Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid disebut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Rabu (28/10/2026). https://news.okezone.com/read/2026/10/27/337/3250516/boyamin-sebut-kpk-bakal-panggil-nusron-wahid-besokidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/27/337/3250516/boyamin-sebut-kpk-bakal-panggil-nusron-wahid-besokhttps://news.okezone.com/read/2026/10/27/337/3250516/boyamin-sebut-kpk-bakal-panggil-nusron-wahid-besokSelasa 27 Oktober 2026 20:10 WIBNur KhabibiKoordinator MAKI, Boyamin Saiman (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/27/337/3250516/koordinator_maki-KjDz_large.jpg JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid disebut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Rabu (28/10/2026).  Hal ini sebagaimana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.  "Berdasarkan informasi yang saya terima dari dua pihak yang kepercayaannya saya anggap tinggi, diperoleh informasi bahwa Nusron Wahid telah dikirim surat panggilan untuk hadir besok, tanggal 28 Oktober 2026, hari Rabu besok," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).  Menurut Boyamin, penjadwalan besok berdasarkan surat pemanggilan yang kedua. Dua kali absennya Nusron dari panggilan KPK sebelumnya masih berdasarkan surat pemanggilan pertama.  Sebagaimana diketahui, Nusron absen dengan alasan ada agenda di Kementerian yang ia pimpin pada pemanggilan pertama. Kemudian, ia berada di Johor Bahru, Malaysia pada penjadwalan ulang.  Akan hal itu, Boyamin meminta KPK bersikap tegas jika Nusron kembali mangkir dari panggilan.  "Maka kalau tidak hadir, ya harus dijemput paksa. Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi dan teguran," ujarnya.    Di sisi lain, Boyamin berharap Nusron kooperatif memenuhi panggilan tim Lembaga Antirasuah. Terlebih, dalam pemanggilan ini status Nusron hanya sebatas saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. "Jadi saya mengimbau kepada Bapak Nusron Wahid untuk hadir aja lah, supaya mempercepat proses ini, terang benderang. Dan jika tidak cukup bukti, kan ya tidak jadi tersangka, gitu. Jadi percaya diri aja lah untuk datang," ucapnya.  Dalam kesempatan tersebut, Boyamin juga menyinggung ketidakhadiran Nusron di kantornya sejak kemarin. Ia berharap, hal itu sebagai tanda baik sebagai wujud tidak adanya intervensi dalam penanganan perkara tersebut.  "Jadi ini kita semoga pertanda baik bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan, di mana KPK bisa membuka semua dengan terang benderang apa yang terjadi dengan dugaan suap di ATR/BPN ini mengalirnya sampai di mana," pungkasnya.  JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid disebut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Rabu (28/10/2026).  Hal ini sebagaimana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.  "Berdasarkan informasi yang saya terima dari dua pihak yang kepercayaannya saya anggap tinggi, diperoleh informasi bahwa Nusron Wahid telah dikirim surat panggilan untuk hadir besok, tanggal 28 Oktober 2026, hari Rabu besok," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).  Menurut Boyamin, penjadwalan besok berdasarkan surat pemanggilan yang kedua. Dua kali absennya Nusron dari panggilan KPK sebelumnya masih berdasarkan surat pemanggilan pertama.  Sebagaimana diketahui, Nusron absen dengan alasan ada agenda di Kementerian yang ia pimpin pada pemanggilan pertama. Kemudian, ia berada di Johor Bahru, Malaysia pada penjadwalan ulang.  Akan hal itu, Boyamin meminta KPK bersikap tegas jika Nusron kembali mangkir dari panggilan.  "Maka kalau tidak hadir, ya harus dijemput paksa. Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi dan teguran," ujarnya.    Di sisi lain, Boyamin berharap Nusron kooperatif memenuhi panggilan tim Lembaga Antirasuah. Terlebih, dalam pemanggilan ini status Nusron hanya sebatas saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. "Jadi saya mengimbau kepada Bapak Nusron Wahid untuk hadir aja lah, supaya mempercepat proses ini, terang benderang. Dan jika tidak cukup bukti, kan ya tidak jadi tersangka, gitu. Jadi percaya diri aja lah untuk datang," ucapnya.  Dalam kesempatan tersebut, Boyamin juga menyinggung ketidakhadiran Nusron di kantornya sejak kemarin. Ia berharap, hal itu sebagai tanda baik sebagai wujud tidak adanya intervensi dalam penanganan perkara tersebut.  "Jadi ini kita semoga pertanda baik bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan, di mana KPK bisa membuka semua dengan terang benderang apa yang terjadi dengan dugaan suap di ATR/BPN ini mengalirnya sampai di mana," pungkasnya.