<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Bareskrim Usut TPPU Penyalahgunaan BBM Subsidi yang Rugikan Negara Rp67,9 M</title><description>Modus pemindahan memakai metode dari kapal ke kapal untuk melakukan transaksi ke  kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar pun dilakukan.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254361/bareskrim-usut-tppu-penyalahgunaan-bbm-subsidi-yang-rugikan-negara-rp67-9-m</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254361/bareskrim-usut-tppu-penyalahgunaan-bbm-subsidi-yang-rugikan-negara-rp67-9-m"/><item><title>Bareskrim Usut TPPU Penyalahgunaan BBM Subsidi yang Rugikan Negara Rp67,9 M</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254361/bareskrim-usut-tppu-penyalahgunaan-bbm-subsidi-yang-rugikan-negara-rp67-9-m</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/16/337/3254361/bareskrim-usut-tppu-penyalahgunaan-bbm-subsidi-yang-rugikan-negara-rp67-9-m</guid><pubDate>Senin 16 November 2026 17:08 WIB</pubDate><dc:creator>Puteranegara Batubara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/16/337/3254361/polri-LyfF_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Bareskrim Usut TPPU Penyalahgunaan BBM Subsidi yang Rugikan Negara Rp67,9 M</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/16/337/3254361/polri-LyfF_large.jpg</image><title>Bareskrim Usut TPPU Penyalahgunaan BBM Subsidi yang Rugikan Negara Rp67,9 M</title></images><description>JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan turun tangan ikut mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan.&#13;
&#13;
Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto menjelaskan bahwa, pengembangan dilakukan berdasarkan laporan tipe A dari Ditreskrimsus Polda Sulsel terkait dugaan TPPU yang diterbitkan tertanggal 20 Oktober 2026.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan 1 orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan 7 orang tersangka,&amp;rdquo; kata Suhasto saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Pengusutan TPPU berkaitan dengan tindak pidana asala (tpa) penyalahgunaan BBM melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM jenis bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.&#13;
&#13;
Modus pemindahan memakai metode dari kapal ke kapal untuk melakukan transaksi ke&amp;nbsp; kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar pun dilakukan.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,&amp;rdquo; ujarnya.&#13;
&#13;
Pada perkara itu, kerugian negara mencapai sebesar Rp67.904.375.000. Sehingga dalam penyidikan TPPU juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penelusuran follow the money dan follow the asset.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,&amp;rdquo; ucapnya.&#13;
&#13;
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi menyebut praktik tindak pidana BBM Bio Solar Subsidi, karena perusahaan pembeli melakukan bisnis tidak sesuai ketentuan.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,&amp;rdquo; tuturnya di kesempatan yang sama.&#13;
&#13;
Sementara dari kapal yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dari daerah asal. Semuanya terungkap berdasarkan data 3.652 kiloliter, dari lima kali pengiriman yang dilakukan setiap bulan dalam satu kali pengiriman.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Jadi dia beli jumlahnya itu sangat sedikit, tetapi praktiknya karena dia saat mengirimkan ke daerah banyak. Nah, inilah yang kita telusuri sumber-sumber adanya perbedaan-perbedaan tersebut,&amp;rdquo; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan turun tangan ikut mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan.&#13;
&#13;
Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto menjelaskan bahwa, pengembangan dilakukan berdasarkan laporan tipe A dari Ditreskrimsus Polda Sulsel terkait dugaan TPPU yang diterbitkan tertanggal 20 Oktober 2026.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan 1 orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan 7 orang tersangka,&amp;rdquo; kata Suhasto saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Pengusutan TPPU berkaitan dengan tindak pidana asala (tpa) penyalahgunaan BBM melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM jenis bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.&#13;
&#13;
Modus pemindahan memakai metode dari kapal ke kapal untuk melakukan transaksi ke&amp;nbsp; kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar pun dilakukan.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,&amp;rdquo; ujarnya.&#13;
&#13;
Pada perkara itu, kerugian negara mencapai sebesar Rp67.904.375.000. Sehingga dalam penyidikan TPPU juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penelusuran follow the money dan follow the asset.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,&amp;rdquo; ucapnya.&#13;
&#13;
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi menyebut praktik tindak pidana BBM Bio Solar Subsidi, karena perusahaan pembeli melakukan bisnis tidak sesuai ketentuan.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,&amp;rdquo; tuturnya di kesempatan yang sama.&#13;
&#13;
Sementara dari kapal yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dari daerah asal. Semuanya terungkap berdasarkan data 3.652 kiloliter, dari lima kali pengiriman yang dilakukan setiap bulan dalam satu kali pengiriman.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Jadi dia beli jumlahnya itu sangat sedikit, tetapi praktiknya karena dia saat mengirimkan ke daerah banyak. Nah, inilah yang kita telusuri sumber-sumber adanya perbedaan-perbedaan tersebut,&amp;rdquo; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
