Sebelas orang telah ditahan terkait penemuan markas judol di KPAD Cijantung tersebut. https://news.okezone.com/read/2026/10/09/337/3246945/dpr-desak-pom-tni-usut-jaringan-markas-judol-di-kompleks-kpad-cijantungidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/09/337/3246945/dpr-desak-pom-tni-usut-jaringan-markas-judol-di-kompleks-kpad-cijantunghttps://news.okezone.com/read/2026/10/09/337/3246945/dpr-desak-pom-tni-usut-jaringan-markas-judol-di-kompleks-kpad-cijantungJum'at 09 Oktober 2026 16:36 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi. https://img.okezone.com/content/2026/10/09/337/3246945/ilustrasi-9c5f_large.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak Polisi Militer (POM) TNI untuk mengusut tuntas dan membongkar jaringan bisnis judi online (judol) yang bermarkas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Pengusutan secara menyeluruh dinilai krusial untuk menindak keterlibatan oknum militer maupun pihak sipil. Dave mengaku kaget atas kabar penggerebekan markas judi online di salah satu rumah dinas KPAD Cijantung tersebut. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan pelanggaran undang-undang yang amat serius. "Kami memberikan apresiasi kepada TNI, khususnya kepada POM, yang mengambil tindakan awal melakukan investigasi secara menyeluruh, membongkar jaringannya, dan membawa mereka yang terlibat ke pihak terkait untuk dituntut," kata Dave saat dihubungi, Jumat (9/10/2026). Dave menilai, jaringan judi online ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Ia menegaskan tidak boleh ada fasilitas negara yang dibangun dari uang rakyat digunakan untuk kegiatan kriminal. "Harus dibongkar siapa saja yang terlibat dan ke mana alur dananya, serta dilakukan pemeriksaan menyeluruh di semua instansi, baik TNI maupun sipil. Jangan sampai fasilitas negara digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kegiatan kriminal," ucap Dave. "Ini harus diberantas. Kita yakin TNI, Polri, dan seluruh instansi penegak hukum dapat 100 persen memberangus kegiatan ini demi menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat," tegasnya. Sebelumnya, pemilik rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung yang diduga dijadikan markas operasional judi online telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.   Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, mengonfirmasi penahanan pemilik rumah tersebut oleh Pomdam Jaya pascapenggerebekan. "Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas, Jumat (9/10/2026). Sebelum penahanan pemilik rumah, petugas telah lebih dulu mengamankan 11 orang yang bertugas sebagai operator judi online. Petugas turut menyita barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kodim 0505/Jakarta Timur. "Seluruhnya merupakan warga sipil yang terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas di lokasi tersebut," ujar Donny. Usai mengamankan para terduga pelaku dan barang bukti, petugas langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) serta memadamkan aliran listrik untuk mendukung proses pengamanan dan penyidikan lebih lanjut. JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak Polisi Militer (POM) TNI untuk mengusut tuntas dan membongkar jaringan bisnis judi online (judol) yang bermarkas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Pengusutan secara menyeluruh dinilai krusial untuk menindak keterlibatan oknum militer maupun pihak sipil. Dave mengaku kaget atas kabar penggerebekan markas judi online di salah satu rumah dinas KPAD Cijantung tersebut. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan pelanggaran undang-undang yang amat serius. "Kami memberikan apresiasi kepada TNI, khususnya kepada POM, yang mengambil tindakan awal melakukan investigasi secara menyeluruh, membongkar jaringannya, dan membawa mereka yang terlibat ke pihak terkait untuk dituntut," kata Dave saat dihubungi, Jumat (9/10/2026). Dave menilai, jaringan judi online ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Ia menegaskan tidak boleh ada fasilitas negara yang dibangun dari uang rakyat digunakan untuk kegiatan kriminal. "Harus dibongkar siapa saja yang terlibat dan ke mana alur dananya, serta dilakukan pemeriksaan menyeluruh di semua instansi, baik TNI maupun sipil. Jangan sampai fasilitas negara digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kegiatan kriminal," ucap Dave. "Ini harus diberantas. Kita yakin TNI, Polri, dan seluruh instansi penegak hukum dapat 100 persen memberangus kegiatan ini demi menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat," tegasnya. Sebelumnya, pemilik rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung yang diduga dijadikan markas operasional judi online telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.   Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, mengonfirmasi penahanan pemilik rumah tersebut oleh Pomdam Jaya pascapenggerebekan. "Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas, Jumat (9/10/2026). Sebelum penahanan pemilik rumah, petugas telah lebih dulu mengamankan 11 orang yang bertugas sebagai operator judi online. Petugas turut menyita barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kodim 0505/Jakarta Timur. "Seluruhnya merupakan warga sipil yang terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas di lokasi tersebut," ujar Donny. Usai mengamankan para terduga pelaku dan barang bukti, petugas langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) serta memadamkan aliran listrik untuk mendukung proses pengamanan dan penyidikan lebih lanjut.