Aparat gabungan TNI-Polri terus melakukan penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dan memutus jaringan senjata dan amunisi. https://news.okezone.com/read/2026/10/02/337/3245689/kkb-semakin-brutal-upaya-wujudkan-perdamaian-di-papua-butuh-koordinasi-lintas-sektoridhttps://news.okezone.com/read/2026/10/02/337/3245689/kkb-semakin-brutal-upaya-wujudkan-perdamaian-di-papua-butuh-koordinasi-lintas-sektorhttps://news.okezone.com/read/2026/10/02/337/3245689/kkb-semakin-brutal-upaya-wujudkan-perdamaian-di-papua-butuh-koordinasi-lintas-sektorJum'at 02 Oktober 2026 23:00 WIBFahmi Firdaus KKB Papua/isthttps://img.okezone.com/content/2026/10/02/337/3245689/kkb-7hiN_large.jpgJAKARTA – Aparat gabungan TNI-Polri terus melakukan penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dan memutus jaringan senjata dan amunisi. Pasalnya, kelompok separatis ini tersebut terus melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Diantaranya penembakan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian  Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya adalah Wili Mbuik (26), Aprida Rapi (49), dan Alfonsius Albinus Meha (35). Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 belum lama ini menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Mimika, Papua Tengah. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita puluhan butir amunisi berbagai jenis sebagai barang bukti yang diduga untuk dipakai oleh KKB. Sementara itu, Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menilai upaya mewujudkan perdamaian di Papua membutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek keamanan dan pembangunan. Menurut Noor, keamanan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan hukum berjalan, sementara pembangunan menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. "Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama," kata Noor dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026). Noor mengatakan, persoalan Papua tidak cukup dibaca hanya sebagai gangguan keamanan. Konflik yang berlangsung juga berkaitan dengan perlindungan warga sipil, keberlangsungan layanan dasar, kepercayaan masyarakat, serta masa depan pembangunan di wilayah Papua. "Berdasarkan riset MPSI 2026, tercatat lebih dari 240 kejadian kekerasan sepanjang 2019 hingga September 2026 di sejumlah wilayah Papua. MPSI mengidentifikasi sejumlah pola kekerasan, antara lain intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan terhadap layanan dasar, dan disinformasi,"jelasnya.   Dampaknya, kata Noor, tidak hanya berupa korban jiwa dan luka-luka. Kekerasan juga dapat mengganggu sekolah, fasilitas kesehatan, aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga kehidupan sosial masyarakat. "Kekerasan bersenjata tidak hanya menghasilkan korban, tetapi juga memutus sekolah, kesehatan, pasar, logistik, dan relasi sosial," ujarnya. Dia menilai, keberhasilan membangun perdamaian di Papua tidak cukup diukur dari berkurangnya kontak senjata. Menurut dia, indikator lainnya adalah sejauh mana masyarakat kembali merasakan keamanan, layanan dasar berjalan, serta kepercayaan terhadap negara tumbuh. "Ukuran keberhasilan bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga," katanya. Oleh karena itu, negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum. "Namun, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal", katanya Di sisi lain, pembangunan juga harus terus berjalan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran negara. Dia menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lokal dalam membangun perdamaian Papua. Noor mendorong agar penanganan konflik Papua secara bertahap bergeser dari pola responsif menuju perlindungan preventif. "Langkah tersebut antara lain melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, respons terpadu, pemulihan masyarakat terdampak, serta pembangunan kepercayaan secara berkelanjutan," tuturnya. Noor mengatakan pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. "Resolusi konflik Papua tidak bisa sektoral. Harus menjadi ekosistem yang aman, adil, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh warga," tegasnya. Ia menegaskan Papua tidak semestinya hanya dilihat sebagai wilayah konflik. Papua merupakan ruang hidup masyarakat, ruang adat, ruang pembangunan, sekaligus bagian penting dari masa depan Indonesia. "Membangun damai Papua berarti memastikan warga sipil tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pusat keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi,"pungkasnya. JAKARTA – Aparat gabungan TNI-Polri terus melakukan penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dan memutus jaringan senjata dan amunisi. Pasalnya, kelompok separatis ini tersebut terus melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Diantaranya penembakan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian  Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya adalah Wili Mbuik (26), Aprida Rapi (49), dan Alfonsius Albinus Meha (35). Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 belum lama ini menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Mimika, Papua Tengah. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita puluhan butir amunisi berbagai jenis sebagai barang bukti yang diduga untuk dipakai oleh KKB. Sementara itu, Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menilai upaya mewujudkan perdamaian di Papua membutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek keamanan dan pembangunan. Menurut Noor, keamanan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan hukum berjalan, sementara pembangunan menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. "Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama," kata Noor dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026). Noor mengatakan, persoalan Papua tidak cukup dibaca hanya sebagai gangguan keamanan. Konflik yang berlangsung juga berkaitan dengan perlindungan warga sipil, keberlangsungan layanan dasar, kepercayaan masyarakat, serta masa depan pembangunan di wilayah Papua. "Berdasarkan riset MPSI 2026, tercatat lebih dari 240 kejadian kekerasan sepanjang 2019 hingga September 2026 di sejumlah wilayah Papua. MPSI mengidentifikasi sejumlah pola kekerasan, antara lain intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan terhadap layanan dasar, dan disinformasi,"jelasnya.   Dampaknya, kata Noor, tidak hanya berupa korban jiwa dan luka-luka. Kekerasan juga dapat mengganggu sekolah, fasilitas kesehatan, aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga kehidupan sosial masyarakat. "Kekerasan bersenjata tidak hanya menghasilkan korban, tetapi juga memutus sekolah, kesehatan, pasar, logistik, dan relasi sosial," ujarnya. Dia menilai, keberhasilan membangun perdamaian di Papua tidak cukup diukur dari berkurangnya kontak senjata. Menurut dia, indikator lainnya adalah sejauh mana masyarakat kembali merasakan keamanan, layanan dasar berjalan, serta kepercayaan terhadap negara tumbuh. "Ukuran keberhasilan bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga," katanya. Oleh karena itu, negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum. "Namun, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal", katanya Di sisi lain, pembangunan juga harus terus berjalan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran negara. Dia menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lokal dalam membangun perdamaian Papua. Noor mendorong agar penanganan konflik Papua secara bertahap bergeser dari pola responsif menuju perlindungan preventif. "Langkah tersebut antara lain melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, respons terpadu, pemulihan masyarakat terdampak, serta pembangunan kepercayaan secara berkelanjutan," tuturnya. Noor mengatakan pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. "Resolusi konflik Papua tidak bisa sektoral. Harus menjadi ekosistem yang aman, adil, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh warga," tegasnya. Ia menegaskan Papua tidak semestinya hanya dilihat sebagai wilayah konflik. Papua merupakan ruang hidup masyarakat, ruang adat, ruang pembangunan, sekaligus bagian penting dari masa depan Indonesia. "Membangun damai Papua berarti memastikan warga sipil tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pusat keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi,"pungkasnya.