Polri meluruskan munculnya sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK ramai dikait-kaitkan dengan pihak tertentu di media sosial (medsos). https://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253769/sosok-tk-terlibat-penyadapan-presiden-disorot-polri-berpangkat-brigjenidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253769/sosok-tk-terlibat-penyadapan-presiden-disorot-polri-berpangkat-brigjenhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253769/sosok-tk-terlibat-penyadapan-presiden-disorot-polri-berpangkat-brigjenJum'at 13 November 2026 07:23 WIBPuteranegara BatubaraKadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2026/11/13/337/3253769/polri-EQKj_large.jpgJAKARTA - Polri meluruskan munculnya sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK ramai dikait-kaitkan dengan pihak tertentu di media sosial (medsos). Mengenai hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Isir, Jumat (13/11/2026). Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap inisial sosok TK dalam perkara penyadapan tersebut. Dugaan keterlibatan Brigjen TK diungkap dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance. “Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” papar Suyudi. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.  Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Adapun peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026.  Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Selain itu, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana delapan tahun. JAKARTA - Polri meluruskan munculnya sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK ramai dikait-kaitkan dengan pihak tertentu di media sosial (medsos). Mengenai hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Isir, Jumat (13/11/2026). Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap inisial sosok TK dalam perkara penyadapan tersebut. Dugaan keterlibatan Brigjen TK diungkap dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance. “Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” papar Suyudi. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.  Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Adapun peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026.  Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Selain itu, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana delapan tahun.