Menurut Syahganda, media lokal memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di daerah. https://news.okezone.com/read/2026/10/22/337/3249542/istana-pemerintah-tidak-anti-kritikidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/22/337/3249542/istana-pemerintah-tidak-anti-kritikhttps://news.okezone.com/read/2026/10/22/337/3249542/istana-pemerintah-tidak-anti-kritikKamis 22 Oktober 2026 15:25 WIBBinti MufaridaIstana: Pemerintah Tidak Anti-Kritik/Biro Pershttps://img.okezone.com/content/2026/10/22/337/3249542/pemerintah-wAcp_large.jpgJAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah. “Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” kata Kepala Bakom Syahganda Nainggolan di hadapan para pelaku industri media dari berbagai daerah di Indonesia yang menghadiri Local Media Summit 2026 di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Syahganda, media lokal memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan dengan tepat. “Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi,” imbuhnya. Syahganda menambahkan, Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media, mulai dari televisi, media cetak, dan media daring hingga media baru yang bergerak di ranah media sosial. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.   Ia juga menekankan bahwa komunikasi pemerintahan harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan yang mereka hadapi. Menurut Syahganda, komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah. Sebab, hasil kerja pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap hasil kerja tersebut tidak selalu berjalan seiring apabila informasi yang disampaikan tidak menjangkau publik secara luas. “Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik,” kata Syahganda. “Orang misalkan kerja keras, tapi yang diterima oleh masyarakat itu yang koruptor, yang malas, atau apa sebagainya, angka-angkanya kurang jelas dan lain-lain. Nah itulah yang diminta Pak Presiden saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya,” pungkasnya. JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah. “Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” kata Kepala Bakom Syahganda Nainggolan di hadapan para pelaku industri media dari berbagai daerah di Indonesia yang menghadiri Local Media Summit 2026 di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Syahganda, media lokal memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan dengan tepat. “Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi,” imbuhnya. Syahganda menambahkan, Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media, mulai dari televisi, media cetak, dan media daring hingga media baru yang bergerak di ranah media sosial. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.   Ia juga menekankan bahwa komunikasi pemerintahan harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan yang mereka hadapi. Menurut Syahganda, komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah. Sebab, hasil kerja pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap hasil kerja tersebut tidak selalu berjalan seiring apabila informasi yang disampaikan tidak menjangkau publik secara luas. “Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik,” kata Syahganda. “Orang misalkan kerja keras, tapi yang diterima oleh masyarakat itu yang koruptor, yang malas, atau apa sebagainya, angka-angkanya kurang jelas dan lain-lain. Nah itulah yang diminta Pak Presiden saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya,” pungkasnya.