Presiden Prabowo Subianto berencana membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rencana itu disambut baik sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. https://news.okezone.com/read/2026/09/25/337/3244192/berencana-gratiskan-ptn-presiden-prabowo-jalankan-amanat-konstitusiidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/25/337/3244192/berencana-gratiskan-ptn-presiden-prabowo-jalankan-amanat-konstitusihttps://news.okezone.com/read/2026/09/25/337/3244192/berencana-gratiskan-ptn-presiden-prabowo-jalankan-amanat-konstitusiJum'at 25 September 2026 15:42 WIBArief Setyadi Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/09/25/337/3244192/prabowo-h57e_large.jpgJAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rencana itu disambut baik sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menyebut rencana tersebut sebagai terobosan yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Menurutnya, pendidikan yang lebih terjangkau dapat membuka peluang mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen Prabowo untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung keluarga. Yuddy mengaitkan pandangannya dengan pengalaman pribadi karena seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya berlangsung di institusi negeri. "Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara. Biayanya masih terasa ringan bagi orangtua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," ujar Yuddy dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026). Selain dikenal sebagai akademisi, Yuddy memiliki pengalaman di pemerintahan dan diplomasi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 serta dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Ukraina dengan akreditasi rangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021. Berdasarkan pengalaman tersebut, ia menilai persoalan pembiayaan pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga kelas menengah maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Terkait kebutuhan anggaran, Yuddy berpandangan pembahasan mengenai kemampuan keuangan negara merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya langsung dijadikan alasan untuk mengesampingkan program tersebut karena persoalan utamanya adalah menentukan prioritas dalam kebijakan fiskal. "Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," tuturnya. Yuddy menilai pembiayaan program tersebut masih dapat diupayakan melalui APBN dengan melakukan efisiensi dan mengarahkan kembali anggaran dari sejumlah program pembangunan. Ia juga berpendapat pemerintah tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset tindak pidana korupsi.  Untuk tahap awal, program dapat dimulai pada tahun anggaran 2027 dengan memprioritaskan sekolah negeri dari tingkat dasar hingga SLTA di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama kawasan pedesaan. "Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," katanya. Menurut Yuddy, penerapan secara bertahap dapat dilakukan sembari memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta tata kelola program. Kebijakan tersebut juga memiliki pijakan konstitusional karena pendidikan merupakan hak warga negara.  Yuddy pun mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. "Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu," tuturnya. Ia berharap implementasi program disusun secara bertahap, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Sebelumnya, rencana pembebasan biaya pendidikan negeri tersebut kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada pertengahan September.  Presiden menyatakan pendidikan negeri, mulai SD hingga universitas negeri, semestinya dapat diakses tanpa membebani masyarakat. Untuk membahas pelaksanaannya, Prabowo kemudian memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu 23 September 2026 yang membahas mekanisme penerapan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. Terbaru, Prabowo membentuk tim khusus untuk hitung anggaran kuliah gratis di PTN. JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rencana itu disambut baik sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menyebut rencana tersebut sebagai terobosan yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Menurutnya, pendidikan yang lebih terjangkau dapat membuka peluang mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen Prabowo untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung keluarga. Yuddy mengaitkan pandangannya dengan pengalaman pribadi karena seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya berlangsung di institusi negeri. "Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara. Biayanya masih terasa ringan bagi orangtua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," ujar Yuddy dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026). Selain dikenal sebagai akademisi, Yuddy memiliki pengalaman di pemerintahan dan diplomasi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 serta dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Ukraina dengan akreditasi rangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021. Berdasarkan pengalaman tersebut, ia menilai persoalan pembiayaan pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga kelas menengah maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Terkait kebutuhan anggaran, Yuddy berpandangan pembahasan mengenai kemampuan keuangan negara merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya langsung dijadikan alasan untuk mengesampingkan program tersebut karena persoalan utamanya adalah menentukan prioritas dalam kebijakan fiskal. "Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," tuturnya. Yuddy menilai pembiayaan program tersebut masih dapat diupayakan melalui APBN dengan melakukan efisiensi dan mengarahkan kembali anggaran dari sejumlah program pembangunan. Ia juga berpendapat pemerintah tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset tindak pidana korupsi.  Untuk tahap awal, program dapat dimulai pada tahun anggaran 2027 dengan memprioritaskan sekolah negeri dari tingkat dasar hingga SLTA di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama kawasan pedesaan. "Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," katanya. Menurut Yuddy, penerapan secara bertahap dapat dilakukan sembari memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta tata kelola program. Kebijakan tersebut juga memiliki pijakan konstitusional karena pendidikan merupakan hak warga negara.  Yuddy pun mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. "Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu," tuturnya. Ia berharap implementasi program disusun secara bertahap, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Sebelumnya, rencana pembebasan biaya pendidikan negeri tersebut kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada pertengahan September.  Presiden menyatakan pendidikan negeri, mulai SD hingga universitas negeri, semestinya dapat diakses tanpa membebani masyarakat. Untuk membahas pelaksanaannya, Prabowo kemudian memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu 23 September 2026 yang membahas mekanisme penerapan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. Terbaru, Prabowo membentuk tim khusus untuk hitung anggaran kuliah gratis di PTN.