Macron mengatakan bahwa hukum internasional sedang dilumpuhkan dan mendorong dilakukannya reformasi PBB. https://news.okezone.com/read/2026/09/23/18/3243722/kritik-situasi-gaza-macron-sebut-kredibilitas-komunitas-internasional-jadi-taruhanidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/23/18/3243722/kritik-situasi-gaza-macron-sebut-kredibilitas-komunitas-internasional-jadi-taruhanhttps://news.okezone.com/read/2026/09/23/18/3243722/kritik-situasi-gaza-macron-sebut-kredibilitas-komunitas-internasional-jadi-taruhanRabu 23 September 2026 14:37 WIBRahman AsmardikaPresiden Prancis Emmanuel Macron. https://img.okezone.com/content/2026/09/23/18/3243722/presiden_prancis_emmanuel_macron-SB0b_large.jpgNEW YORK - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa "kredibilitas" komunitas internasional dipertaruhkan jika mereka tetap tidak bertindak terkait situasi di Jalur Gaza. Berbicara di depan Majelis Umum PBB pada Selasa (22/9/2026), Macron menyebut pembatasan berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan sebagai tindakan yang "memalukan", mengkritik klaim tentang perdamaian di Gaza. "Ada yang mengklaim bahwa perdamaian telah tercapai, namun hal ini tidak membuka jalan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Situasi ini sungguh memalukan. Sungguh memalukan bagi kita semua," ujar Macron. Ia mempertanyakan kredibilitas negara-negara yang mengakui Palestina namun gagal mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di Gaza. "Namun, apa arti kredibilitas kita jika kita tetap diam dan tidak bertindak terkait Gaza?" tanyanya. Macron juga mengecam apa yang ia sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan di wilayah pendudukan Tepi Barat. "Lihatlah apa yang terjadi di Tepi Barat; hari demi hari kita menyaksikan berbagai pelanggaran, dan demi alasan apa? Hamas tidak pernah terlalu aktif di Tepi Barat," ujarnya. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menjunjung tinggi "hak-hak sah rakyat Palestina," termasuk hak mereka untuk eksis, sembari menekankan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel. Namun, Macron memperingatkan agar tidak ada argumen yang menyatakan bahwa keamanan Israel mengharuskan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tetangga.   Ia juga mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon, seraya menyatakan bahwa Lebanon yang berdaulat penuh diperlukan untuk mengatasi keberadaan Hizbullah dan memulihkan keamanan. "Kedaulatan bagi Lebanon dan rakyatnya. Kedaulatan bagi rakyat Palestina. Hak-hak mereka yang paling mendasar sekali lagi dilanggar," ujarnya. Beralih ke Suriah, Macron menyatakan bahwa Prancis akan terus mendukung kedaulatan dan persatuan negara tersebut. "Revolusi itu tidak boleh berakhir dengan kekecewaan," katanya. Hukum Internasional, Reformasi PBB Macron juga memperingatkan bahwa hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa sedang menghadapi tantangan serius di tengah berbagai konflik di seluruh dunia. "Kejahatan perang telah dilakukan secara sistematis dan masif. Kita telah menyaksikan penghancuran infrastruktur sipil serta pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah era baru tindakan barbar," ujarnya. "Konvensi Jenewa menawarkan kerangka perlindungan, namun kini kerangka itu sedang dilumpuhkan." Ia juga menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap Mahkamah Internasional (ICJ), seraya menyatakan bahwa Paris akan terus mendukung "peran sentral" lembaga tersebut. "Kita tidak bisa begitu saja menerima tatanan baru impunitas yang coba dibangun oleh sebagian pihak," ujarnya. Pemimpin Prancis itu juga mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB, seraya menyatakan bahwa Prancis mendukung langkah-langkah yang bertujuan menjadikan badan tersebut lebih efektif. "Kita harus membuka diri terhadap anggota baru dan kawasan baru." NEW YORK - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa "kredibilitas" komunitas internasional dipertaruhkan jika mereka tetap tidak bertindak terkait situasi di Jalur Gaza. Berbicara di depan Majelis Umum PBB pada Selasa (22/9/2026), Macron menyebut pembatasan berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan sebagai tindakan yang "memalukan", mengkritik klaim tentang perdamaian di Gaza. "Ada yang mengklaim bahwa perdamaian telah tercapai, namun hal ini tidak membuka jalan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Situasi ini sungguh memalukan. Sungguh memalukan bagi kita semua," ujar Macron. Ia mempertanyakan kredibilitas negara-negara yang mengakui Palestina namun gagal mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di Gaza. "Namun, apa arti kredibilitas kita jika kita tetap diam dan tidak bertindak terkait Gaza?" tanyanya. Macron juga mengecam apa yang ia sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan di wilayah pendudukan Tepi Barat. "Lihatlah apa yang terjadi di Tepi Barat; hari demi hari kita menyaksikan berbagai pelanggaran, dan demi alasan apa? Hamas tidak pernah terlalu aktif di Tepi Barat," ujarnya. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menjunjung tinggi "hak-hak sah rakyat Palestina," termasuk hak mereka untuk eksis, sembari menekankan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel. Namun, Macron memperingatkan agar tidak ada argumen yang menyatakan bahwa keamanan Israel mengharuskan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tetangga.   Ia juga mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon, seraya menyatakan bahwa Lebanon yang berdaulat penuh diperlukan untuk mengatasi keberadaan Hizbullah dan memulihkan keamanan. "Kedaulatan bagi Lebanon dan rakyatnya. Kedaulatan bagi rakyat Palestina. Hak-hak mereka yang paling mendasar sekali lagi dilanggar," ujarnya. Beralih ke Suriah, Macron menyatakan bahwa Prancis akan terus mendukung kedaulatan dan persatuan negara tersebut. "Revolusi itu tidak boleh berakhir dengan kekecewaan," katanya. Hukum Internasional, Reformasi PBB Macron juga memperingatkan bahwa hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa sedang menghadapi tantangan serius di tengah berbagai konflik di seluruh dunia. "Kejahatan perang telah dilakukan secara sistematis dan masif. Kita telah menyaksikan penghancuran infrastruktur sipil serta pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah era baru tindakan barbar," ujarnya. "Konvensi Jenewa menawarkan kerangka perlindungan, namun kini kerangka itu sedang dilumpuhkan." Ia juga menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap Mahkamah Internasional (ICJ), seraya menyatakan bahwa Paris akan terus mendukung "peran sentral" lembaga tersebut. "Kita tidak bisa begitu saja menerima tatanan baru impunitas yang coba dibangun oleh sebagian pihak," ujarnya. Pemimpin Prancis itu juga mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB, seraya menyatakan bahwa Prancis mendukung langkah-langkah yang bertujuan menjadikan badan tersebut lebih efektif. "Kita harus membuka diri terhadap anggota baru dan kawasan baru."