas, tetapi seluruh kawasan PLBN juga harus dikembangkan. Presiden menyampaikan kepada saya bahwa PLBN harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” lanjutnya. Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan. “Karena itu, di setiap PLBN terdapat apa yang kami sebut sebagai zona inti. Zona inti digunakan untuk kegiatan administrasi dan lintas batas. Kemudian terdapat zona pendukung yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pasar dan kegiatan lainnya,” katanya.   Dalam konteks perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Tito menyebut saat ini Indonesia telah memiliki tiga PLBN, yakni Skouw, Sota, dan Yetetkun. Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan infrastruktur perbatasan agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat semakin terfasilitasi. Menurutnya, pengembangan perbatasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, termasuk kegiatan perdagangan, sosial, budaya, dan hubungan antarmasyarakat di kedua negara. “Pemerintah tentu harus melayani masyarakat tersebut. Meskipun kami bertugas menjaga wilayah negara, kami juga harus melayani masyarakat agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan memperoleh manfaat bersama, baik melalui perdagangan, kegiatan budaya, maupun pariwisata,” tutup Tito. Sementara itu, Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Simon Namis menyampaikan, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan erat yang dipersatukan oleh geografi, sejarah, serta kehidupan masyarakat di kedua negara. Dia menyoroti inisiatif konektivitas Butmabin–Yetetkun yang dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Bagi Papua Nugini, inisiatif tersebut bukan sekadar membangun pintu lintas batas baru. Namun juga peluang strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat di wilayah terpencil. “Kami juga menyambut baik rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin, karena kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya.