<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Yusril Jelaskan Penundaan Jadwal Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran</title><description>Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254565/yusril-jelaskan-penundaan-jadwal-sidang-mpr-pemilihan-wapres-pengganti-gibran</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254565/yusril-jelaskan-penundaan-jadwal-sidang-mpr-pemilihan-wapres-pengganti-gibran"/><item><title>Yusril Jelaskan Penundaan Jadwal Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254565/yusril-jelaskan-penundaan-jadwal-sidang-mpr-pemilihan-wapres-pengganti-gibran</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/17/337/3254565/yusril-jelaskan-penundaan-jadwal-sidang-mpr-pemilihan-wapres-pengganti-gibran</guid><pubDate>Selasa 17 November 2026 16:34 WIB</pubDate><dc:creator>Zakky Mubarok Santosa</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/17/337/3254565/yusril-eMqo_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto: Zakky Mubarok/Okezone) </media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/17/337/3254565/yusril-eMqo_large.jpg</image><title>Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto: Zakky Mubarok/Okezone) </title></images><description>JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.&#13;
&#13;
Keputusan diambil setelah Presiden mengajukan permohonan penundaan kepada MPR. Penundaan itu dilakukan karena Presiden tengah melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai serta baru akan kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Yusril menerangkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres paling lambat dalam waktu 60 hari.&#13;
&#13;
​&amp;quot;Sesuai ketentuan Pasal 8 dari Undang-Undang Dasar &amp;#39;45, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kekosongan wakil presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden yang baru,&amp;quot; ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Yusril menuturkan, merujuk pada mekanisme Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya telah menjadwalkan pemilihan pada 2 Desember 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Menurut Yusril, UU MD3 mengatur pengajuan calon wapres harus dilakukan secara resmi kepada Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024. Dalam proses ini, terdapat tujuh partai politik pengusul yang wajib dilibatkan.&#13;
&#13;
Sebab itu, Presiden perlu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh partai pengusung. Langkah tersebut diperlukan agar tahapan pengajuan hingga penetapan calon wapres sesuai dengan aturan hukum dan tidak bermasalah secara prosedural.&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi formalnya itu harus diikuti, jangan sampai nanti ada kekurangan prosedur dalam proses pengusulan pencalonan dan pemilihan wakil presiden, karena kita berharap tidak terjadi adanya permasalahan terkait dengan persyaratan, prosedur, dan lain-lain, supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang,&amp;quot; ucapnya.&#13;
&#13;
Di sisi lain, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama kandidat wapres kepada MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Jika tetap digelar pada 2 Desember 2026, waktu yang dimiliki Presiden Prabowo dinilai tidak memadai untuk berkonsultasi dengan partai politik sekaligus mempertimbangkan nama-nama kandidat.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan karena itu, mengingat waktu yang sangat pendek dan ketat kalau tanggal 2 Desember, ya kalau tanggal 2 Desember itu waktu 2 minggu tidak tidak cukup bagi Pak Presiden untuk menyeleksi siapa dua orang yang akan dicalonkan kepada MPR karena jangka waktunya selambat-lambatnya 14 hari,&amp;quot; ungkapnya.&#13;
&#13;
Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengajukan permintaan resmi kepada MPR agar jadwal pemilihan wakil presiden diundur. Usulan perubahan waktu itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD hingga akhirnya memperoleh persetujuan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Akhirnya beliau menulis surat kepada MPR untuk mohon pengunduran waktu, dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin, disepakati pemilihan wakil presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember,&amp;quot; pungkas Yusril.&#13;
&#13;
Seiring dengan keputusan tersebut, pemilihan wapres yang baru akan digelar pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada dua nama calon wapres yang disampaikan Presiden kepada MPR.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Yusril mengatakan Presiden Prabowo memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR.&#13;
&#13;
&amp;quot;Disepakati bahwa pemilihan presiden wakil presiden yang baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Dengan demikian presiden akan mengajukan dua nama itu selambat-lambatnya pada tanggal 25 November sekarang. Jadi memenuhi ketentuan paling lambat 14 hari sebelum pemilihan itu,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Nah jadi sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada MPR, tapi baru disepakati pemilihannya tanggal 9 Desember dan tanggal 25 Desember adalah waktu paling lambat presiden harus menyerahkan dua nama itu,&amp;quot; tambah Yusril.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.&#13;
&#13;
Keputusan diambil setelah Presiden mengajukan permohonan penundaan kepada MPR. Penundaan itu dilakukan karena Presiden tengah melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai serta baru akan kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Yusril menerangkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres paling lambat dalam waktu 60 hari.&#13;
&#13;
​&amp;quot;Sesuai ketentuan Pasal 8 dari Undang-Undang Dasar &amp;#39;45, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kekosongan wakil presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden yang baru,&amp;quot; ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Yusril menuturkan, merujuk pada mekanisme Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya telah menjadwalkan pemilihan pada 2 Desember 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Menurut Yusril, UU MD3 mengatur pengajuan calon wapres harus dilakukan secara resmi kepada Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024. Dalam proses ini, terdapat tujuh partai politik pengusul yang wajib dilibatkan.&#13;
&#13;
Sebab itu, Presiden perlu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh partai pengusung. Langkah tersebut diperlukan agar tahapan pengajuan hingga penetapan calon wapres sesuai dengan aturan hukum dan tidak bermasalah secara prosedural.&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi formalnya itu harus diikuti, jangan sampai nanti ada kekurangan prosedur dalam proses pengusulan pencalonan dan pemilihan wakil presiden, karena kita berharap tidak terjadi adanya permasalahan terkait dengan persyaratan, prosedur, dan lain-lain, supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang,&amp;quot; ucapnya.&#13;
&#13;
Di sisi lain, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama kandidat wapres kepada MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Jika tetap digelar pada 2 Desember 2026, waktu yang dimiliki Presiden Prabowo dinilai tidak memadai untuk berkonsultasi dengan partai politik sekaligus mempertimbangkan nama-nama kandidat.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan karena itu, mengingat waktu yang sangat pendek dan ketat kalau tanggal 2 Desember, ya kalau tanggal 2 Desember itu waktu 2 minggu tidak tidak cukup bagi Pak Presiden untuk menyeleksi siapa dua orang yang akan dicalonkan kepada MPR karena jangka waktunya selambat-lambatnya 14 hari,&amp;quot; ungkapnya.&#13;
&#13;
Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengajukan permintaan resmi kepada MPR agar jadwal pemilihan wakil presiden diundur. Usulan perubahan waktu itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD hingga akhirnya memperoleh persetujuan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Akhirnya beliau menulis surat kepada MPR untuk mohon pengunduran waktu, dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin, disepakati pemilihan wakil presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember,&amp;quot; pungkas Yusril.&#13;
&#13;
Seiring dengan keputusan tersebut, pemilihan wapres yang baru akan digelar pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada dua nama calon wapres yang disampaikan Presiden kepada MPR.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Yusril mengatakan Presiden Prabowo memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR.&#13;
&#13;
&amp;quot;Disepakati bahwa pemilihan presiden wakil presiden yang baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Dengan demikian presiden akan mengajukan dua nama itu selambat-lambatnya pada tanggal 25 November sekarang. Jadi memenuhi ketentuan paling lambat 14 hari sebelum pemilihan itu,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Nah jadi sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada MPR, tapi baru disepakati pemilihannya tanggal 9 Desember dan tanggal 25 Desember adalah waktu paling lambat presiden harus menyerahkan dua nama itu,&amp;quot; tambah Yusril.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
