Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026??"2031 menggelar rapat perdana secara daring, Kamis (8/10/2026). Rapat diikuti lebih dari 500 ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). https://news.okezone.com/read/2026/10/08/337/3246808/pbnu-gelar-rapat-perdana-diikuti-500-lebih-pengurus-wilayah-dan-cabangidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/08/337/3246808/pbnu-gelar-rapat-perdana-diikuti-500-lebih-pengurus-wilayah-dan-cabanghttps://news.okezone.com/read/2026/10/08/337/3246808/pbnu-gelar-rapat-perdana-diikuti-500-lebih-pengurus-wilayah-dan-cabangKamis 08 Oktober 2026 22:23 WIBArief Setyadi PBNU (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2026/10/08/337/3246808/pbnu-nETP_large.jpgJAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 menggelar rapat perdana secara daring, Kamis (8/10/2026). Rapat diikuti lebih dari 500 ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Sekretaris Jenderal PBNU Gus Gudfan Arif Ghofur mengatakan, tingginya partisipasi pengurus daerah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengawali kepengurusan baru. Melalui rapat ini, ia menilai sosialisasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang penting untuk menyamakan pemahaman, terutama karena sekitar 130 kepengurusan NU akan mengakhiri masa khidmat dalam beberapa bulan mendatang.  “Ini penting sekali agar tidak ada salah tafsir dan tidak ada perdebatan di tingkat PWNU maupun PCNU. Semua harus berpedoman pada AD/ART hasil Muktamar Ke-35,” kata Gus Gudfan yang memimpin jalannya rapat dalam keterangannya. Rapat tersebut juga dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Katib Aam PBNU KH Mohammad Nuh. Sementara Nuh menjelaskan, perubahan AD/ART mencakup mekanisme pemilihan ketua, kaderisasi, tata kelola kelembagaan, hingga penyelesaian sengketa internal. Mekanisme pemilihan kini diseragamkan dari tingkat PBNU hingga ranting dan anak ranting, dengan musyawarah mufakat sebagai pilihan utama.  Jika tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk menjaring maksimal lima calon yang memenuhi syarat sebelum melalui proses persetujuan Rais terpilih sesuai ketentuan ART. “Jamaah dan jamiyah sama-sama penting. Kita tidak ingin mempertentangkan keduanya. Tata kelola organisasi harus ditata dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Mohammad Nuh.  AD/ART baru juga menegaskan larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, termasuk larangan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik sebagaimana diatur dalam ART NU. Di sisi kelembagaan, PBNU memperkuat aturan terkait aset dan badan usaha serta mewajibkan kaderisasi bagi pengurus NU di seluruh tingkatan.  Ketua Umum PBNU Gus Kikin mengatakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan NU pada semangat awal pendiriannya. Menurut Gus Kikin, kepengurusan PBNU 2026–2031 akan mengutamakan konsolidasi, rekonsiliasi, dan penguatan khidmat kepada umat dengan menjadikan Qanun Asasi sebagai salah satu rujukan utama.  Ia juga menekankan pentingnya soliditas organisasi agar NU terus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang memberikan manfaat bagi bangsa. “Kita berusaha kembali ke Khittah, kembali ke asal NU didirikan pada 1926,” ujar Gus Kikin. Sementara Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar turut mengajak seluruh pengurus mendukung kepengurusan baru dan menjaga kebersamaan dalam berkhidmat. Ia mengingatkan bahwa jamiyah NU merupakan anugerah besar yang perlu dijaga melalui persatuan, ketaatan terhadap aturan, dan pengabdian kepada umat. Sebagai tindak lanjut, PBNU akan menerbitkan surat edaran dan petunjuk teknis pelaksanaan konferensi bagi kepengurusan yang segera berakhir masa khidmatnya. PBNU juga menyiapkan konsolidasi langsung ke berbagai wilayah serta pertemuan rutin dengan pengurus daerah.  “Kita akan terus turun menyapa pengurus dan warga NU serta memperkuat konsolidasi dari pusat hingga daerah,” ujar Gus Gudfan. PBNU berharap dengan penerapan AD/ART baru, tata kelola organisasi di seluruh tingkatan berjalan lebih tertib dan solid serta tetap berorientasi pada pengabdian kepada umat, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU. JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 menggelar rapat perdana secara daring, Kamis (8/10/2026). Rapat diikuti lebih dari 500 ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Sekretaris Jenderal PBNU Gus Gudfan Arif Ghofur mengatakan, tingginya partisipasi pengurus daerah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengawali kepengurusan baru. Melalui rapat ini, ia menilai sosialisasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang penting untuk menyamakan pemahaman, terutama karena sekitar 130 kepengurusan NU akan mengakhiri masa khidmat dalam beberapa bulan mendatang.  “Ini penting sekali agar tidak ada salah tafsir dan tidak ada perdebatan di tingkat PWNU maupun PCNU. Semua harus berpedoman pada AD/ART hasil Muktamar Ke-35,” kata Gus Gudfan yang memimpin jalannya rapat dalam keterangannya. Rapat tersebut juga dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Katib Aam PBNU KH Mohammad Nuh. Sementara Nuh menjelaskan, perubahan AD/ART mencakup mekanisme pemilihan ketua, kaderisasi, tata kelola kelembagaan, hingga penyelesaian sengketa internal. Mekanisme pemilihan kini diseragamkan dari tingkat PBNU hingga ranting dan anak ranting, dengan musyawarah mufakat sebagai pilihan utama.  Jika tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk menjaring maksimal lima calon yang memenuhi syarat sebelum melalui proses persetujuan Rais terpilih sesuai ketentuan ART. “Jamaah dan jamiyah sama-sama penting. Kita tidak ingin mempertentangkan keduanya. Tata kelola organisasi harus ditata dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Mohammad Nuh.  AD/ART baru juga menegaskan larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, termasuk larangan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik sebagaimana diatur dalam ART NU. Di sisi kelembagaan, PBNU memperkuat aturan terkait aset dan badan usaha serta mewajibkan kaderisasi bagi pengurus NU di seluruh tingkatan.  Ketua Umum PBNU Gus Kikin mengatakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan NU pada semangat awal pendiriannya. Menurut Gus Kikin, kepengurusan PBNU 2026–2031 akan mengutamakan konsolidasi, rekonsiliasi, dan penguatan khidmat kepada umat dengan menjadikan Qanun Asasi sebagai salah satu rujukan utama.  Ia juga menekankan pentingnya soliditas organisasi agar NU terus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang memberikan manfaat bagi bangsa. “Kita berusaha kembali ke Khittah, kembali ke asal NU didirikan pada 1926,” ujar Gus Kikin. Sementara Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar turut mengajak seluruh pengurus mendukung kepengurusan baru dan menjaga kebersamaan dalam berkhidmat. Ia mengingatkan bahwa jamiyah NU merupakan anugerah besar yang perlu dijaga melalui persatuan, ketaatan terhadap aturan, dan pengabdian kepada umat. Sebagai tindak lanjut, PBNU akan menerbitkan surat edaran dan petunjuk teknis pelaksanaan konferensi bagi kepengurusan yang segera berakhir masa khidmatnya. PBNU juga menyiapkan konsolidasi langsung ke berbagai wilayah serta pertemuan rutin dengan pengurus daerah.  “Kita akan terus turun menyapa pengurus dan warga NU serta memperkuat konsolidasi dari pusat hingga daerah,” ujar Gus Gudfan. PBNU berharap dengan penerapan AD/ART baru, tata kelola organisasi di seluruh tingkatan berjalan lebih tertib dan solid serta tetap berorientasi pada pengabdian kepada umat, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU.