Polri telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pihak lainnya. Lantas, apa saja barang bukti yang disita dalam kasus tersebut? https://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253636/penyadapan-ilegal-kasus-listyo-sigit-cs-polisi-sita-15-hp-hingga-log-data-penyadapanidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253636/penyadapan-ilegal-kasus-listyo-sigit-cs-polisi-sita-15-hp-hingga-log-data-penyadapanhttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253636/penyadapan-ilegal-kasus-listyo-sigit-cs-polisi-sita-15-hp-hingga-log-data-penyadapanKamis 12 November 2026 14:38 WIBRiyan Rizki RoshaliKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di DPR (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/337/3253636/kapolri_jenderal_suyudi_ario_seto-xshY_large.jpg JAKARTA - Polri telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pihak lainnya. Lantas, apa saja barang bukti yang disita dalam kasus tersebut? “Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem serta dokumen dan log data penyadapan,” kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan lima tahapan modus operandi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya. Tahapan tersebut mulai dari perintah penyadapan hingga penghapusan data. “Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” beber Suyudi. Suyudi menjelaskan, perintah penyadapan tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi. Perintah itu kemudian diteruskan Slamet kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. “Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ujarnya.   Tahap kedua adalah provisioning. Suyudi mengatakan, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justicia. “Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PenlinkX/PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi,” ungkapnya. Keempat, hasil penyadapan tersebut dilaporkan kepada Listyo Sigit. Adapun tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU. “Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” jelasnya. JAKARTA - Polri telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pihak lainnya. Lantas, apa saja barang bukti yang disita dalam kasus tersebut? “Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem serta dokumen dan log data penyadapan,” kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan lima tahapan modus operandi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya. Tahapan tersebut mulai dari perintah penyadapan hingga penghapusan data. “Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” beber Suyudi. Suyudi menjelaskan, perintah penyadapan tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi. Perintah itu kemudian diteruskan Slamet kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. “Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ujarnya.   Tahap kedua adalah provisioning. Suyudi mengatakan, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justicia. “Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PenlinkX/PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi,” ungkapnya. Keempat, hasil penyadapan tersebut dilaporkan kepada Listyo Sigit. Adapun tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU. “Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” jelasnya.