Aksi perompakan di perairan Somalia sempat menurun tajam sejak 2011 berkat patroli internasional. Meski demikian, kasus perompakan kembali meningkat sejak akhir 2023. Lantas, apa yang melatarbelakangi maraknya perompakan di negara tersebut? https://news.okezone.com/read/2026/10/09/18/3246871/mengapa-somalia-banyak-perompak-ini-sejarah-dan-penyebabnyaidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/09/18/3246871/mengapa-somalia-banyak-perompak-ini-sejarah-dan-penyebabnyahttps://news.okezone.com/read/2026/10/09/18/3246871/mengapa-somalia-banyak-perompak-ini-sejarah-dan-penyebabnyaJum'at 09 Oktober 2026 11:35 WIBNiken WulandariPerompak Somalia (foto: dok AP)https://img.okezone.com/content/2026/10/09/18/3246871/perompak_somalia-wAPv_large.jpg JAKARTA - Aksi perompakan di perairan Somalia sempat menurun tajam sejak 2011 berkat patroli internasional. Meski demikian, kasus perompakan kembali meningkat sejak akhir 2023. Lantas, apa yang melatarbelakangi maraknya perompakan di negara tersebut? 1. Hilangnya Kendali Negara atas Perairan Somalia Pengawasan terhadap perairan Somalia melemah drastis sejak pemerintah pusat negara tersebut runtuh pada 1991. Menurut publikasi ilmiah berjudul “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime” yang diterbitkan di Frontiers in Marine Science, runtuhnya pemerintahan turut memperlemah pengawasan laut Somalia. Garis pantai Somalia yang panjang nyaris tidak lagi diawasi secara efektif oleh negara. Tanpa angkatan laut, penjaga pantai, atau otoritas perikanan yang andal, kapal-kapal asing dapat beroperasi dengan leluasa di perairan Somalia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Hilangnya kendali negara turut memengaruhi cara masyarakat pesisir memandang penguasaan sumber daya laut mereka. Kondisi tersebut bukan masalah sesaat, melainkan bagian dari kegagalan kelembagaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Akibatnya, eksploitasi sumber daya laut oleh pihak luar terus terjadi. Sejumlah sumber menyebut bahwa perompakan di Somalia tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya pemerintahan dan lemahnya otoritas publik.   2. Penangkapan Ikan Ilegal Menekan Penghidupan Warga Pesisir Runtuhnya pemerintahan dan lemahnya pengawasan turut diiringi peningkatan aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. Sejumlah sumber menyebut bahwa hasil tangkapan armada asing di perairan Somalia meningkat lebih dari 20 kali lipat sejak awal 1980-an. Pada 2014, armada asing diperkirakan menangkap sekitar 92.500 ton ikan. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan hasil tangkapan seluruh armada domestik Somalia. Kondisi ini berdampak langsung terhadap nelayan lokal. Tekanan terhadap stok ikan dan sumber daya perikanan pesisir mengurangi pendapatan nelayan skala kecil serta melemahkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam situasi tersebut, perompakan mulai berkembang sebagai salah satu respons sebagian masyarakat pesisir terhadap kondisi yang mereka hadapi. Pada awal kemunculannya, aksi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kejahatan oportunistik, tetapi juga oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Namun, konteks tersebut tidak membenarkan serangan terhadap kapal maupun tindakan penyanderaan. Publikasi “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime” menjelaskan keterkaitan antara penangkapan ikan ilegal, lemahnya tata kelola, dan kejahatan maritim dalam memahami asal-usul perompakan di Somalia.   3. Dari Protes Warga Pesisir Menjadi Kejahatan Laut Terorganisasi Pada tahap awal, serangan perompak umumnya menyasar perahu nelayan dan kapal pukat asing berukuran kecil, bukan kapal dagang besar. Sejumlah sumber mencatat bahwa sebagian masyarakat lokal kala itu memandang perompak sebagai pihak yang membela kedaulatan Somalia dari pelanggaran oleh pihak luar. Namun, pandangan tersebut tidak bertahan lama. Sejak pertengahan 2000-an, para perompak mulai menyasar kapal dagang, memperluas jangkauan operasi, dan membangun jaringan lintas negara. Puncak perompakan terjadi pada periode 2007–2011. Kapal-kapal dibajak untuk meminta uang tebusan, dengan nilai tebusan sepanjang 2005–2012 diperkirakan mencapai ratusan juta dolar AS. Perkembangan tersebut membuat perompakan berubah dari persoalan yang berkaitan dengan konflik sumber daya laut di tingkat lokal menjadi kegiatan kriminal terorganisasi yang melibatkan jaringan lintas negara. Setelah mencapai puncaknya pada 2011, kasus perompakan menurun tajam sejak 2012. Penurunan tersebut didukung oleh patroli angkatan laut multinasional, penempatan personel keamanan bersenjata di kapal dagang, serta berbagai langkah antip erompakan lainnya. Menurut publikasi “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime”, tidak ada kapal komersial yang tercatat berhasil direbut di lepas pantai Somalia sejak Mei 2012. Pada akhirnya, maraknya perompakan di Somalia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan rangkaian persoalan yang berkembang secara bertahap. Runtuhnya pemerintahan dan lemahnya pengawasan laut, penangkapan ikan ilegal yang menekan penghidupan warga pesisir, serta berkembangnya jaringan kriminal terorganisasi menjadi bagian dari rangkaian faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. JAKARTA - Aksi perompakan di perairan Somalia sempat menurun tajam sejak 2011 berkat patroli internasional. Meski demikian, kasus perompakan kembali meningkat sejak akhir 2023. Lantas, apa yang melatarbelakangi maraknya perompakan di negara tersebut? 1. Hilangnya Kendali Negara atas Perairan Somalia Pengawasan terhadap perairan Somalia melemah drastis sejak pemerintah pusat negara tersebut runtuh pada 1991. Menurut publikasi ilmiah berjudul “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime” yang diterbitkan di Frontiers in Marine Science, runtuhnya pemerintahan turut memperlemah pengawasan laut Somalia. Garis pantai Somalia yang panjang nyaris tidak lagi diawasi secara efektif oleh negara. Tanpa angkatan laut, penjaga pantai, atau otoritas perikanan yang andal, kapal-kapal asing dapat beroperasi dengan leluasa di perairan Somalia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Hilangnya kendali negara turut memengaruhi cara masyarakat pesisir memandang penguasaan sumber daya laut mereka. Kondisi tersebut bukan masalah sesaat, melainkan bagian dari kegagalan kelembagaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Akibatnya, eksploitasi sumber daya laut oleh pihak luar terus terjadi. Sejumlah sumber menyebut bahwa perompakan di Somalia tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya pemerintahan dan lemahnya otoritas publik.   2. Penangkapan Ikan Ilegal Menekan Penghidupan Warga Pesisir Runtuhnya pemerintahan dan lemahnya pengawasan turut diiringi peningkatan aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. Sejumlah sumber menyebut bahwa hasil tangkapan armada asing di perairan Somalia meningkat lebih dari 20 kali lipat sejak awal 1980-an. Pada 2014, armada asing diperkirakan menangkap sekitar 92.500 ton ikan. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan hasil tangkapan seluruh armada domestik Somalia. Kondisi ini berdampak langsung terhadap nelayan lokal. Tekanan terhadap stok ikan dan sumber daya perikanan pesisir mengurangi pendapatan nelayan skala kecil serta melemahkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam situasi tersebut, perompakan mulai berkembang sebagai salah satu respons sebagian masyarakat pesisir terhadap kondisi yang mereka hadapi. Pada awal kemunculannya, aksi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kejahatan oportunistik, tetapi juga oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Namun, konteks tersebut tidak membenarkan serangan terhadap kapal maupun tindakan penyanderaan. Publikasi “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime” menjelaskan keterkaitan antara penangkapan ikan ilegal, lemahnya tata kelola, dan kejahatan maritim dalam memahami asal-usul perompakan di Somalia.   3. Dari Protes Warga Pesisir Menjadi Kejahatan Laut Terorganisasi Pada tahap awal, serangan perompak umumnya menyasar perahu nelayan dan kapal pukat asing berukuran kecil, bukan kapal dagang besar. Sejumlah sumber mencatat bahwa sebagian masyarakat lokal kala itu memandang perompak sebagai pihak yang membela kedaulatan Somalia dari pelanggaran oleh pihak luar. Namun, pandangan tersebut tidak bertahan lama. Sejak pertengahan 2000-an, para perompak mulai menyasar kapal dagang, memperluas jangkauan operasi, dan membangun jaringan lintas negara. Puncak perompakan terjadi pada periode 2007–2011. Kapal-kapal dibajak untuk meminta uang tebusan, dengan nilai tebusan sepanjang 2005–2012 diperkirakan mencapai ratusan juta dolar AS. Perkembangan tersebut membuat perompakan berubah dari persoalan yang berkaitan dengan konflik sumber daya laut di tingkat lokal menjadi kegiatan kriminal terorganisasi yang melibatkan jaringan lintas negara. Setelah mencapai puncaknya pada 2011, kasus perompakan menurun tajam sejak 2012. Penurunan tersebut didukung oleh patroli angkatan laut multinasional, penempatan personel keamanan bersenjata di kapal dagang, serta berbagai langkah antip erompakan lainnya. Menurut publikasi “Revisiting the fisheries–piracy nexus in Somalia: illegal fishing, governance collapse, and maritime crime”, tidak ada kapal komersial yang tercatat berhasil direbut di lepas pantai Somalia sejak Mei 2012. Pada akhirnya, maraknya perompakan di Somalia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan rangkaian persoalan yang berkembang secara bertahap. Runtuhnya pemerintahan dan lemahnya pengawasan laut, penangkapan ikan ilegal yang menekan penghidupan warga pesisir, serta berkembangnya jaringan kriminal terorganisasi menjadi bagian dari rangkaian faktor yang menjelaskan fenomena tersebut.