Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) menyatakan, partainya siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik Ijazah Gate ke DPR RI. PKS mendorong agar temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dikaji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional. https://news.okezone.com/read/2026/10/13/337/3247665/polemik-ijazah-gate-pks-dorong-dpr-kaji-temuan-mkidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/13/337/3247665/polemik-ijazah-gate-pks-dorong-dpr-kaji-temuan-mkhttps://news.okezone.com/read/2026/10/13/337/3247665/polemik-ijazah-gate-pks-dorong-dpr-kaji-temuan-mkSelasa 13 Oktober 2026 19:50 WIBAwaludinPolemik Ijazah Gate di DPR (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/13/337/3247665/polemik_ijazah_gate-Oj4V_large.jpg JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) menyatakan, partainya siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik Ijazah Gate ke DPR RI. PKS mendorong agar temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dikaji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional. Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil saat menerima audiensi aliansi masyarakat sipil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (12/10/2026). Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan advokat dan organisasi mahasiswa. Almuzzammil mengatakan, PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut atas putusan MK. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan perlu disikapi sesuai dengan ketentuan hukum. “PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi,” ujar Almuzzammil, Selasa (13/10/2026).   Ia menegaskan, PKS akan menyalurkan aspirasi tersebut melalui Fraksi PKS di DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif. “DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait, yakni Komisi II dan Komisi X,” katanya. Lebih lanjut, Almuzzammil berharap polemik Ijazah Gate dapat menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki proses dan penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. “Mari kita ambil pelajaran dari polemik dan kegaduhan Ijazah Gate ini agar proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik,” pungkasnya. JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) menyatakan, partainya siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik Ijazah Gate ke DPR RI. PKS mendorong agar temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dikaji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional. Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil saat menerima audiensi aliansi masyarakat sipil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (12/10/2026). Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan advokat dan organisasi mahasiswa. Almuzzammil mengatakan, PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut atas putusan MK. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan perlu disikapi sesuai dengan ketentuan hukum. “PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi,” ujar Almuzzammil, Selasa (13/10/2026).   Ia menegaskan, PKS akan menyalurkan aspirasi tersebut melalui Fraksi PKS di DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif. “DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait, yakni Komisi II dan Komisi X,” katanya. Lebih lanjut, Almuzzammil berharap polemik Ijazah Gate dapat menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki proses dan penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. “Mari kita ambil pelajaran dari polemik dan kegaduhan Ijazah Gate ini agar proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik,” pungkasnya.