Polri diminta segera menggelar sidang kode etik terhadap Kombes F alias Fahrurozi, terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang yang dilayangkan seorang warga negara (WN) Malaysia. https://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253441/kasus-penipuan-investasi-tambang-wna-malaysia-minta-polri-segera-gelar-sidang-etik-kombes-f-nbspidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253441/kasus-penipuan-investasi-tambang-wna-malaysia-minta-polri-segera-gelar-sidang-etik-kombes-f-nbsphttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253441/kasus-penipuan-investasi-tambang-wna-malaysia-minta-polri-segera-gelar-sidang-etik-kombes-f-nbspRabu 11 November 2026 15:47 WIBPuteranegara BatubaraBareskrim Polri (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/11/337/3253441/bareskrim_polri-BiSG_large.jpg JAKARTA - Polri diminta segera menggelar sidang kode etik terhadap Kombes F alias Fahrurozi, terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang yang dilayangkan seorang warga negara (WN) Malaysia. Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, meminta kepastian jadwal pelaksanaan sidang kode etik terhadap Kombes F. Permintaan itu disampaikan setelah pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2) dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Kami menerima SP2HP2 dari Propam pada 3 November, dan itu kami maknai sebagai tanda bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam. Karena itu, kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal,” kata Bagas di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Bagas mengungkapkan, pelapor telah menerima SP2HP2 dari Propam Mabes Polri tertanggal 3 November 2026. Selain itu, pihaknya juga menerima SPDP tertanggal 26 Oktober 2026 dari Bareskrim Polri. “SPDP tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, dengan tembusan kepada Kabareskrim, Karobinopsnal Bareskrim, dan terlapor sendiri. Bagi kami, ini menunjukkan proses pidana sudah bergerak, bahkan sudah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan,” ujarnya. Bagas berharap penanganan perkara yang dilaporkan kliennya tidak terhambat oleh munculnya kasus-kasus besar lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo.   Menurutnya, penanganan perkara ini menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen membersihkan institusi dari pelanggaran yang diduga dilakukan anggotanya. Hal itu, kata dia, sejalan dengan tagline yang disebutnya diusung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni 'Polisi Bersama Masyarakat'. “Kami melihat kasus ini sebagai momentum. Polri di bawah kepemimpinan yang baru mengusung tagline Polisi Bersama Masyarakat. Kami berharap semangat itu tercermin dalam penanganan kasus yang justru melibatkan oknum di internal Polri sendiri. Jika hal itu bisa ditangani secara terbuka dan tuntas, itu akan menjadi bukti nyata,” ucapnya. Bagas menyebut pemeriksaan saksi dari pihak pelapor telah rampung. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, hingga kliennya yang berinisial SYF. “Saksi-saksi dari pihak pelapor sudah dimintai keterangan, mulai dari BPN, pemilik lahan, sampai klien kami sendiri. Ini menunjukkan penyidik bekerja menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi,” ujarnya. Lebih lanjut, Bagas berharap besarnya perhatian publik terhadap perkara tersebut tidak membuat proses penanganannya berjalan lebih lambat. “Ini kasus besar, melibatkan nilai investasi Rp 58,5 miliar dan menyeret seorang perwira menengah Polri. Tetapi besar atau kecilnya sebuah kasus seharusnya tidak menjadi alasan sebuah laporan berjalan lebih lambat. Justru sebaliknya, laporan masyarakat, dari skala apa pun, semestinya mendapat penanganan yang sama cepat dan sama pastinya,” katanya.   Bagas juga menyoroti aspek investasi dalam perkara tersebut. Terlebih, penyidik telah menyita bukti transfer dan percakapan yang menjadi bagian dari penelusuran aliran dana. “Klien kami adalah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan memilih menempuh jalur hukum resmi ketika menghadapi masalah. Penyitaan bukti transfer ini adalah bagian dari upaya menelusuri ke mana dana itu mengalir. Kami berharap proses ini menjadi contoh bahwa hukum di Indonesia memberi kepastian bagi investor asing, siapa pun pihak yang berhadapan dengan mereka,” katanya. Bagas menegaskan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dia juga menyatakan tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menggunakan inisial dalam setiap keterangan kepada publik. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Dalam gelar tersebut, penyidik menemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. “Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sementara itu, Kombes Fahrurozi membantah tuduhan melakukan penipuan investasi tambang emas sebagaimana laporan yang dilayangkan seorang WN Malaysia berinisial S bin AS. “Oh, ini akan saya laporkan yang bersangkutan (dugaan) pencemaran nama baik dan laporan atau keadaan palsu,” kata Fahrurozi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026). JAKARTA - Polri diminta segera menggelar sidang kode etik terhadap Kombes F alias Fahrurozi, terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang yang dilayangkan seorang warga negara (WN) Malaysia. Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, meminta kepastian jadwal pelaksanaan sidang kode etik terhadap Kombes F. Permintaan itu disampaikan setelah pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2) dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Kami menerima SP2HP2 dari Propam pada 3 November, dan itu kami maknai sebagai tanda bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam. Karena itu, kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal,” kata Bagas di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Bagas mengungkapkan, pelapor telah menerima SP2HP2 dari Propam Mabes Polri tertanggal 3 November 2026. Selain itu, pihaknya juga menerima SPDP tertanggal 26 Oktober 2026 dari Bareskrim Polri. “SPDP tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, dengan tembusan kepada Kabareskrim, Karobinopsnal Bareskrim, dan terlapor sendiri. Bagi kami, ini menunjukkan proses pidana sudah bergerak, bahkan sudah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan,” ujarnya. Bagas berharap penanganan perkara yang dilaporkan kliennya tidak terhambat oleh munculnya kasus-kasus besar lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo.   Menurutnya, penanganan perkara ini menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen membersihkan institusi dari pelanggaran yang diduga dilakukan anggotanya. Hal itu, kata dia, sejalan dengan tagline yang disebutnya diusung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni 'Polisi Bersama Masyarakat'. “Kami melihat kasus ini sebagai momentum. Polri di bawah kepemimpinan yang baru mengusung tagline Polisi Bersama Masyarakat. Kami berharap semangat itu tercermin dalam penanganan kasus yang justru melibatkan oknum di internal Polri sendiri. Jika hal itu bisa ditangani secara terbuka dan tuntas, itu akan menjadi bukti nyata,” ucapnya. Bagas menyebut pemeriksaan saksi dari pihak pelapor telah rampung. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, hingga kliennya yang berinisial SYF. “Saksi-saksi dari pihak pelapor sudah dimintai keterangan, mulai dari BPN, pemilik lahan, sampai klien kami sendiri. Ini menunjukkan penyidik bekerja menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi,” ujarnya. Lebih lanjut, Bagas berharap besarnya perhatian publik terhadap perkara tersebut tidak membuat proses penanganannya berjalan lebih lambat. “Ini kasus besar, melibatkan nilai investasi Rp 58,5 miliar dan menyeret seorang perwira menengah Polri. Tetapi besar atau kecilnya sebuah kasus seharusnya tidak menjadi alasan sebuah laporan berjalan lebih lambat. Justru sebaliknya, laporan masyarakat, dari skala apa pun, semestinya mendapat penanganan yang sama cepat dan sama pastinya,” katanya.   Bagas juga menyoroti aspek investasi dalam perkara tersebut. Terlebih, penyidik telah menyita bukti transfer dan percakapan yang menjadi bagian dari penelusuran aliran dana. “Klien kami adalah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan memilih menempuh jalur hukum resmi ketika menghadapi masalah. Penyitaan bukti transfer ini adalah bagian dari upaya menelusuri ke mana dana itu mengalir. Kami berharap proses ini menjadi contoh bahwa hukum di Indonesia memberi kepastian bagi investor asing, siapa pun pihak yang berhadapan dengan mereka,” katanya. Bagas menegaskan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dia juga menyatakan tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menggunakan inisial dalam setiap keterangan kepada publik. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Dalam gelar tersebut, penyidik menemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. “Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sementara itu, Kombes Fahrurozi membantah tuduhan melakukan penipuan investasi tambang emas sebagaimana laporan yang dilayangkan seorang WN Malaysia berinisial S bin AS. “Oh, ini akan saya laporkan yang bersangkutan (dugaan) pencemaran nama baik dan laporan atau keadaan palsu,” kata Fahrurozi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).