<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ibunda Wafat, Eks Kakanim Jakpus Ronald Diizinkan Keluar Tahanan untuk Melayat</title><description>Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberikan izin kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah, untuk keluar sementara dari tahanan. Izin tersebut diberikan agar Ronald dapat melayat sekaligus menyalatkan jenazah ibundanya yang meninggal dunia, pada Selasa (17/11/2026).&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254561/ibunda-wafat-eks-kakanim-jakpus-ronald-diizinkan-keluar-tahanan-untuk-melayat</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254561/ibunda-wafat-eks-kakanim-jakpus-ronald-diizinkan-keluar-tahanan-untuk-melayat"/><item><title>Ibunda Wafat, Eks Kakanim Jakpus Ronald Diizinkan Keluar Tahanan untuk Melayat</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254561/ibunda-wafat-eks-kakanim-jakpus-ronald-diizinkan-keluar-tahanan-untuk-melayat</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254561/ibunda-wafat-eks-kakanim-jakpus-ronald-diizinkan-keluar-tahanan-untuk-melayat</guid><pubDate>Selasa 17 November 2026 16:13 WIB</pubDate><dc:creator>Jonathan Simanjuntak</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/17/337/3254561/sidang_kasus_pemerasan-tVnF_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Sidang kasus pemerasan  (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/17/337/3254561/sidang_kasus_pemerasan-tVnF_large.jpg</image><title>Sidang kasus pemerasan  (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA &amp;ndash; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberikan izin kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah, untuk keluar sementara dari tahanan. Izin tersebut diberikan agar Ronald dapat melayat sekaligus menyalatkan jenazah ibundanya yang meninggal dunia, pada Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Permohonan izin tersebut disampaikan tim kuasa hukum Ronald menjelang sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ronald sendiri merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.&#13;
&#13;
Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum menyampaikan bahwa ibunda Ronald meninggal dunia sekitar pukul 03.00 WIB. Pihaknya juga telah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui aplikasi e-Berpadu.&#13;
&#13;
&amp;quot;Hari ini kami kembali bermohon kepada Majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini,&amp;quot; ujar kuasa hukum Ronald.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Kuasa hukum kemudian memohon agar kliennya diberikan kesempatan untuk melihat, dan menyalatkan jenazah sang ibu untuk terakhir kalinya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kami bermohon agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi mengabulkan izin keluar sementara bagi Ronald. Hakim juga menyatakan akan menerbitkan penetapan sebagai landasan hukum bagi terdakwa untuk meninggalkan tahanan sementara waktu.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Meski memberikan izin, Atep mengingatkan agar kegiatan melayat tersebut tidak mengganggu agenda persidangan yang dijadwalkan kembali berlangsung pukul 13.00 WIB. Ronald juga harus tetap mendapatkan pengawalan selama berada di luar tahanan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Lokasinya dekat, ya, Pak. Tentu tetap dengan pengawalan. Sebagai dasar hukumnya, nanti kami keluarkan penetapan, Pak, supaya ada landasan,&amp;quot; kata Atep.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau terjadi sesuatu, nanti tetap Bapak yang melaksanakan, tapi dasar hukumnya sudah ada. Sidang kita lanjutkan pukul 13.00 WIB,&amp;quot; lanjutnya.&#13;
&#13;
Dalam perkara ini, Ronald merupakan satu dari delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.&#13;
&#13;
Ronald diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat periode 2025-2026.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Tujuh terdakwa lainnya adalah mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.&#13;
&#13;
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap biro jasa maupun perusahaan penjamin WNA dalam pengurusan dokumen keimigrasian.&#13;
&#13;
Modus yang diduga dilakukan para terdakwa yakni mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen. Bahkan, dokumen disebut tidak akan diterbitkan apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.&#13;
&#13;
Dokumen keimigrasian yang menjadi objek dugaan pemerasan meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).&#13;
&#13;
Jaksa mendakwa praktik tersebut menghasilkan uang sebesar Rp168.972.869.901 sepanjang periode 2021 hingga 2026.&#13;
&#13;
Dalam perkara yang sama, Silmy Karim juga didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,94 miliar.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA &amp;ndash; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberikan izin kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah, untuk keluar sementara dari tahanan. Izin tersebut diberikan agar Ronald dapat melayat sekaligus menyalatkan jenazah ibundanya yang meninggal dunia, pada Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Permohonan izin tersebut disampaikan tim kuasa hukum Ronald menjelang sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ronald sendiri merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.&#13;
&#13;
Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum menyampaikan bahwa ibunda Ronald meninggal dunia sekitar pukul 03.00 WIB. Pihaknya juga telah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui aplikasi e-Berpadu.&#13;
&#13;
&amp;quot;Hari ini kami kembali bermohon kepada Majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini,&amp;quot; ujar kuasa hukum Ronald.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Kuasa hukum kemudian memohon agar kliennya diberikan kesempatan untuk melihat, dan menyalatkan jenazah sang ibu untuk terakhir kalinya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kami bermohon agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi mengabulkan izin keluar sementara bagi Ronald. Hakim juga menyatakan akan menerbitkan penetapan sebagai landasan hukum bagi terdakwa untuk meninggalkan tahanan sementara waktu.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Meski memberikan izin, Atep mengingatkan agar kegiatan melayat tersebut tidak mengganggu agenda persidangan yang dijadwalkan kembali berlangsung pukul 13.00 WIB. Ronald juga harus tetap mendapatkan pengawalan selama berada di luar tahanan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Lokasinya dekat, ya, Pak. Tentu tetap dengan pengawalan. Sebagai dasar hukumnya, nanti kami keluarkan penetapan, Pak, supaya ada landasan,&amp;quot; kata Atep.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau terjadi sesuatu, nanti tetap Bapak yang melaksanakan, tapi dasar hukumnya sudah ada. Sidang kita lanjutkan pukul 13.00 WIB,&amp;quot; lanjutnya.&#13;
&#13;
Dalam perkara ini, Ronald merupakan satu dari delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.&#13;
&#13;
Ronald diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat periode 2025-2026.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Tujuh terdakwa lainnya adalah mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.&#13;
&#13;
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap biro jasa maupun perusahaan penjamin WNA dalam pengurusan dokumen keimigrasian.&#13;
&#13;
Modus yang diduga dilakukan para terdakwa yakni mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen. Bahkan, dokumen disebut tidak akan diterbitkan apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.&#13;
&#13;
Dokumen keimigrasian yang menjadi objek dugaan pemerasan meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).&#13;
&#13;
Jaksa mendakwa praktik tersebut menghasilkan uang sebesar Rp168.972.869.901 sepanjang periode 2021 hingga 2026.&#13;
&#13;
Dalam perkara yang sama, Silmy Karim juga didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,94 miliar.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
