Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming terkait keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR. Adapun anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkannya. https://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253291/gibran-fight-buktikan-ijazah-pimpinan-dpr-tak-masalah-hmp-tetap-berjalanidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253291/gibran-fight-buktikan-ijazah-pimpinan-dpr-tak-masalah-hmp-tetap-berjalanhttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/337/3253291/gibran-fight-buktikan-ijazah-pimpinan-dpr-tak-masalah-hmp-tetap-berjalanSelasa 10 November 2026 19:26 WIBFelldy UtamaWakil Ketua DPR Saan Mustopa (Foto: Felldy Utama/Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/10/337/3253291/dpr_ri-UxrI_large.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming terkait keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR. Adapun anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkannya. Menurut Saan, upaya hukum yang dilakukan Gibran dan proses politik di DPR tetap dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun menegaskan, kedua langkah tersebut merupakan hak yang harus dihormati. “Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Diakui Saat, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan sekaligus menjawab persoalan terkait keabsahan dokumen pendidikannya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujarnya. Saan menganggap langkah Gibran untuk menguji dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum merupakan hal yang wajar. Pasalnya, setiap orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia. “Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan, misalnya PTUN, bahwa apa yang dimiliki itu mau diuji. Itu kan kita hormati saja,” tuturnya. Di sisi lain, Saan turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi salah satu landasan dalam wacana penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran. “Kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya,” pungkasnya. JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming terkait keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR. Adapun anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkannya. Menurut Saan, upaya hukum yang dilakukan Gibran dan proses politik di DPR tetap dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun menegaskan, kedua langkah tersebut merupakan hak yang harus dihormati. “Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Diakui Saat, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan sekaligus menjawab persoalan terkait keabsahan dokumen pendidikannya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujarnya. Saan menganggap langkah Gibran untuk menguji dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum merupakan hal yang wajar. Pasalnya, setiap orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia. “Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan, misalnya PTUN, bahwa apa yang dimiliki itu mau diuji. Itu kan kita hormati saja,” tuturnya. Di sisi lain, Saan turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi salah satu landasan dalam wacana penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran. “Kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya,” pungkasnya.