Pasal yang mengatur persyaratan capres dan cawapres untuk mengakomodir calon yang menempuh pendidikan di luar negeri seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. https://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249053/polemik-ijazah-gibran-dinilai-dapat-dihentikan-dengan-revisi-uu-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249053/polemik-ijazah-gibran-dinilai-dapat-dihentikan-dengan-revisi-uu-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249053/polemik-ijazah-gibran-dinilai-dapat-dihentikan-dengan-revisi-uu-pemiluSelasa 20 Oktober 2026 16:53 WIBTim OkezonePolemik Ijazah Gibran Dinilai Dapat Dihentikan dengan Revisi UU Pemiluhttps://img.okezone.com/content/2026/10/20/337/3249053/pemerintah-r2zb_large.jpgJAKARTA - Persoalan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah selesai saat  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan uji materi soal keabsahan pemenuhan syarat pendidika ijazah Gibran pada Pilpres 2024. “Ijazah Gibran dinilai sengaja digulirkan oleh sekelompok orang yang sangat didasari muatan politik namun dibungkus rapi dengan isu konstitusi dan penegakan keadilan,”ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Selasa (20/10/2026). “Saya melihat tujuan mereka mempersoalkan ijazah Gibran semata hanya karena nafsu kelompoknya yang ingin segera berkuasa,” lanjutnya. Menurutnya, skenario panjang sudah disiapkan, untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden untuk kemudian dijadikan dasar hukum yang kuat mendiskualifikasi pasangan nomor urut dua pada pilpres 2024 yaitu Prabowo - Gibran melalui gugatan di MK kelak akan diajukan. “Agar persoalan Gibran tidak semakin melebar kemana-mana, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan dan mengambil langkah-langkah taktis sehingga semuanya bisa selesai,” ujar Fernando. Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera meminta partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan agar menugaskan anggotanya di DPR RI segera melakukan pembahasan UU Pemilu dan melakukan beberapa perubahan.   Pasal yang mengatur persyaratan capres dan cawapres untuk mengakomodir calon yang menempuh pendidikan di luar negeri seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu menambah klausal bahwa semua tahapan pemilu tidak bisa dipersoalkan kembali setelah dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga tidak ada lagi upaya mengganggu kinerja pemerintah akibat residu pilpres. “Saya berharap Prabowo segera bersikap sebelum persoalan tersebut semakin meluas dan terjadi polarisasi sehingga mengakibatkan beberapa kemungkinan yang sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. JAKARTA - Persoalan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah selesai saat  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan uji materi soal keabsahan pemenuhan syarat pendidika ijazah Gibran pada Pilpres 2024. “Ijazah Gibran dinilai sengaja digulirkan oleh sekelompok orang yang sangat didasari muatan politik namun dibungkus rapi dengan isu konstitusi dan penegakan keadilan,”ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Selasa (20/10/2026). “Saya melihat tujuan mereka mempersoalkan ijazah Gibran semata hanya karena nafsu kelompoknya yang ingin segera berkuasa,” lanjutnya. Menurutnya, skenario panjang sudah disiapkan, untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden untuk kemudian dijadikan dasar hukum yang kuat mendiskualifikasi pasangan nomor urut dua pada pilpres 2024 yaitu Prabowo - Gibran melalui gugatan di MK kelak akan diajukan. “Agar persoalan Gibran tidak semakin melebar kemana-mana, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan dan mengambil langkah-langkah taktis sehingga semuanya bisa selesai,” ujar Fernando. Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera meminta partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan agar menugaskan anggotanya di DPR RI segera melakukan pembahasan UU Pemilu dan melakukan beberapa perubahan.   Pasal yang mengatur persyaratan capres dan cawapres untuk mengakomodir calon yang menempuh pendidikan di luar negeri seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu menambah klausal bahwa semua tahapan pemilu tidak bisa dipersoalkan kembali setelah dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga tidak ada lagi upaya mengganggu kinerja pemerintah akibat residu pilpres. “Saya berharap Prabowo segera bersikap sebelum persoalan tersebut semakin meluas dan terjadi polarisasi sehingga mengakibatkan beberapa kemungkinan yang sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.