Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742/K/TUN/2026. https://news.okezone.com/read/2026/10/30/337/3251191/kabulkan-kasasi-ma-nyatakan-suket-penyetaraan-ijazah-sma-gibran-tidak-sahidhttps://news.okezone.com/read/2026/10/30/337/3251191/kabulkan-kasasi-ma-nyatakan-suket-penyetaraan-ijazah-sma-gibran-tidak-sahhttps://news.okezone.com/read/2026/10/30/337/3251191/kabulkan-kasasi-ma-nyatakan-suket-penyetaraan-ijazah-sma-gibran-tidak-sahJum'at 30 Oktober 2026 18:58 WIBAri Sandita MurtiWapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar/Riyan Rizki/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/10/30/337/3251191/gibran-TM8H_large.jpgJAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742/K/TUN/2026. Dalam gugatannya, Subhan Palal menyasar Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen. Ia mengajukan tiga poin tuntutan utama (petitum), yakni memohon agar pengadilan menyatakan suket penyetaraan tidak sah, mencabut dokumen tersebut dari pihak yang menguasai atau memegangnya, serta mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Berdasarkan laman MA, putusan tersebut diterbitkan pada hari ini yang diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim Yulius dan Hakim Anggota Maftuh Effendy dan Hari Sugiharto. Dalam amar putusan, hakim memperbaiki fakta hukum yang terdapat dalam amar putusan pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama). Hakim juga mengabulkan seluruh permohonan yang dilayangkan Subhan. "Amar putusan, kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya," tulis amar putusan dalam laman MA. Dengan dikabulkannya seluruh gugatan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Selain itu, Kemendikdasmen selaku tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Subhan Palal mengonfirmasi dirinya telah menerima pemberitahuan mengenai amar putusan kasasi dari MA. Meskipun pertimbangan lengkap (ratio decidendi) belum diunggah secara menyeluruh di situs resmi MA, amar pokok putusan dipastikan mengabulkan seluruh gugatannya. "Yang digugat itu petitumnya tiga. Dikabulkan, menyatakan suket tidak sah, dan suket dicabut dari yang menguasai. Iya, kan itu dikabulkan seluruhnya. Pertama sekali, saya tadi sujud syukur. Karena ini bangsa Indonesia menang," ujar Subhan Palal, Jumat. Merespons putusan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyebut perkembangan itu penting bagi dinamika hukum tata negara di Indonesia. Putusan kasasi MA ini dinilai memperkuat argumen bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan yang ditentukan. "Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden? Tinggal dua nih modal beliau, mundur. Untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya, tau diri dan tau malu," tuturnya. Denny menilai terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang keputusannya saling menguatkan terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sebelumnya telah menyoroti tidak adanya ijazah setara SMA secara tegas, sementara kini MA membatalkan suket penyetaraan tersebut. Ia menambahkan, suket penyetaraan tersebut merupakan dokumen dasar yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bukti kelulusan pendidikan setara SMA saat mendaftar dalam Pilpres 2024. Dengan dibatalkannya dokumen tersebut di tingkat kasasi MA, kedudukan Gibran dinilai cacat hukum, baik secara moral maupun dari sisi legalitas formal. "Prinsip etika itu adalah fondasi dari hukum (moral principle is the foundation of law). Kalau sudah dinyatakan suketnya ini batal, ya mundur dong," kata Denny. Putusan ini diprediksi akan menjadi amunisi hukum baru dalam berbagai gugatan terkait Pemilu 2024 yang masih berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Denny berharap peradilan lain dapat konsisten dan sejalan dengan putusan MA tersebut serta putusan MK. JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742/K/TUN/2026. Dalam gugatannya, Subhan Palal menyasar Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen. Ia mengajukan tiga poin tuntutan utama (petitum), yakni memohon agar pengadilan menyatakan suket penyetaraan tidak sah, mencabut dokumen tersebut dari pihak yang menguasai atau memegangnya, serta mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Berdasarkan laman MA, putusan tersebut diterbitkan pada hari ini yang diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim Yulius dan Hakim Anggota Maftuh Effendy dan Hari Sugiharto. Dalam amar putusan, hakim memperbaiki fakta hukum yang terdapat dalam amar putusan pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama). Hakim juga mengabulkan seluruh permohonan yang dilayangkan Subhan. "Amar putusan, kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya," tulis amar putusan dalam laman MA. Dengan dikabulkannya seluruh gugatan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Selain itu, Kemendikdasmen selaku tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Subhan Palal mengonfirmasi dirinya telah menerima pemberitahuan mengenai amar putusan kasasi dari MA. Meskipun pertimbangan lengkap (ratio decidendi) belum diunggah secara menyeluruh di situs resmi MA, amar pokok putusan dipastikan mengabulkan seluruh gugatannya. "Yang digugat itu petitumnya tiga. Dikabulkan, menyatakan suket tidak sah, dan suket dicabut dari yang menguasai. Iya, kan itu dikabulkan seluruhnya. Pertama sekali, saya tadi sujud syukur. Karena ini bangsa Indonesia menang," ujar Subhan Palal, Jumat. Merespons putusan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyebut perkembangan itu penting bagi dinamika hukum tata negara di Indonesia. Putusan kasasi MA ini dinilai memperkuat argumen bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan yang ditentukan. "Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden? Tinggal dua nih modal beliau, mundur. Untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya, tau diri dan tau malu," tuturnya. Denny menilai terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang keputusannya saling menguatkan terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sebelumnya telah menyoroti tidak adanya ijazah setara SMA secara tegas, sementara kini MA membatalkan suket penyetaraan tersebut. Ia menambahkan, suket penyetaraan tersebut merupakan dokumen dasar yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bukti kelulusan pendidikan setara SMA saat mendaftar dalam Pilpres 2024. Dengan dibatalkannya dokumen tersebut di tingkat kasasi MA, kedudukan Gibran dinilai cacat hukum, baik secara moral maupun dari sisi legalitas formal. "Prinsip etika itu adalah fondasi dari hukum (moral principle is the foundation of law). Kalau sudah dinyatakan suketnya ini batal, ya mundur dong," kata Denny. Putusan ini diprediksi akan menjadi amunisi hukum baru dalam berbagai gugatan terkait Pemilu 2024 yang masih berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Denny berharap peradilan lain dapat konsisten dan sejalan dengan putusan MA tersebut serta putusan MK.