Berikut beberapa negara yang tidak memiliki wakil presiden meski menggunakan sistem presidensiil atau semi-presidensiil. https://news.okezone.com/read/2026/11/13/18/3253723/daftar-5-negara-yang-tidak-memiliki-wakil-presidenidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/18/3253723/daftar-5-negara-yang-tidak-memiliki-wakil-presidenhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/18/3253723/daftar-5-negara-yang-tidak-memiliki-wakil-presidenJum'at 13 November 2026 01:05 WIBMuhammad Fadhil MubarokVladimir Putin adalah salah satu Presiden yang tidak memiliki wakil Presiden. https://img.okezone.com/content/2026/11/12/18/3253723/vladimir_putin_adalah_salah_satu_presiden_yang_tidak_memiliki_wakil_presiden-JQ9m_large.jpgJAKARTA - Di banyak negara, jabatan Presiden biasanya berpasangan dengan Wakil Presiden, yang akan menggantikannya menjalankan tugas kenegaraan jika sang kepala negara berhalangan. Tetapi, Sejumlah negara dengan sistem presidensial maupun semi-presidensial ternyata tidak memiliki jabatan wakil presiden (wapres), karena aturan konstitusi dan hal lainnya. Ketika terjadi kekosongan jabatan atau presiden berhalangan menjalankan tugas, konstitusi di negara-negara tersebut telah menyiapkan mekanisme lain agar roda pemerintahan tetap berjalan. Berikut daftar 5 negara yang tidak memiliki Wakil Presiden sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber: 1. Rusia Rusia menjadi salah satu contoh menarik negara yang tidak memiliki jabatan wakil presiden. Konstitusi Rusia menempatkan presiden sebagai kepala negara, tetapi tidak mengatur posisi wapres dalam struktur ketatanegaraannya. Posisi presiden saat ini dijabat Vladimir Putin. Melansir dari laman resmi Perwakilan Tetap Rusia di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia, status presiden diatur dalam Bab 4 Konstitusi, yang menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus penjamin konstitusi serta hak dan kebebasan warga negara. Karena tidak ada wapres, estafet kekuasaan tidak berpindah kepada pejabat dengan jabatan itu saat presiden berhalangan. Sebagai gantinya, Pasal 92 Konstitusi menyebutkan bahwa dalam semua kasus ketika presiden tidak mampu menjalankan tugas, kewenangannya dilaksanakan sementara oleh perdana menteri. Meski demikian, pelaksana tugas presiden tidak berhak membubarkan Duma Negara, menggelar referendum, atau mengusulkan perubahan konstitusi. Pemilihan presiden baru pun harus digelar paling lambat tiga bulan setelah kekuasaan presiden berakhir lebih awal. 2. Korea Selatan Korea Selatan menjadi contoh yang jelas bahwa sistem presidensial tidak selalu memerlukan jabatan wakil presiden. Presiden menjadi kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif. Jabatan itu kini diemban Lee Jae-myung, yang mulai menjabat sebagai presiden ke-21 pada 4 Juni 2025, menurut Asia Economy. Perdana menteri membantu presiden dan mengoordinasikan kementerian, bukan berpasangan dengan presiden dalam pemilu. Melansir dari Korea Herald, Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan menyatakan perdana menteri mengambil alih kewenangan presiden jika presiden dinilai tidak dapat menjalankan tugas. Aturan itu berjalan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, saat Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi pejabat presiden. Korea Times menyebutnya “Acting President and Prime Minister”. Dengan demikian, suksesi sementara tetap berjalan tanpa wakil presiden.   3. Portugal Portugal menganut sistem semi-presidensial, yakni kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden menjadi kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan perdana menteri bersama kabinet. Konstitusi Portugal mengatur presiden dalam bagian tersendiri, dan tidak ada jabatan wakil presiden. Presiden saat ini adalah Antonio Jose Seguro, yang memenangi putaran kedua pemilu pada 8 Februari 2026 dengan 66,84 persen suara menurut hasil akhir Tribunal Constitucional, lalu dilantik pada 9 Maret 2026. Portugal memang mengenal wakil perdana menteri dan wakil ketua parlemen, tetapi keduanya tidak menggantikan posisi presiden. 4. Prancis Prancis menganut sistem semi-presidensial, yang berbeda dari Rusia, Korea Selatan, maupun Meksiko. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang memimpin pemerintahan. Landasannya adalah Konstitusi Republik Kelima yang berlaku sejak 1958. Konstitusi ini mengatur jabatan presiden dan perdana menteri, tetapi tidak menyediakan posisi wakil presiden, sebagaimana disebut di situs resmi Istana Elysee. Presiden Prancis saat ini adalah Emmanuel Macron, yang terpilih pada 2017 dan kembali menang pada 2022. Lalu, siapa yang menggantikan presiden jika jabatannya kosong? Jawabannya adalah Presiden Senat, bukan wakil presiden. Presiden Senat bertindak sebagai presiden sementara jika jabatan itu kosong karena kematian, pengunduran diri, ketidakmampuan, atau pemberhentian. Karena itu, Prancis sering dijadikan contoh negara semi-presidensial yang berjalan tanpa wakil presiden. 5. Meksiko Meksiko juga menganut sistem presidensial tanpa wakil presiden. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan pemilu presiden tidak menghasilkan pasangan calon seperti di Amerika Serikat atau Indonesia. Jabatan itu kini dipegang Claudia Sheinbaum, yang mulai menjabat pada 1 Oktober 2024. Jika kursi presiden kosong, Menteri Dalam Negeri (Secretario de Gobernacion) memegang sementara kekuasaan eksekutif selama Kongres menunjuk presiden interim atau pengganti dalam waktu paling lama 60 hari. Dengan demikian, tidak ada wakil presiden yang otomatis mengambil alih. JAKARTA - Di banyak negara, jabatan Presiden biasanya berpasangan dengan Wakil Presiden, yang akan menggantikannya menjalankan tugas kenegaraan jika sang kepala negara berhalangan. Tetapi, Sejumlah negara dengan sistem presidensial maupun semi-presidensial ternyata tidak memiliki jabatan wakil presiden (wapres), karena aturan konstitusi dan hal lainnya. Ketika terjadi kekosongan jabatan atau presiden berhalangan menjalankan tugas, konstitusi di negara-negara tersebut telah menyiapkan mekanisme lain agar roda pemerintahan tetap berjalan. Berikut daftar 5 negara yang tidak memiliki Wakil Presiden sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber: 1. Rusia Rusia menjadi salah satu contoh menarik negara yang tidak memiliki jabatan wakil presiden. Konstitusi Rusia menempatkan presiden sebagai kepala negara, tetapi tidak mengatur posisi wapres dalam struktur ketatanegaraannya. Posisi presiden saat ini dijabat Vladimir Putin. Melansir dari laman resmi Perwakilan Tetap Rusia di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia, status presiden diatur dalam Bab 4 Konstitusi, yang menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus penjamin konstitusi serta hak dan kebebasan warga negara. Karena tidak ada wapres, estafet kekuasaan tidak berpindah kepada pejabat dengan jabatan itu saat presiden berhalangan. Sebagai gantinya, Pasal 92 Konstitusi menyebutkan bahwa dalam semua kasus ketika presiden tidak mampu menjalankan tugas, kewenangannya dilaksanakan sementara oleh perdana menteri. Meski demikian, pelaksana tugas presiden tidak berhak membubarkan Duma Negara, menggelar referendum, atau mengusulkan perubahan konstitusi. Pemilihan presiden baru pun harus digelar paling lambat tiga bulan setelah kekuasaan presiden berakhir lebih awal. 2. Korea Selatan Korea Selatan menjadi contoh yang jelas bahwa sistem presidensial tidak selalu memerlukan jabatan wakil presiden. Presiden menjadi kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif. Jabatan itu kini diemban Lee Jae-myung, yang mulai menjabat sebagai presiden ke-21 pada 4 Juni 2025, menurut Asia Economy. Perdana menteri membantu presiden dan mengoordinasikan kementerian, bukan berpasangan dengan presiden dalam pemilu. Melansir dari Korea Herald, Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan menyatakan perdana menteri mengambil alih kewenangan presiden jika presiden dinilai tidak dapat menjalankan tugas. Aturan itu berjalan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, saat Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi pejabat presiden. Korea Times menyebutnya “Acting President and Prime Minister”. Dengan demikian, suksesi sementara tetap berjalan tanpa wakil presiden.   3. Portugal Portugal menganut sistem semi-presidensial, yakni kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden menjadi kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan perdana menteri bersama kabinet. Konstitusi Portugal mengatur presiden dalam bagian tersendiri, dan tidak ada jabatan wakil presiden. Presiden saat ini adalah Antonio Jose Seguro, yang memenangi putaran kedua pemilu pada 8 Februari 2026 dengan 66,84 persen suara menurut hasil akhir Tribunal Constitucional, lalu dilantik pada 9 Maret 2026. Portugal memang mengenal wakil perdana menteri dan wakil ketua parlemen, tetapi keduanya tidak menggantikan posisi presiden. 4. Prancis Prancis menganut sistem semi-presidensial, yang berbeda dari Rusia, Korea Selatan, maupun Meksiko. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang memimpin pemerintahan. Landasannya adalah Konstitusi Republik Kelima yang berlaku sejak 1958. Konstitusi ini mengatur jabatan presiden dan perdana menteri, tetapi tidak menyediakan posisi wakil presiden, sebagaimana disebut di situs resmi Istana Elysee. Presiden Prancis saat ini adalah Emmanuel Macron, yang terpilih pada 2017 dan kembali menang pada 2022. Lalu, siapa yang menggantikan presiden jika jabatannya kosong? Jawabannya adalah Presiden Senat, bukan wakil presiden. Presiden Senat bertindak sebagai presiden sementara jika jabatan itu kosong karena kematian, pengunduran diri, ketidakmampuan, atau pemberhentian. Karena itu, Prancis sering dijadikan contoh negara semi-presidensial yang berjalan tanpa wakil presiden. 5. Meksiko Meksiko juga menganut sistem presidensial tanpa wakil presiden. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan pemilu presiden tidak menghasilkan pasangan calon seperti di Amerika Serikat atau Indonesia. Jabatan itu kini dipegang Claudia Sheinbaum, yang mulai menjabat pada 1 Oktober 2024. Jika kursi presiden kosong, Menteri Dalam Negeri (Secretario de Gobernacion) memegang sementara kekuasaan eksekutif selama Kongres menunjuk presiden interim atau pengganti dalam waktu paling lama 60 hari. Dengan demikian, tidak ada wakil presiden yang otomatis mengambil alih.