Puan mengatakan pembahasan mengenai isu tersebut akan dilakukan pada masa persidangan ini. https://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253182/terima-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-ketua-dpr-kita-akan-tindak-lanjutiidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253182/terima-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-ketua-dpr-kita-akan-tindak-lanjutihttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253182/terima-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-ketua-dpr-kita-akan-tindak-lanjutiSelasa 10 November 2026 12:30 WIBAchmad Al FiqriKetua DPR RI Puan Maharani. https://img.okezone.com/content/2026/11/10/337/3253182/ketua_dpr_ri_puan_maharani-RpMr_large.jpgJAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah anggota legislator. "Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Puan menjelaskan, DPR RI akan menindaklanjuti usulan tersebut pada masa persidangan kali ini. Pembahasan mendatang bakal mencakup mekanisme serta tata cara penggunaan HMP sesuai aturan perundang-undangan. "Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini; bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ucap Puan. Ia pun menegaskan bahwa seluruh proses dan pengajuanusulan tersebut wajib menghormati serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. "Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi," tegasnya. JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah anggota legislator. "Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Puan menjelaskan, DPR RI akan menindaklanjuti usulan tersebut pada masa persidangan kali ini. Pembahasan mendatang bakal mencakup mekanisme serta tata cara penggunaan HMP sesuai aturan perundang-undangan. "Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini; bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ucap Puan. Ia pun menegaskan bahwa seluruh proses dan pengajuanusulan tersebut wajib menghormati serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. "Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi," tegasnya.