Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto. https://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253806/ahy-tegaskan-demokrat-tak-ajukan-cawapres-pengganti-gibran-ini-alasannyaidhttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253806/ahy-tegaskan-demokrat-tak-ajukan-cawapres-pengganti-gibran-ini-alasannyahttps://news.okezone.com/read/2026/11/13/337/3253806/ahy-tegaskan-demokrat-tak-ajukan-cawapres-pengganti-gibran-ini-alasannyaJum'at 13 November 2026 11:30 WIBAchmad Al FiqriKetua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/11/13/337/3253806/ketua_umum_partai_demokrat-rGbj_large.jpg JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, Demokrat memilih menghormati mekanisme konstitusional dan kewenangan lembaga negara dalam proses penentuan pengganti wakil presiden. "Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). AHY menjelaskan, sikap tersebut sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Keputusan itu juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.   Dia mengingatkan dinamika politik yang berkembang tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Menurut AHY, agenda pembangunan nasional harus tetap berjalan dan pemerintah perlu terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat. "Janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," ujarnya. AHY kembali menegaskan Demokrat tidak memiliki rencana menyodorkan kandidat pengganti Gibran. Partainya memilih menyerahkan proses tersebut kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangan konstitusional. "Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," pungkasnya. JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, Demokrat memilih menghormati mekanisme konstitusional dan kewenangan lembaga negara dalam proses penentuan pengganti wakil presiden. "Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). AHY menjelaskan, sikap tersebut sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Keputusan itu juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski demikian, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.   Dia mengingatkan dinamika politik yang berkembang tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Menurut AHY, agenda pembangunan nasional harus tetap berjalan dan pemerintah perlu terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat. "Janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," ujarnya. AHY kembali menegaskan Demokrat tidak memiliki rencana menyodorkan kandidat pengganti Gibran. Partainya memilih menyerahkan proses tersebut kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangan konstitusional. "Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," pungkasnya.