Komdigi memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap konten pornografi dan judi online. https://news.okezone.com/read/2026/11/14/337/3254022/komdigi-take-down-4-juta-lebih-konten-judol-dalam-periode-oktober-2024-hingga-november-2026idhttps://news.okezone.com/read/2026/11/14/337/3254022/komdigi-take-down-4-juta-lebih-konten-judol-dalam-periode-oktober-2024-hingga-november-2026https://news.okezone.com/read/2026/11/14/337/3254022/komdigi-take-down-4-juta-lebih-konten-judol-dalam-periode-oktober-2024-hingga-november-2026Sabtu 14 November 2026 14:50 WIBZakky Mubarok SantosaSekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini.https://img.okezone.com/content/2026/11/14/337/3254022/sekretaris_direktorat_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_mediodecci_lustarini-WDeV_large.jpgJAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak lebih dari 4 juta konten judi online (judol) selama kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026. "Kalau dari aspek statistik itu total untuk periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2026, perjudian itu kami sudah take down lebih dari 4 juta konten," ujar Mediodecci di kantor Komdigi, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Komdigi memprioritaskan pengawasan terhadap konten judol dan pornografi melalui patroli siber serta tim khusus. Sementara itu, penanganan konten negatif lainnya lebih banyak bergantung pada laporan atau aduan masyarakat. "Jadi, dari aspek statistik, kami memang memfokuskan pada judi online dan pornografi. Jadi, kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu." Dengan demikian, lanjut dia, konten di luar dua kategori tersebut umumnya baru ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan. "Untuk yang lain itu dilakukan kebanyakan oleh tim aduan, dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," jelasnya. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses hingga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda bagi platform yang tidak patuh. Menurutnya, landasan utama pengawasan ini merujuk pada Pasal 40 UU ITE yang memberikan kewajiban pencegahan penyebarluasan serta kewenangan pemutusan akses untuk muatan yang dilarang. "Bagaimana cara melakukan kewenangan moderasinya bisa dilihat di Pasal 40. Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diwajibkan, diberikan kewajibannya kepada platform," terangnya. Melalui regulasi ini, Komdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten ilegal, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan takedown sesuai service level agreement (SLA) yang ditetapkan. "SLA itu ditetapkan 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler, dan 4 jam untuk konten yang mendesak," jelas Mediodecci. JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak lebih dari 4 juta konten judi online (judol) selama kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026. "Kalau dari aspek statistik itu total untuk periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2026, perjudian itu kami sudah take down lebih dari 4 juta konten," ujar Mediodecci di kantor Komdigi, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Komdigi memprioritaskan pengawasan terhadap konten judol dan pornografi melalui patroli siber serta tim khusus. Sementara itu, penanganan konten negatif lainnya lebih banyak bergantung pada laporan atau aduan masyarakat. "Jadi, dari aspek statistik, kami memang memfokuskan pada judi online dan pornografi. Jadi, kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu." Dengan demikian, lanjut dia, konten di luar dua kategori tersebut umumnya baru ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan. "Untuk yang lain itu dilakukan kebanyakan oleh tim aduan, dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," jelasnya. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses hingga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda bagi platform yang tidak patuh. Menurutnya, landasan utama pengawasan ini merujuk pada Pasal 40 UU ITE yang memberikan kewajiban pencegahan penyebarluasan serta kewenangan pemutusan akses untuk muatan yang dilarang. "Bagaimana cara melakukan kewenangan moderasinya bisa dilihat di Pasal 40. Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diwajibkan, diberikan kewajibannya kepada platform," terangnya. Melalui regulasi ini, Komdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten ilegal, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan takedown sesuai service level agreement (SLA) yang ditetapkan. "SLA itu ditetapkan 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler, dan 4 jam untuk konten yang mendesak," jelas Mediodecci.