Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan, belum menerima permohonan pencegahan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal ini sekaligus menepis kabar yang beredar di media sosial terkait pencegahan terhadap mantan Kapolri itu. https://news.okezone.com/read/2026/11/09/337/3253063/soal-kabar-tito-karnavian-dicegah-ke-luar-negeri-dirjen-imigrasi-belum-adaidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/09/337/3253063/soal-kabar-tito-karnavian-dicegah-ke-luar-negeri-dirjen-imigrasi-belum-adahttps://news.okezone.com/read/2026/11/09/337/3253063/soal-kabar-tito-karnavian-dicegah-ke-luar-negeri-dirjen-imigrasi-belum-adaSenin 09 November 2026 19:02 WIBNur KhabibiMendagri Tito Karnavian (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/09/337/3253063/tito-XwVh_large.jpgJAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan, belum menerima permohonan pencegahan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal ini sekaligus menepis kabar yang beredar di media sosial terkait pencegahan terhadap mantan Kapolri itu. "Sampai saat ini belum ada," kata Hendarsam saat dihubungi Okezone, Senin (9/11/2026). Isu pencegahan terhadap Kapolri periode 2016–2019 itu mendadak viral di media sosial, tepat ketika aparat penegak hukum tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus penyadapan, sejumlah jenderal Polri terseret dalam perkara tersebut. Di antaranya, mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Intercept Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meski tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang. Selain Presiden, mereka juga menyasar pejabat negara tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas LSM dan para pengusaha. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada sistem komputer sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan, belum menerima permohonan pencegahan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal ini sekaligus menepis kabar yang beredar di media sosial terkait pencegahan terhadap mantan Kapolri itu. "Sampai saat ini belum ada," kata Hendarsam saat dihubungi Okezone, Senin (9/11/2026). Isu pencegahan terhadap Kapolri periode 2016–2019 itu mendadak viral di media sosial, tepat ketika aparat penegak hukum tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus penyadapan, sejumlah jenderal Polri terseret dalam perkara tersebut. Di antaranya, mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Intercept Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meski tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang. Selain Presiden, mereka juga menyasar pejabat negara tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas LSM dan para pengusaha. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada sistem komputer sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.