<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>MK Mulai Sidang Pembuktian Ijazah Gibran, Ini Daftar Ahli dan Saksi yang Dihadirkan</title><description>Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/09/30/337/3245181/mk-mulai-sidang-pembuktian-ijazah-gibran-ini-daftar-ahli-dan-saksi-yang-dihadirkan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/09/30/337/3245181/mk-mulai-sidang-pembuktian-ijazah-gibran-ini-daftar-ahli-dan-saksi-yang-dihadirkan"/><item><title>MK Mulai Sidang Pembuktian Ijazah Gibran, Ini Daftar Ahli dan Saksi yang Dihadirkan</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/09/30/337/3245181/mk-mulai-sidang-pembuktian-ijazah-gibran-ini-daftar-ahli-dan-saksi-yang-dihadirkan</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/09/30/337/3245181/mk-mulai-sidang-pembuktian-ijazah-gibran-ini-daftar-ahli-dan-saksi-yang-dihadirkan</guid><pubDate>Rabu 30 September 2026 19:43 WIB</pubDate><dc:creator>Puteranegara Batubara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/09/30/337/3245181/sidang_mk-EJhS_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Sidang MK pembuktian PHPU (Foto: tangkapan layar)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/09/30/337/3245181/sidang_mk-EJhS_large.jpg</image><title>Sidang MK pembuktian PHPU (Foto: tangkapan layar)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&#13;
&#13;
Sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digelar pada Rabu (30/9/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Malam ini pemohon ajukan 3 orang saksi, 3 ahli dan 1 orang saksi. Sebetulnya 2 saksi, satu tak bisa hadir diusulkan diganti,&amp;quot; kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Ruang Sidang MK, Rabu (30/9/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Adapun ahli yang dihadirkan pemohon yakni Yance Arizona, Titi Anggraeni, dan Bivitri Susanti. Sementara itu, saksi yang hadir adalah I Gusti Putu Artha.&#13;
&#13;
Para ahli dan saksi tersebut kemudian diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.&#13;
&#13;
Saldi menegaskan, saksi yang tidak hadir diberikan kesempatan menyampaikan keterangan secara tertulis. Namun, saksi yang telah diajukan tidak dapat ditambah atau digantikan dengan orang lain.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tidak bisa dibenarkan lagi menurut ketentuan hukum acara karena selambatnya satu hari proses pembuktian dilaksanakan. Keterangan tertulis di tangan kami itu bisa dijadikan keterangan tanpa kehadiran,&amp;quot; ujar Saldi.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi kalau saksi mau diubah jadi ahli, sama saja memasukkan orang baru, posisinya tetap sebagai saksi. Kemudian yang tidak hadir tidak bisa diganti dengan yang lain,&amp;quot; tambahnya.&#13;
&#13;
Diketahui, perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.&#13;
&#13;
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak terpenuhi oleh Gibran.&#13;
&#13;
Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu petitum yang diajukan yakni meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan pada Pilpres 2024.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.&#13;
&#13;
Sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digelar pada Rabu (30/9/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Malam ini pemohon ajukan 3 orang saksi, 3 ahli dan 1 orang saksi. Sebetulnya 2 saksi, satu tak bisa hadir diusulkan diganti,&amp;quot; kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Ruang Sidang MK, Rabu (30/9/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Adapun ahli yang dihadirkan pemohon yakni Yance Arizona, Titi Anggraeni, dan Bivitri Susanti. Sementara itu, saksi yang hadir adalah I Gusti Putu Artha.&#13;
&#13;
Para ahli dan saksi tersebut kemudian diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.&#13;
&#13;
Saldi menegaskan, saksi yang tidak hadir diberikan kesempatan menyampaikan keterangan secara tertulis. Namun, saksi yang telah diajukan tidak dapat ditambah atau digantikan dengan orang lain.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tidak bisa dibenarkan lagi menurut ketentuan hukum acara karena selambatnya satu hari proses pembuktian dilaksanakan. Keterangan tertulis di tangan kami itu bisa dijadikan keterangan tanpa kehadiran,&amp;quot; ujar Saldi.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi kalau saksi mau diubah jadi ahli, sama saja memasukkan orang baru, posisinya tetap sebagai saksi. Kemudian yang tidak hadir tidak bisa diganti dengan yang lain,&amp;quot; tambahnya.&#13;
&#13;
Diketahui, perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.&#13;
&#13;
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak terpenuhi oleh Gibran.&#13;
&#13;
Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu petitum yang diajukan yakni meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan pada Pilpres 2024.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
