<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Terulang</title><description>Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254274/komisi-iii-dpr-bahas-ruu-penyadapan-tak-ingin-kasus-listyo-sigit-terulang</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254274/komisi-iii-dpr-bahas-ruu-penyadapan-tak-ingin-kasus-listyo-sigit-terulang"/><item><title>Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Terulang</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254274/komisi-iii-dpr-bahas-ruu-penyadapan-tak-ingin-kasus-listyo-sigit-terulang</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254274/komisi-iii-dpr-bahas-ruu-penyadapan-tak-ingin-kasus-listyo-sigit-terulang</guid><pubDate>Senin 16 November 2026 11:23 WIB</pubDate><dc:creator>Achmad Al Fiqri</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/16/337/3254274/komisi_iii_dpr-PF3W_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Komisi III DPR (foto; Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/16/337/3254274/komisi_iii_dpr-PF3W_large.jpg</image><title>Komisi III DPR (foto; Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.&#13;
&#13;
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).&#13;
&#13;
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).&#13;
&#13;
&amp;quot;Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,&amp;quot; kata Habiburokhman.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Habiburokhman turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika dalam sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dijalankan oleh institusi.&#13;
&#13;
Padahal, penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Kewenangan tersebut, kata dia, diberikan secara terbatas.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi alat bagi negara untuk menginvasi ruang privat masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.&#13;
&#13;
&amp;quot;Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,&amp;quot; ujar Habiburokhman.&#13;
&#13;
Ia menegaskan, Komisi III DPR tidak ingin kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa kembali terjadi.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.&#13;
&#13;
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).&#13;
&#13;
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).&#13;
&#13;
&amp;quot;Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,&amp;quot; kata Habiburokhman.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Habiburokhman turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika dalam sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dijalankan oleh institusi.&#13;
&#13;
Padahal, penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Kewenangan tersebut, kata dia, diberikan secara terbatas.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi alat bagi negara untuk menginvasi ruang privat masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.&#13;
&#13;
&amp;quot;Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,&amp;quot; ujar Habiburokhman.&#13;
&#13;
Ia menegaskan, Komisi III DPR tidak ingin kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa kembali terjadi.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
