Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap dirinya. Hegseth dituding menyalahgunakan kekuasaan dan melibatkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres. https://news.okezone.com/read/2026/11/10/18/3253122/anggota-kongres-as-ajukan-pemakzulan-menhan-pete-hegseth-ini-delapan-tuduhannyaidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/18/3253122/anggota-kongres-as-ajukan-pemakzulan-menhan-pete-hegseth-ini-delapan-tuduhannyahttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/18/3253122/anggota-kongres-as-ajukan-pemakzulan-menhan-pete-hegseth-ini-delapan-tuduhannyaSelasa 10 November 2026 08:40 WIBAwaludinMenteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth (foto: AP)https://img.okezone.com/content/2026/11/10/18/3253122/pete_hegseth-7zEk_large.jpg WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap dirinya. Hegseth dituding menyalahgunakan kekuasaan dan melibatkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres. Dilansir dari trtworld, Selasa (10/11/2026). Anggota Kongres dari Kentucky tersebut mengajukan resolusi pemakzulan pada Senin. Langkah ini berpotensi memicu pertarungan politik di DPR AS, terutama setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu. Massie menilai Hegseth telah melanggar ketentuan hukum terkait kewenangan pemerintah dalam melibatkan militer AS pada konflik bersenjata. Salah satu dasar tuduhannya adalah pelanggaran terhadap Resolusi Kekuatan Perang 1973 (War Powers Resolution), yang membatasi kewenangan presiden mengerahkan pasukan dalam permusuhan tanpa persetujuan Kongres. Selain keterlibatan AS dalam perang melawan Iran, delapan pasal pemakzulan tersebut juga memuat tuduhan terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela. DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik berpeluang menggelar pemungutan suara atas resolusi tersebut paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung pemakzulan Hegseth. Meski demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Jika disetujui DPR, proses selanjutnya harus melalui persidangan di Senat. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila dua pertiga senator yang hadir menyatakan bersalah.   Upaya pemakzulan Hegseth menguat setelah pemilihan paruh waktu pada Selasa. Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat berhasil merebut kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar. Partai Republik masih mengendalikan Kongres hingga anggota parlemen hasil pemilu terbaru mulai menjabat pada 3 Januari. Namun, kekalahan tersebut memicu perpecahan internal dan melemahkan soliditas partai pendukung Presiden Donald Trump. Sejumlah anggota Partai Republik yang kalah dalam pemilihan juga berpotensi tidak lagi hadir dalam pemungutan suara. Kondisi ini dapat memengaruhi perhitungan suara dalam proses pemakzulan. Massie sendiri dikenal sebagai pengkritik vokal Trump. Dia sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik dari kandidat yang mendapat dukungan presiden. Untuk mempercepat pembahasan resolusi pemakzulan, Massie menggunakan prosedur khusus di Kongres yang memungkinkan DPR mempertimbangkan usulannya dalam waktu dua hari kerja legislatif. Meski demikian, pimpinan Partai Republik masih memiliki peluang menghambat proses tersebut melalui pemungutan suara prosedural.   Demokrat Dukung Pemakzulan Hegseth Dukungan terhadap pemakzulan Hegseth juga datang dari pimpinan Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries. Dia secara terbuka menyatakan mendukung resolusi yang diajukan Massie. Jeffries, yang diperkirakan menjadi Ketua DPR pada Januari mendatang, menilai Hegseth telah menyalahgunakan kewenangannya dan membahayakan keamanan nasional AS. "Saya sepenuhnya mendukung resolusi Hegseth," kata Jeffries kepada ABC News pada Minggu. "Menteri pertahanan yang disebut-sebut itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merekayasa perang pilihan yang gegabah dan mahal ini di Iran," ujarnya. "Pete Hegseth harus pergi," tegas Jeffries. Di sisi lain, sejumlah anggota Partai Republik mulai menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hegseth. Namun, mereka belum secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemakzulan. Anggota Kongres dari Arkansas, French Hill, mengatakan masih ingin mendengar perdebatan di DPR sebelum memutuskan apakah tuduhan terhadap Hegseth cukup kuat untuk mendukung proses pemakzulan.   Hegseth Sebut Pemakzulan sebagai Tipuan Menanggapi upaya tersebut, Hegseth menepis tuduhan Massie dan menyebut langkah pemakzulan sebagai sebuah "tipuan". Dia juga menyebut Massie sebagai sosok yang tidak puas serta menuduh lawan politiknya berupaya menghancurkan karier politiknya. Pentagon bahkan mengumumkan konferensi pers yang jarang digelar oleh Hegseth dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Presiden Donald Trump juga secara terbuka menyatakan dukungan kepada menteri pertahanannya. Pekan lalu, Trump menegaskan tidak berniat mengganti Hegseth dari jabatannya. "Saya sepenuhnya berniat untuk mempertahankannya," kata Trump. Meski demikian, melemahnya posisi politik Trump setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu membuat masa depan Hegseth semakin tidak pasti. Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan pejabat tinggi pemerintahan melalui suara mayoritas sederhana. Proses tersebut merupakan pengajuan dakwaan resmi atas dugaan pelanggaran serius. Selanjutnya, Senat akan menggelar persidangan untuk menentukan apakah pejabat yang dimakzulkan bersalah dan harus diberhentikan. Keputusan pemberhentian membutuhkan dukungan dua pertiga senator yang hadir. Dengan demikian, sekalipun Partai Demokrat memperoleh kekuatan lebih besar di Kongres, mereka tetap membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Republik untuk memberhentikan Hegseth. Dalam sejarah AS, hanya dua menteri kabinet yang pernah dimakzulkan, dengan rentang waktu hampir 150 tahun. Keduanya pun tidak sampai diberhentikan oleh Senat. WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap dirinya. Hegseth dituding menyalahgunakan kekuasaan dan melibatkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres. Dilansir dari trtworld, Selasa (10/11/2026). Anggota Kongres dari Kentucky tersebut mengajukan resolusi pemakzulan pada Senin. Langkah ini berpotensi memicu pertarungan politik di DPR AS, terutama setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu. Massie menilai Hegseth telah melanggar ketentuan hukum terkait kewenangan pemerintah dalam melibatkan militer AS pada konflik bersenjata. Salah satu dasar tuduhannya adalah pelanggaran terhadap Resolusi Kekuatan Perang 1973 (War Powers Resolution), yang membatasi kewenangan presiden mengerahkan pasukan dalam permusuhan tanpa persetujuan Kongres. Selain keterlibatan AS dalam perang melawan Iran, delapan pasal pemakzulan tersebut juga memuat tuduhan terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela. DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik berpeluang menggelar pemungutan suara atas resolusi tersebut paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung pemakzulan Hegseth. Meski demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Jika disetujui DPR, proses selanjutnya harus melalui persidangan di Senat. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila dua pertiga senator yang hadir menyatakan bersalah.   Upaya pemakzulan Hegseth menguat setelah pemilihan paruh waktu pada Selasa. Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat berhasil merebut kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar. Partai Republik masih mengendalikan Kongres hingga anggota parlemen hasil pemilu terbaru mulai menjabat pada 3 Januari. Namun, kekalahan tersebut memicu perpecahan internal dan melemahkan soliditas partai pendukung Presiden Donald Trump. Sejumlah anggota Partai Republik yang kalah dalam pemilihan juga berpotensi tidak lagi hadir dalam pemungutan suara. Kondisi ini dapat memengaruhi perhitungan suara dalam proses pemakzulan. Massie sendiri dikenal sebagai pengkritik vokal Trump. Dia sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik dari kandidat yang mendapat dukungan presiden. Untuk mempercepat pembahasan resolusi pemakzulan, Massie menggunakan prosedur khusus di Kongres yang memungkinkan DPR mempertimbangkan usulannya dalam waktu dua hari kerja legislatif. Meski demikian, pimpinan Partai Republik masih memiliki peluang menghambat proses tersebut melalui pemungutan suara prosedural.   Demokrat Dukung Pemakzulan Hegseth Dukungan terhadap pemakzulan Hegseth juga datang dari pimpinan Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries. Dia secara terbuka menyatakan mendukung resolusi yang diajukan Massie. Jeffries, yang diperkirakan menjadi Ketua DPR pada Januari mendatang, menilai Hegseth telah menyalahgunakan kewenangannya dan membahayakan keamanan nasional AS. "Saya sepenuhnya mendukung resolusi Hegseth," kata Jeffries kepada ABC News pada Minggu. "Menteri pertahanan yang disebut-sebut itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merekayasa perang pilihan yang gegabah dan mahal ini di Iran," ujarnya. "Pete Hegseth harus pergi," tegas Jeffries. Di sisi lain, sejumlah anggota Partai Republik mulai menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hegseth. Namun, mereka belum secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemakzulan. Anggota Kongres dari Arkansas, French Hill, mengatakan masih ingin mendengar perdebatan di DPR sebelum memutuskan apakah tuduhan terhadap Hegseth cukup kuat untuk mendukung proses pemakzulan.   Hegseth Sebut Pemakzulan sebagai Tipuan Menanggapi upaya tersebut, Hegseth menepis tuduhan Massie dan menyebut langkah pemakzulan sebagai sebuah "tipuan". Dia juga menyebut Massie sebagai sosok yang tidak puas serta menuduh lawan politiknya berupaya menghancurkan karier politiknya. Pentagon bahkan mengumumkan konferensi pers yang jarang digelar oleh Hegseth dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Presiden Donald Trump juga secara terbuka menyatakan dukungan kepada menteri pertahanannya. Pekan lalu, Trump menegaskan tidak berniat mengganti Hegseth dari jabatannya. "Saya sepenuhnya berniat untuk mempertahankannya," kata Trump. Meski demikian, melemahnya posisi politik Trump setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu membuat masa depan Hegseth semakin tidak pasti. Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan pejabat tinggi pemerintahan melalui suara mayoritas sederhana. Proses tersebut merupakan pengajuan dakwaan resmi atas dugaan pelanggaran serius. Selanjutnya, Senat akan menggelar persidangan untuk menentukan apakah pejabat yang dimakzulkan bersalah dan harus diberhentikan. Keputusan pemberhentian membutuhkan dukungan dua pertiga senator yang hadir. Dengan demikian, sekalipun Partai Demokrat memperoleh kekuatan lebih besar di Kongres, mereka tetap membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Republik untuk memberhentikan Hegseth. Dalam sejarah AS, hanya dua menteri kabinet yang pernah dimakzulkan, dengan rentang waktu hampir 150 tahun. Keduanya pun tidak sampai diberhentikan oleh Senat.