<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar ke NU, Sebut KPK Salah Tangkap</title><description>Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar kepada Nahdlatul Ulama (NU). Dia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkan dirinya sebagai tersangka.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254714/fahd-arafiq-klaim-beri-rp70-miliar-ke-nu-sebut-kpk-salah-tangkap</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254714/fahd-arafiq-klaim-beri-rp70-miliar-ke-nu-sebut-kpk-salah-tangkap"/><item><title>Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar ke NU, Sebut KPK Salah Tangkap</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254714/fahd-arafiq-klaim-beri-rp70-miliar-ke-nu-sebut-kpk-salah-tangkap</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254714/fahd-arafiq-klaim-beri-rp70-miliar-ke-nu-sebut-kpk-salah-tangkap</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 11:30 WIB</pubDate><dc:creator>Nur Khabibi</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254714/fahd_arafiq-oiVh_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254714/fahd_arafiq-oiVh_large.jpg</image><title>Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar kepada Nahdlatul Ulama (NU). Dia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkan dirinya sebagai tersangka.&#13;
&#13;
&amp;quot;KPK salah tangkap, saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta dolar, saya kasih,&amp;quot; kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026) malam.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Fahd juga mengaku pernah diminta uang Rp70 miliar oleh tersangka Arif Sugiyanto. Menurut dia, permintaan awal yang diajukan Arif bahkan mencapai Rp100 miliar.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Fahd mengungkapkan, permintaan tersebut mulai disampaikan melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus. Namun, dia mengaku sempat menolak permintaan itu hingga akhirnya bersedia memberikan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya, Arif itu mintanya 100, dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang gak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,&amp;quot; ujar Fahd pada Selasa (10/11/2026) malam.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 14 September 2026.&#13;
&#13;
Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.&#13;
&#13;
Adapun delapan tersangka dalam perkara tersebut yakni:&#13;
&#13;
1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.&#13;
2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.&#13;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.&#13;
4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta.&#13;
5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta.&#13;
6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.&#13;
7. Erwin (ERW), pihak swasta.&#13;
8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar kepada Nahdlatul Ulama (NU). Dia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkan dirinya sebagai tersangka.&#13;
&#13;
&amp;quot;KPK salah tangkap, saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta dolar, saya kasih,&amp;quot; kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026) malam.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Fahd juga mengaku pernah diminta uang Rp70 miliar oleh tersangka Arif Sugiyanto. Menurut dia, permintaan awal yang diajukan Arif bahkan mencapai Rp100 miliar.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Fahd mengungkapkan, permintaan tersebut mulai disampaikan melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus. Namun, dia mengaku sempat menolak permintaan itu hingga akhirnya bersedia memberikan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya, Arif itu mintanya 100, dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang gak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,&amp;quot; ujar Fahd pada Selasa (10/11/2026) malam.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 14 September 2026.&#13;
&#13;
Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.&#13;
&#13;
Adapun delapan tersangka dalam perkara tersebut yakni:&#13;
&#13;
1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.&#13;
2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.&#13;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.&#13;
4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta.&#13;
5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta.&#13;
6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.&#13;
7. Erwin (ERW), pihak swasta.&#13;
8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
