Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong penguatan kapasitas Bea Cukai, khususnya Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, untuk meningkatkan pemberantasan narkotika dan obat keras ilegal. Penguatan tersebut dinilai penting melalui peningkatan pengawasan, intelijen, patroli, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi. https://news.okezone.com/read/2026/10/23/337/3249841/dpr-desak-bea-cukai-bongkar-jaringan-narkoba-sampai-ke-pemodalidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/23/337/3249841/dpr-desak-bea-cukai-bongkar-jaringan-narkoba-sampai-ke-pemodalhttps://news.okezone.com/read/2026/10/23/337/3249841/dpr-desak-bea-cukai-bongkar-jaringan-narkoba-sampai-ke-pemodalJum'at 23 Oktober 2026 18:39 WIBArie Dwi SatrioAnggota Komisi III DPR, Abdullah (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/23/337/3249841/anggota_komisi_iii_dpr-ifKS_large.jpg JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong penguatan kapasitas Bea Cukai, khususnya Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, untuk meningkatkan pemberantasan narkotika dan obat keras ilegal. Penguatan tersebut dinilai penting melalui peningkatan pengawasan, intelijen, patroli, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi. Abdullah juga mendorong Bea Cukai Jakarta memperkuat sinergi dengan Polda Metro Jaya, untuk membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke bandar dan pemodal, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan. “Kolaborasi dan sinergi Kanwil Bea Cukai Jakarta dengan Polda Metro Jaya harus terus diperkuat untuk mengungkap berbagai kejahatan, bukan hanya produksi dan peredaran obat keras ilegal, tetapi juga narkotika,” kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (23/10/2026). Menurut Abdullah, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri dan mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Sementara itu, kepolisian dapat menindaklanjuti informasi dan temuan tersebut melalui penyelidikan serta pengembangan perkara. Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan produsen, kurir, atau pengedar. Aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang mendanai kegiatan ilegal hingga aliran uang hasil kejahatan untuk memutus rantai peredaran narkoba. “Harus juga ditelusuri jaringannya hingga ke pemodal dan aliran uang, agar seluruh rantai kejahatan dapat diungkap dan diputus,” ujarnya. Abdullah menilai, penguatan pengawasan dan penindakan juga diperlukan untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika serta obat keras ilegal. Upaya tersebut sekaligus dapat menekan potensi kerugian negara yang timbul dari penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak.   Senada dengan Abdullah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT), Henry Yosodiningrat mengapresiasi kerja sama Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya dalam mengungkap penyelundupan serta peredaran gelap narkotika dan obat keras. Henry menilai, sinergi lintas institusi diperlukan untuk menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara. Bea Cukai, kata dia, memiliki posisi penting dalam mengawasi lalu lintas barang melalui pelabuhan, bandara, dan jalur pengiriman internasional. Informasi intelijen dari Bea Cukai dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk menyelidiki dugaan penyelundupan, mengembangkan perkara, serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Henry mengingatkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup diukur dari jumlah barang bukti yang disita atau tersangka yang ditangkap. Aparat harus mampu membongkar jaringan secara menyeluruh, mulai dari kurir dan pengedar hingga bandar besar, pemodal, pengendali distribusi, serta pihak yang memberikan perlindungan jika terbukti terlibat. Ia juga mendorong penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Penelusuran keuangan dinilai penting untuk memutus sumber pendanaan yang menopang operasional sindikat narkotika. Selain itu, Henry meminta aparat menindak tegas oknum yang terbukti menjadi pelindung, fasilitator, atau bagian dari jaringan peredaran narkotika. Ia berharap kerja sama Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya diperkuat melalui pertukaran informasi intelijen, operasi bersama, serta pengawasan jalur rawan penyelundupan. Diketahui, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta mengungkap dugaan peredaran gelap obat keras ilegal jenis tramadol dan triheksifenidil yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi Bea Cukai Jakarta yang kemudian dikembangkan oleh kepolisian. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan 7.862.500 butir tramadol dan triheksifenidil, serta bahan baku seberat 69.272,5 kilogram yang diperkirakan dapat menghasilkan 492 juta butir obat. JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong penguatan kapasitas Bea Cukai, khususnya Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, untuk meningkatkan pemberantasan narkotika dan obat keras ilegal. Penguatan tersebut dinilai penting melalui peningkatan pengawasan, intelijen, patroli, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi. Abdullah juga mendorong Bea Cukai Jakarta memperkuat sinergi dengan Polda Metro Jaya, untuk membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke bandar dan pemodal, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan. “Kolaborasi dan sinergi Kanwil Bea Cukai Jakarta dengan Polda Metro Jaya harus terus diperkuat untuk mengungkap berbagai kejahatan, bukan hanya produksi dan peredaran obat keras ilegal, tetapi juga narkotika,” kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (23/10/2026). Menurut Abdullah, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri dan mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Sementara itu, kepolisian dapat menindaklanjuti informasi dan temuan tersebut melalui penyelidikan serta pengembangan perkara. Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan produsen, kurir, atau pengedar. Aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang mendanai kegiatan ilegal hingga aliran uang hasil kejahatan untuk memutus rantai peredaran narkoba. “Harus juga ditelusuri jaringannya hingga ke pemodal dan aliran uang, agar seluruh rantai kejahatan dapat diungkap dan diputus,” ujarnya. Abdullah menilai, penguatan pengawasan dan penindakan juga diperlukan untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika serta obat keras ilegal. Upaya tersebut sekaligus dapat menekan potensi kerugian negara yang timbul dari penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak.   Senada dengan Abdullah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT), Henry Yosodiningrat mengapresiasi kerja sama Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya dalam mengungkap penyelundupan serta peredaran gelap narkotika dan obat keras. Henry menilai, sinergi lintas institusi diperlukan untuk menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara. Bea Cukai, kata dia, memiliki posisi penting dalam mengawasi lalu lintas barang melalui pelabuhan, bandara, dan jalur pengiriman internasional. Informasi intelijen dari Bea Cukai dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk menyelidiki dugaan penyelundupan, mengembangkan perkara, serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Henry mengingatkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup diukur dari jumlah barang bukti yang disita atau tersangka yang ditangkap. Aparat harus mampu membongkar jaringan secara menyeluruh, mulai dari kurir dan pengedar hingga bandar besar, pemodal, pengendali distribusi, serta pihak yang memberikan perlindungan jika terbukti terlibat. Ia juga mendorong penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Penelusuran keuangan dinilai penting untuk memutus sumber pendanaan yang menopang operasional sindikat narkotika. Selain itu, Henry meminta aparat menindak tegas oknum yang terbukti menjadi pelindung, fasilitator, atau bagian dari jaringan peredaran narkotika. Ia berharap kerja sama Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya diperkuat melalui pertukaran informasi intelijen, operasi bersama, serta pengawasan jalur rawan penyelundupan. Diketahui, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta mengungkap dugaan peredaran gelap obat keras ilegal jenis tramadol dan triheksifenidil yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi Bea Cukai Jakarta yang kemudian dikembangkan oleh kepolisian. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan 7.862.500 butir tramadol dan triheksifenidil, serta bahan baku seberat 69.272,5 kilogram yang diperkirakan dapat menghasilkan 492 juta butir obat.