Sukamta menyebut pernyataan PM Kepulauan Solomon itu sebagai bentuk intervensi. https://news.okezone.com/read/2026/09/29/337/3244781/kecam-pernyataan-pm-kepulauan-solomon-soal-isu-ham-papua-dpr-tuduhan-sepihakidhttps://news.okezone.com/read/2026/09/29/337/3244781/kecam-pernyataan-pm-kepulauan-solomon-soal-isu-ham-papua-dpr-tuduhan-sepihakhttps://news.okezone.com/read/2026/09/29/337/3244781/kecam-pernyataan-pm-kepulauan-solomon-soal-isu-ham-papua-dpr-tuduhan-sepihakSelasa 29 September 2026 08:34 WIBAchmad Al FiqriPerdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale. https://img.okezone.com/content/2026/09/29/337/3244781/perdana_menteri_kepulauan_solomon_matthew_cooper_wale-razs_large.jpgJAKARTA — Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon terkait isu HAM Papua di Sidang Majelis Umum PBB menuai protes keras dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa pernyataan itu adalah tuduhan sepihak yang tidak mencerminkan kondisi secara utuh. “Pernyataan yang menyudutkan penegakan hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan sepihak tanpa fakta yang jelas dan cenderung menyesatkan,” ujar Sukamta melalui pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (29/9/2026). Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, PM Kepulauan Solomon menyinggung laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua serta mendorong adanya verifikasi independen. Menanggapi hal itu, Sukamta menegaskan pihaknya menolak narasi yang dinilai mencampuri persoalan berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Sukamta juga mendorong agar hubungan antarnegara di kawasan Pasifik lebih diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dan saling menghormati. Ia menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai situasi di Papua. “Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” tegasnya. Sukamta menilai, upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua perlu dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, memperkuat upaya kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan.   Ia pun menyoroti masih adanya korban dari kalangan masyarakat sipil akibat aksi kekerasan bersenjata di Papua, sehingga upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara humanis, preventif, dan mengutamakan keselamatan publik. Kedua, pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif. Sukamta menekankan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga. Menurutnya, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, distribusi energi ke wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua. Ia juga mengajak negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Ketiga, Sukamta menilai diplomasi parlemen perlu diperkuat untuk menghadirkan informasi yang lebih berimbang mengenai Papua. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, menurutnya perhatian negara-negara Pasifik merupakan hal yang wajar, namun harus didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi. Kendati demikian, ia memastikan Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan HAM di Papua. “Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi,” pungkasnya. JAKARTA — Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon terkait isu HAM Papua di Sidang Majelis Umum PBB menuai protes keras dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa pernyataan itu adalah tuduhan sepihak yang tidak mencerminkan kondisi secara utuh. “Pernyataan yang menyudutkan penegakan hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan sepihak tanpa fakta yang jelas dan cenderung menyesatkan,” ujar Sukamta melalui pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (29/9/2026). Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, PM Kepulauan Solomon menyinggung laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua serta mendorong adanya verifikasi independen. Menanggapi hal itu, Sukamta menegaskan pihaknya menolak narasi yang dinilai mencampuri persoalan berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Sukamta juga mendorong agar hubungan antarnegara di kawasan Pasifik lebih diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dan saling menghormati. Ia menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai situasi di Papua. “Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” tegasnya. Sukamta menilai, upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua perlu dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, memperkuat upaya kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan.   Ia pun menyoroti masih adanya korban dari kalangan masyarakat sipil akibat aksi kekerasan bersenjata di Papua, sehingga upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara humanis, preventif, dan mengutamakan keselamatan publik. Kedua, pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif. Sukamta menekankan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga. Menurutnya, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, distribusi energi ke wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua. Ia juga mengajak negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Ketiga, Sukamta menilai diplomasi parlemen perlu diperkuat untuk menghadirkan informasi yang lebih berimbang mengenai Papua. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, menurutnya perhatian negara-negara Pasifik merupakan hal yang wajar, namun harus didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi. Kendati demikian, ia memastikan Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan HAM di Papua. “Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi,” pungkasnya.