Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Materi usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. https://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253436/120-anggota-dari-8-fraksi-dpr-usulkan-hmp-dalilkan-gibran-tak-lagi-penuhi-syarat-jadi-wapresidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253436/120-anggota-dari-8-fraksi-dpr-usulkan-hmp-dalilkan-gibran-tak-lagi-penuhi-syarat-jadi-wapreshttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253436/120-anggota-dari-8-fraksi-dpr-usulkan-hmp-dalilkan-gibran-tak-lagi-penuhi-syarat-jadi-wapresRabu 11 November 2026 15:24 WIBBinti MufaridaWakil Ketua DPR RI Saan Mustofa (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/11/337/3253436/wakil_ketua_dpr_ri_saan_mustofa-qFvs_large.jpg JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Materi usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dalam agenda penerimaan para pengusul hak anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Saan menjelaskan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan penggunaan HMP. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan. Adapun rincian anggota yang telah menandatangani usulan HMP berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, Nasdem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang. Saan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. “Pimpinan dan Anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.   Dia menjelaskan, jika merujuk pada materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan. Saan menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. “Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya. JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Materi usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dalam agenda penerimaan para pengusul hak anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Saan menjelaskan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan penggunaan HMP. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan. Adapun rincian anggota yang telah menandatangani usulan HMP berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, Nasdem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang. Saan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. “Pimpinan dan Anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.   Dia menjelaskan, jika merujuk pada materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan. Saan menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. “Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.