Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs terkait tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Upaya Korps Adhiyaksa tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. https://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253756/kejagung-didorong-usut-tuntas-dugaan-korupsi-dadan-csidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253756/kejagung-didorong-usut-tuntas-dugaan-korupsi-dadan-cshttps://news.okezone.com/read/2026/11/12/337/3253756/kejagung-didorong-usut-tuntas-dugaan-korupsi-dadan-csKamis 12 November 2026 22:29 WIBArief Setyadi Kejagung saat menahan Dadan Hindayana (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/12/337/3253756/dadan-Vikd_large.jpgJAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs terkait tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Upaya Korps Adhiyaksa tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai perkara korupsi dalam program berskala nasional harus ditangani secara menyeluruh. Penegak hukum perlu menelusuri hubungan antara kewenangan yang digunakan, pergerakan dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut. "Pengembangan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata, tetapi harus mampu mengungkap pihak yang merencanakan, mengendalikan, memerintahkan, atau turut menikmati hasil tindak pidana apabila keterlibatannya didukung alat bukti," kata Suparji dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026). Ia menekankan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah orang yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan rangkaian tindak pidana secara utuh dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Suparji juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip follow the money atau penelusuran aliran dana. Melalui pendekatan tersebut, penyidik diharapkan dapat mengidentifikasi pihak yang menikmati hasil kejahatan sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Selain aspek pembuktian, independensi dan objektivitas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian. Menurutnya, proses penanganan perkara harus berjalan tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik pihak-pihak yang diduga terlibat. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, lanjut Suparji, harus menjadi landasan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Maka, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dan didukung alat bukti dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia turut mengingatkan penyidik agar menyusun konstruksi perkara secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai alat bukti. Keterangan saksi, dokumen pengadaan, serta hasil audit perlu dikaitkan untuk memperjelas rangkaian perbuatan pidana. "Penyidik harus membangun konstruksi pembuktian yang sistematis dengan menghubungkan keterangan saksi, dokumen pengadaan, hingga hasil audit. Kredibilitas penegakan hukum akan semakin kokoh apabila penyidik mampu membuktikan perbuatan pidana secara objektif dan menyeluruh," ujarnya. JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs terkait tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Upaya Korps Adhiyaksa tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai perkara korupsi dalam program berskala nasional harus ditangani secara menyeluruh. Penegak hukum perlu menelusuri hubungan antara kewenangan yang digunakan, pergerakan dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut. "Pengembangan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata, tetapi harus mampu mengungkap pihak yang merencanakan, mengendalikan, memerintahkan, atau turut menikmati hasil tindak pidana apabila keterlibatannya didukung alat bukti," kata Suparji dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026). Ia menekankan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah orang yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan rangkaian tindak pidana secara utuh dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Suparji juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip follow the money atau penelusuran aliran dana. Melalui pendekatan tersebut, penyidik diharapkan dapat mengidentifikasi pihak yang menikmati hasil kejahatan sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Selain aspek pembuktian, independensi dan objektivitas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian. Menurutnya, proses penanganan perkara harus berjalan tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik pihak-pihak yang diduga terlibat. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, lanjut Suparji, harus menjadi landasan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Maka, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dan didukung alat bukti dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia turut mengingatkan penyidik agar menyusun konstruksi perkara secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai alat bukti. Keterangan saksi, dokumen pengadaan, serta hasil audit perlu dikaitkan untuk memperjelas rangkaian perbuatan pidana. "Penyidik harus membangun konstruksi pembuktian yang sistematis dengan menghubungkan keterangan saksi, dokumen pengadaan, hingga hasil audit. Kredibilitas penegakan hukum akan semakin kokoh apabila penyidik mampu membuktikan perbuatan pidana secara objektif dan menyeluruh," ujarnya.