Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan dilanjutkan. https://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253610/gibran-ajukan-pengunduran-diri-sebagai-wapres-dpr-hmp-jelas-tidak-lanjutidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253610/gibran-ajukan-pengunduran-diri-sebagai-wapres-dpr-hmp-jelas-tidak-lanjuthttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253610/gibran-ajukan-pengunduran-diri-sebagai-wapres-dpr-hmp-jelas-tidak-lanjutKamis 12 November 2026 13:11 WIBAchmad Al FiqriKapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/337/3253610/muhammad_khozin-Qq3J_large.jpg JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan dilanjutkan. Hal ini menyusul keputusan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Khozin menilai, pengunduran diri tersebut membuat objek HMP tidak lagi relevan untuk diproses. "Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik terkait isu ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," terang Khozin.   Lebih lanjut, Khozin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan serta mekanisme tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3. "Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden," ucap Khozin. Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai bentuk dan sikap pimpinan MPR terhadap surat pengunduran diri tersebut. "Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan," pungkasnya. JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan dilanjutkan. Hal ini menyusul keputusan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Khozin menilai, pengunduran diri tersebut membuat objek HMP tidak lagi relevan untuk diproses. "Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik terkait isu ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," terang Khozin.   Lebih lanjut, Khozin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan serta mekanisme tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3. "Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden," ucap Khozin. Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai bentuk dan sikap pimpinan MPR terhadap surat pengunduran diri tersebut. "Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan," pungkasnya.