Pertemuan daring antara relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menuai sorotan. https://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249123/tuai-sorotan-relawan-karhutla-buka-suara-soal-pertemuan-dengan-menhutidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249123/tuai-sorotan-relawan-karhutla-buka-suara-soal-pertemuan-dengan-menhuthttps://news.okezone.com/read/2026/10/20/337/3249123/tuai-sorotan-relawan-karhutla-buka-suara-soal-pertemuan-dengan-menhutSelasa 20 Oktober 2026 19:32 WIBArief Setyadi Karhutla (Foto: Dok BNPB)https://img.okezone.com/content/2026/10/20/337/3249123/karhutla-U6mT_large.jpgJAKARTA – Pertemuan daring antara relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menuai sorotan. Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, buka suara terkait pertemuan itu. Ia menjelaskan, pertemuan pada 12 Oktober 2026 itu bertujuan menyampaikan kendala yang dihadapi relawan saat bertugas di lapangan. Paulinus menyayangkan perhatian publik justru tertuju pada rekaman zoom dan rangkuman pertemuan, sementara relawan masih berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan satwa terdampak karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. "Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah ramai soal rekaman zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," kata Paulinus melalui laman media sosialnya demanglinus, dikutip Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut berawal dari laporan relawan mengenai berbagai kendala, mulai dari koordinasi, peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Paulinus kemudian meneruskan masukan itu kepada pihak Kementerian Kehutanan.  Sementara Raja Juli yang saat itu berada di Palangka Raya, bersedia mendengarkan langsung keluhan relawan melalui pertemuan daring. Dalam pertemuan itu, relawan mengusulkan pembangunan flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api.  Mereka juga meminta penguatan koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Menurut Paulinus, Menhut meminta jajaran balai menindaklanjuti koordinasi tersebut. Paulinus turut menyampaikan keluhan relawan mengenai belum adanya bantuan dari perusahaan sekitar kawasan karena perusahaan itu masih menangani kebakaran di lahannya sendiri. Menanggapi laporan tersebut, Raja Juli langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjutinya. Mengenai polemik anggaran, Paulinus menjelaskan pembahasan dalam pertemuan berfokus pada biaya operasional relawan. Ia memahami penjelasan Menteri Kehutanan sebagai keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan relawan, bukan berarti kementerian tidak memiliki anggaran penanganan karhutla. "Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya. Sementara Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki disebut menjelaskan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kepala balai juga diminta mendata para relawan sebagai bagian dari tindak lanjut. Paulinus menegaskan, pertemuan tersebut merupakan wadah untuk menyampaikan persoalan lapangan dan mencari solusi. Ia meminta perhatian publik tidak teralihkan oleh polemik, mengingat pemadaman serta penyelamatan satwa masih berlangsung. "Jadi udahlah gak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selsaikan dulu api ini kanda-kandaku," pungkasnya. JAKARTA – Pertemuan daring antara relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menuai sorotan. Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, buka suara terkait pertemuan itu. Ia menjelaskan, pertemuan pada 12 Oktober 2026 itu bertujuan menyampaikan kendala yang dihadapi relawan saat bertugas di lapangan. Paulinus menyayangkan perhatian publik justru tertuju pada rekaman zoom dan rangkuman pertemuan, sementara relawan masih berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan satwa terdampak karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. "Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah ramai soal rekaman zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," kata Paulinus melalui laman media sosialnya demanglinus, dikutip Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut berawal dari laporan relawan mengenai berbagai kendala, mulai dari koordinasi, peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Paulinus kemudian meneruskan masukan itu kepada pihak Kementerian Kehutanan.  Sementara Raja Juli yang saat itu berada di Palangka Raya, bersedia mendengarkan langsung keluhan relawan melalui pertemuan daring. Dalam pertemuan itu, relawan mengusulkan pembangunan flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api.  Mereka juga meminta penguatan koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Menurut Paulinus, Menhut meminta jajaran balai menindaklanjuti koordinasi tersebut. Paulinus turut menyampaikan keluhan relawan mengenai belum adanya bantuan dari perusahaan sekitar kawasan karena perusahaan itu masih menangani kebakaran di lahannya sendiri. Menanggapi laporan tersebut, Raja Juli langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjutinya. Mengenai polemik anggaran, Paulinus menjelaskan pembahasan dalam pertemuan berfokus pada biaya operasional relawan. Ia memahami penjelasan Menteri Kehutanan sebagai keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan relawan, bukan berarti kementerian tidak memiliki anggaran penanganan karhutla. "Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya. Sementara Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki disebut menjelaskan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kepala balai juga diminta mendata para relawan sebagai bagian dari tindak lanjut. Paulinus menegaskan, pertemuan tersebut merupakan wadah untuk menyampaikan persoalan lapangan dan mencari solusi. Ia meminta perhatian publik tidak teralihkan oleh polemik, mengingat pemadaman serta penyelamatan satwa masih berlangsung. "Jadi udahlah gak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selsaikan dulu api ini kanda-kandaku," pungkasnya.