Aslinmas menilai ketiga usulan tersebut penting mengingat Satlinmas berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. https://news.okezone.com/read/2026/10/18/337/3248598/dasco-telepon-mendagri-tito-usai-terima-aspirasi-1-2-juta-anggota-satlinmasidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/18/337/3248598/dasco-telepon-mendagri-tito-usai-terima-aspirasi-1-2-juta-anggota-satlinmashttps://news.okezone.com/read/2026/10/18/337/3248598/dasco-telepon-mendagri-tito-usai-terima-aspirasi-1-2-juta-anggota-satlinmasMinggu 18 Oktober 2026 09:15 WIBArie Dwi SatrioDasco Telepon Mendagri Tito Usai Terima Aspirasi 1,2 Juta Anggota Satlinmashttps://img.okezone.com/content/2026/10/18/337/3248598/dpr_ri-NDb1_large.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari 1,2 juta personel Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas). Dasco langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menghubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal itu diungkapkan Sekjen DPP Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (DPP Aslinmas), Adhitya Yusma Perdana usai bertemu pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Semoga tahun depan seluruh anggota Satlinmas Se-Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama dan kesejahteraan yang meningkat," kata Adhitya, Minggu (18/10/2026). Adapun, aspirasi pertama yang diusulkam Aslinmas adalah pemberian insentif tetap sebesar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per orang setiap bulan. Aslinmas mengusulkan agar anggaran insentif tersebut bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Kedua, Aslinmas mendorong transformasi Satlinmas menjadi profesi resmi yang diakui pemerintah. Upaya tersebut diharapkan didukung Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga anggota Satlinmas memiliki standar kompetensi yang jelas dan memperoleh pengakuan profesional serta kesejahteraan yang layak. Ketiga, Aslinmas meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh anggota Satlinmas secara nasional. Jaminan tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta perlindungan melalui Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku. Aslinmas menilai ketiga usulan tersebut penting mengingat Satlinmas berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, mendukung pengamanan pemilu, serta menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Di sisi lain, Aslinmas menyoroti masih adanya kesenjangan pemberian insentif antarwilayah. Sebagian anggota Satlinmas telah menerima insentif melalui anggaran pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya belum memperoleh insentif tetap.   Aslinmas berharap perjuangan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga seluruh anggota Satlinmas di Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam hal kesejahteraan dan perlindungan saat menjalankan tugas. Adhitya Yusma Perdana menegaskan, anggota Satlinmas perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan. “Para kepala daerah harus memiliki kepedulian yang tinggi kepada Satlinmas, salah satunya adalah dengan memperhatikan insentif tetap, jaminan sosial ketenagakerjaan hingga seragam Satlinmas sesuai dengan Permendagri,” tegas Adhitya. Dia juga mendorong agar anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi tertentu dapat diberdayakan sebagai tenaga keamanan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran BUMN, BUMD, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah pusat dan daerah. Sementara, untuk mendukung langkah tersebut, DPP Aslinmas akan mendorong sertifikasi kompetensi bagi anggota Satlinmas berdasarkan keahlian dan tugas pokok serta fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. “Satlinmas layak untuk diberdayakan menjadi petugas keamanan baik di kantor BUMN, BUMD serta swasta hingga kantor-kantor instansi baik pusat hingga daerah, bukan hanya satpam,” pungkasnya. JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari 1,2 juta personel Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas). Dasco langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menghubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal itu diungkapkan Sekjen DPP Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (DPP Aslinmas), Adhitya Yusma Perdana usai bertemu pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Semoga tahun depan seluruh anggota Satlinmas Se-Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama dan kesejahteraan yang meningkat," kata Adhitya, Minggu (18/10/2026). Adapun, aspirasi pertama yang diusulkam Aslinmas adalah pemberian insentif tetap sebesar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per orang setiap bulan. Aslinmas mengusulkan agar anggaran insentif tersebut bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Kedua, Aslinmas mendorong transformasi Satlinmas menjadi profesi resmi yang diakui pemerintah. Upaya tersebut diharapkan didukung Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga anggota Satlinmas memiliki standar kompetensi yang jelas dan memperoleh pengakuan profesional serta kesejahteraan yang layak. Ketiga, Aslinmas meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh anggota Satlinmas secara nasional. Jaminan tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta perlindungan melalui Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku. Aslinmas menilai ketiga usulan tersebut penting mengingat Satlinmas berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, mendukung pengamanan pemilu, serta menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Di sisi lain, Aslinmas menyoroti masih adanya kesenjangan pemberian insentif antarwilayah. Sebagian anggota Satlinmas telah menerima insentif melalui anggaran pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya belum memperoleh insentif tetap.   Aslinmas berharap perjuangan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga seluruh anggota Satlinmas di Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam hal kesejahteraan dan perlindungan saat menjalankan tugas. Adhitya Yusma Perdana menegaskan, anggota Satlinmas perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan. “Para kepala daerah harus memiliki kepedulian yang tinggi kepada Satlinmas, salah satunya adalah dengan memperhatikan insentif tetap, jaminan sosial ketenagakerjaan hingga seragam Satlinmas sesuai dengan Permendagri,” tegas Adhitya. Dia juga mendorong agar anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi tertentu dapat diberdayakan sebagai tenaga keamanan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran BUMN, BUMD, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah pusat dan daerah. Sementara, untuk mendukung langkah tersebut, DPP Aslinmas akan mendorong sertifikasi kompetensi bagi anggota Satlinmas berdasarkan keahlian dan tugas pokok serta fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. “Satlinmas layak untuk diberdayakan menjadi petugas keamanan baik di kantor BUMN, BUMD serta swasta hingga kantor-kantor instansi baik pusat hingga daerah, bukan hanya satpam,” pungkasnya.