Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. https://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253724/gugatan-suket-gibran-di-ptun-gugur-penggugat-dihukum-bayar-biaya-perkaraidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253724/gugatan-suket-gibran-di-ptun-gugur-penggugat-dihukum-bayar-biaya-perkarahttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253724/gugatan-suket-gibran-di-ptun-gugur-penggugat-dihukum-bayar-biaya-perkaraKamis 12 November 2026 19:12 WIBDanandaya Arya putraGugatan Suket Gibran di PTUN Gugur (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/337/3253724/gugatan_suket_gibran_di_ptun_gugur-62H7_large.jpg JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Dengan putusan itu, gugatan tidak dilanjutkan. Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. "Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perkara ini karena objek sengketa yang digugat sudah tidak berlaku. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, Majelis Hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucap hakim.   Majelis hakim menilai, apabila pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, proses tersebut berpotensi menjadi sia-sia. Sebab, putusan yang nantinya dijatuhkan tidak akan dapat dieksekusi karena surat keterangan yang menjadi objek sengketa telah dicabut. "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim. Dalam persidangan tersebut, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut. Bukti pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta. "Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang. Pihak Kemendikdasmen menjelaskan, pencabutan surat keterangan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu, mereka meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara karena objek sengketa secara faktual sudah tidak ada. "Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.   Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta terkait pelaksanaan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. "Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," sambungnya. JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Dengan putusan itu, gugatan tidak dilanjutkan. Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. "Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perkara ini karena objek sengketa yang digugat sudah tidak berlaku. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, Majelis Hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucap hakim.   Majelis hakim menilai, apabila pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, proses tersebut berpotensi menjadi sia-sia. Sebab, putusan yang nantinya dijatuhkan tidak akan dapat dieksekusi karena surat keterangan yang menjadi objek sengketa telah dicabut. "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim. Dalam persidangan tersebut, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut. Bukti pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta. "Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang. Pihak Kemendikdasmen menjelaskan, pencabutan surat keterangan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu, mereka meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara karena objek sengketa secara faktual sudah tidak ada. "Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.   Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta terkait pelaksanaan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. "Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," sambungnya.