Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang dilantik sebelum batas waktu 60 hari. Sehingga, ditargetkan proses pengisian jabatan wapres dapat rampung sebelum akhir Desember 2026. https://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253796/yusril-wapres-pengganti-gibran-diharapkan-dilantik-sebelum-akhir-desember-2026idhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253796/yusril-wapres-pengganti-gibran-diharapkan-dilantik-sebelum-akhir-desember-2026https://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253796/yusril-wapres-pengganti-gibran-diharapkan-dilantik-sebelum-akhir-desember-2026Jum'at 13 November 2026 10:42 WIBBinti MufaridaMenko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/13/337/3253796/yusril_ihza_mahendra-p8Oo_large.jpg JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang dilantik sebelum batas waktu 60 hari. Sehingga, ditargetkan proses pengisian jabatan wapres dapat rampung sebelum akhir Desember 2026. "60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini," kata Yusril usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Diketahui, posisi wakil presiden kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada MPR. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat 1 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Menurut Yusril, ketentuan waktu 60 hari bukan berarti proses pemilihan wapres baru harus menunggu hingga batas waktu tersebut. Ketentuan itu merupakan tenggat maksimal yang diberikan konstitusi dan tata tertib MPR. "Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.   Yusril juga menjelaskan ketentuan waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR. Menurutnya, batas waktu tersebut juga bukan kewajiban bagi Presiden untuk menunggu hingga hari ke-14. "Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tegang waktu selama 14 hari, tadi pun dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari," ujarnya. "Jadi kapan saja dalam tegang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," pungkasnya. JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang dilantik sebelum batas waktu 60 hari. Sehingga, ditargetkan proses pengisian jabatan wapres dapat rampung sebelum akhir Desember 2026. "60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini," kata Yusril usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Diketahui, posisi wakil presiden kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada MPR. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat 1 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Menurut Yusril, ketentuan waktu 60 hari bukan berarti proses pemilihan wapres baru harus menunggu hingga batas waktu tersebut. Ketentuan itu merupakan tenggat maksimal yang diberikan konstitusi dan tata tertib MPR. "Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.   Yusril juga menjelaskan ketentuan waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR. Menurutnya, batas waktu tersebut juga bukan kewajiban bagi Presiden untuk menunggu hingga hari ke-14. "Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tegang waktu selama 14 hari, tadi pun dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari," ujarnya. "Jadi kapan saja dalam tegang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," pungkasnya.