Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui. https://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253447/soal-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-bambang-pacul-mpr-kamar-terakhiridhttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253447/soal-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-bambang-pacul-mpr-kamar-terakhirhttps://news.okezone.com/read/2026/11/11/337/3253447/soal-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-bambang-pacul-mpr-kamar-terakhirRabu 11 November 2026 15:58 WIBAchmad Al Fiqri Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/11/337/3253447/bambang_pacul-sJP4_large.jpg JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui. “Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Bambang menjelaskan, pembahasan HMP saat ini masih berada di ranah DPR. Karena itu, ia belum bersedia memberikan penilaian lebih jauh dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR. “Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya. Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh jalur HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan organisasi, bukan sekadar sikap pribadi anggota dewan. “Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya. Menurut Bambang, keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk memastikan seluruh anggota memiliki sikap politik yang sama. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semestinya ditafsirkan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu. “Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.   Bambang juga enggan mengomentari respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan tersebut. Ia menekankan, sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisatoris fraksi. “Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya. Sementara itu, Bambang memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Ia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat pribadi yang bersifat spekulatif. Terlebih, dirinya memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan MPR. “Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya. JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui. “Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Bambang menjelaskan, pembahasan HMP saat ini masih berada di ranah DPR. Karena itu, ia belum bersedia memberikan penilaian lebih jauh dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR. “Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya. Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh jalur HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan organisasi, bukan sekadar sikap pribadi anggota dewan. “Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya. Menurut Bambang, keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk memastikan seluruh anggota memiliki sikap politik yang sama. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semestinya ditafsirkan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu. “Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.   Bambang juga enggan mengomentari respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan tersebut. Ia menekankan, sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisatoris fraksi. “Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya. Sementara itu, Bambang memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Ia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat pribadi yang bersifat spekulatif. Terlebih, dirinya memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan MPR. “Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.