<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Breaking News! Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna</title><description>Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254764/breaking-news-komisi-iii-dpr-sepakat-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254764/breaking-news-komisi-iii-dpr-sepakat-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna"/><item><title>Breaking News! Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254764/breaking-news-komisi-iii-dpr-sepakat-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254764/breaking-news-komisi-iii-dpr-sepakat-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 14:43 WIB</pubDate><dc:creator>Achmad Al Fiqri</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254764/ruu_perampasan_aset-yzgZ_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Komisi III DPR sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke Paripurna (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254764/ruu_perampasan_aset-yzgZ_large.jpg</image><title>Komisi III DPR sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke Paripurna (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta rapat agar RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.&#13;
&#13;
&amp;quot;Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?&amp;quot; kata Dasco.&#13;
&#13;
&amp;quot;Setuju,&amp;quot; jawab peserta rapat secara serentak yang disambut tepuk tangan.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut. Dia mengungkapkan, Panja telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset.&#13;
&#13;
&amp;quot;DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,&amp;quot; kata Habiburokhman dalam rapat.&#13;
&#13;
Menurut Habiburokhman, pembahasan RUU tersebut juga dilakukan dengan menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan regulasi agar substansi RUU semakin komprehensif.&#13;
&#13;
&amp;quot;Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Adapun pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai berikut:&#13;
&amp;nbsp;&#13;
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia&#13;
&#13;
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.&#13;
&#13;
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
4. Pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap&amp;mdash;dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan asetnya.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.&#13;
&#13;
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.&#13;
&#13;
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.&#13;
&#13;
Dengan disepakatinya RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I, tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta rapat agar RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.&#13;
&#13;
&amp;quot;Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?&amp;quot; kata Dasco.&#13;
&#13;
&amp;quot;Setuju,&amp;quot; jawab peserta rapat secara serentak yang disambut tepuk tangan.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut. Dia mengungkapkan, Panja telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset.&#13;
&#13;
&amp;quot;DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,&amp;quot; kata Habiburokhman dalam rapat.&#13;
&#13;
Menurut Habiburokhman, pembahasan RUU tersebut juga dilakukan dengan menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan regulasi agar substansi RUU semakin komprehensif.&#13;
&#13;
&amp;quot;Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Adapun pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai berikut:&#13;
&amp;nbsp;&#13;
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia&#13;
&#13;
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.&#13;
&#13;
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
4. Pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap&amp;mdash;dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan asetnya.&#13;
&amp;nbsp;&#13;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.&#13;
&#13;
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.&#13;
&#13;
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.&#13;
&#13;
Dengan disepakatinya RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I, tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
