Syafi menjelaskan, Komisi DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja guna mencermati rencana program dan kebutuhan anggaran masing-masing sektor. https://news.okezone.com/read/2026/11/10/338/3253314/penyusunan-apbd-2027-legislator-golkar-kepentingan-publik-pertimbangan-utama-bangun-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/338/3253314/penyusunan-apbd-2027-legislator-golkar-kepentingan-publik-pertimbangan-utama-bangun-jakartahttps://news.okezone.com/read/2026/11/10/338/3253314/penyusunan-apbd-2027-legislator-golkar-kepentingan-publik-pertimbangan-utama-bangun-jakartaSelasa 10 November 2026 21:14 WIBFahmi Firdaus Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohanhttps://img.okezone.com/content/2026/11/10/338/3253314/pemerintah-lScG_large.jpgJAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya prioritas pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika pemerintah harus menyesuaikan rencana anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memperhitungkan kebutuhan pinjaman secara cermat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027. Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu. "Bagi kami di komisi C, pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publiK,” ujar Syafi Djohan di Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Masyarakat harus mengetahui bagaimana keputusan anggaran memengaruhi layanan yang mereka gunakan dalam sehari harinya,"lanjutnya. Syafi menjelaskan, Komisi DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja guna mencermati rencana program dan kebutuhan anggaran masing-masing sektor. "Pembahasan dalam rapat pekan kemarin merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan setiap alokasi anggaran yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki prioritas yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan DKI Jakarta," ujarnya.   Dalam rapat bersama perwakilan Pemprov, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi, membahas persoalan pendalaman perubahan skema pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. "Kemarin masih fokus ke soal postur APBD, masih belum final dan butuh diskursus lanjutan kembali bersama pemprov sebagai pihak eksekutif,"tutup Syafi Djohan. JAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya prioritas pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika pemerintah harus menyesuaikan rencana anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memperhitungkan kebutuhan pinjaman secara cermat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027. Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu. "Bagi kami di komisi C, pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publiK,” ujar Syafi Djohan di Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Masyarakat harus mengetahui bagaimana keputusan anggaran memengaruhi layanan yang mereka gunakan dalam sehari harinya,"lanjutnya. Syafi menjelaskan, Komisi DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja guna mencermati rencana program dan kebutuhan anggaran masing-masing sektor. "Pembahasan dalam rapat pekan kemarin merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan setiap alokasi anggaran yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki prioritas yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan DKI Jakarta," ujarnya.   Dalam rapat bersama perwakilan Pemprov, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi, membahas persoalan pendalaman perubahan skema pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. "Kemarin masih fokus ke soal postur APBD, masih belum final dan butuh diskursus lanjutan kembali bersama pemprov sebagai pihak eksekutif,"tutup Syafi Djohan.